Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar lokasi longsor di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, segera ditangani. Menurutnya, penanganan tidak seharusnya berhenti pada perbaikan biasa setelah kejadian. Upaya yang dilakukan perlu memperhatikan kebutuhan untuk mencegah longsor serupa terulang, sehingga kondisi di lokasi tersebut dapat ditangani secara lebih menyeluruh. Pernyataan itu menegaskan bahwa respons terhadap kejadian ini perlu berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar pemulihan sementara.
Pramono menilai pendekatan konvensional tidak cukup untuk menangani persoalan di Pejaten Timur. Ia menyebut pembangunan turap sebagai langkah yang perlu dilakukan agar lokasi tersebut memperoleh penanganan yang lebih memadai. Dengan demikian, turap dipandang sebagai bagian penting dari upaya mencegah kejadian serupa, bukan sekadar pelengkap perbaikan setelah longsor. Gubernur meminta agar kebutuhan tersebut menjadi perhatian dalam proses penanganan yang segera dilakukan.
Untuk menindaklanjuti arahan itu, Pramono telah meminta wali kota agar segera menangani lokasi longsor. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota perlu bergerak cepat dalam merespons kondisi di Pejaten Timur. Namun, penanganan yang dimaksud tidak hanya diarahkan pada tindakan sesaat. Arahan gubernur juga menekankan perlunya langkah yang mampu mengurangi risiko kejadian berulang, termasuk melalui pembangunan turap sebagaimana ia sampaikan.
Dinas Bina Marga akan bekerja sama dengan Suku Dinas Jakarta Selatan dalam menangani lokasi tersebut. Koordinasi unsur dinas dan suku dinas menjadi bagian dari tindak lanjut yang disebutkan untuk merespons longsor. Kerja sama itu diharapkan mendukung pelaksanaan penanganan sesuai arahan gubernur, tanpa membatasi upaya pada perbaikan konvensional semata. Pramono menegaskan pentingnya tindakan segera sekaligus kebutuhan membangun turap agar masalah di Pejaten Timur tidak kembali terjadi. Ia tidak menyebutkan rincian teknis maupun jadwal pembangunan, sehingga perhatian pada tahap ini tertuju pada arahan penanganan dan koordinasi antarinstansi.
Pramono menjelaskan bahwa longsor di Pejaten Timur bukan kejadian pertama di kawasan tersebut. Riwayat kejadian sebelumnya menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama ketika kondisi cuaca berubah setelah periode kering yang panjang. Menurutnya, tanah yang telah lama mengalami kemarau dapat menghadapi risiko lebih besar saat hujan kembali turun. Air hujan yang meresap ke dalam tanah berpotensi memengaruhi kestabilan lereng, terlebih jika intensitasnya tinggi atau berlangsung dalam waktu lama. Karena itu, perubahan cuaca perlu dicermati sebagai salah satu faktor risiko, tanpa mengabaikan keadaan geografis dan kondisi tanah setempat.
Ia juga menyampaikan bahwa Jakarta belum sepenuhnya memasuki musim hujan. Meski demikian, hujan telah turun di sejumlah wilayah dan pemerintah perlu bersiap menghadapi kemungkinan cuaca yang lebih basah. Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menjalankan operasi modifikasi cuaca pada 9 November sebagai bagian dari langkah antisipasi. Operasi tersebut dilakukan dalam situasi ketika potensi hujan perlu dikelola, khususnya untuk membantu mengurangi risiko dampak cuaca ekstrem di ibu kota. Penjelasan ini menunjukkan bahwa upaya kesiapsiagaan berjalan bersamaan dengan pemantauan kondisi cuaca yang terus berubah.
Pramono menyebut hujan deras di beberapa tempat sebagian berkaitan dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Pernyataan itu disampaikan sebagai keterangan mengenai kondisi hujan, bukan sebagai penetapan bahwa operasi tersebut menjadi penyebab tunggal longsor di Pejaten Timur. Ia mengaitkan risiko longsor dengan hujan yang turun setelah kemarau panjang, sementara kejadian di lokasi tersebut juga bukan yang pertama. Dengan demikian, penjelasan mengenai operasi cuaca perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas: pemerintah sedang menghadapi dinamika musim, memantau potensi hujan, dan merespons kerawanan yang telah diketahui. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kewaspadaan terhadap kemungkinan longsor susulan, terutama jika hujan deras kembali terjadi. Pemantauan kawasan rawan dan kesiapan penanganan tetap penting, seiring upaya memahami kondisi tanah serta perkembangan cuaca. Keterangan Pramono menempatkan hujan sebagai perhatian utama dalam mengantisipasi risiko, tanpa menyederhanakan hubungan operasi modifikasi cuaca dan peristiwa longsor yang terjadi.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, menyampaikan bahwa longsor di Pejaten Timur terjadi ketika hujan berintensitas lebat mengguyur kawasan tersebut. Kondisi hujan deras diduga berperan dalam kejadian itu, meskipun penjelasan mengenai penyebabnya masih disampaikan sebagai dugaan. Marulitua memperkirakan air yang mengalir dari saluran pembuangan mengikis tanah di sekitar lokasi. Pengikisan tersebut kemudian diduga membuat tanah rentan bergerak hingga terjadi longsor. Keterangan BPBD ini memberikan gambaran awal mengenai faktor yang mungkin memicu peristiwa, tanpa memastikan satu penyebab secara definitif. Karena itu, dugaan terkait aliran saluran pembuangan perlu dipahami sebagai penjelasan awal dari pejabat BPBD, bukan kesimpulan teknis akhir mengenai kondisi tanah maupun konstruksi di lokasi.
Dampak yang terlihat di lokasi adalah material longsor menutup akses jalan warga. Tertutupnya jalur tersebut menghambat pergerakan masyarakat yang biasa menggunakan akses itu, sehingga penanganan material menjadi penting untuk membuka kembali jalan. Selain menutupi akses, sebagian material dilaporkan meluncur ke Kali Penghubung (PHB) Poltangan. Material yang masuk ke saluran air itu menghambat aliran, sehingga kondisi kali turut menjadi perhatian dalam penanganan kejadian. Dengan demikian, dampak longsor tidak hanya berkaitan dengan tanah yang bergerak di sekitar titik kejadian, tetapi juga menyentuh akses lingkungan dan kelancaran aliran air. Informasi yang tersedia menegaskan dua dampak tersebut, yakni jalan warga tertutup dan aliran di Kali PHB Poltangan terhambat.
Situasi itu menunjukkan pentingnya penanganan yang memperhatikan kedua area terdampak. Pembersihan material dari jalan diperlukan agar akses warga dapat kembali digunakan, sementara material di kali perlu ditangani agar tidak terus menghalangi aliran air. Keterangan Marulitua mengenai dugaan pengikisan tanah oleh air dari saluran pembuangan juga menjadi petunjuk awal untuk menilai kondisi di sekitar lokasi. Namun, tanpa hasil pemeriksaan lebih lanjut, hubungan aliran tersebut dan terjadinya longsor belum dapat dinyatakan sebagai kepastian. BPBD menyampaikan peristiwa berlangsung saat hujan lebat, serta menjelaskan dampak langsung yang tercatat di lokasi. Tidak ada dasar dalam keterangan ini untuk menyimpulkan jumlah rumah atau warga yang terdampak, sehingga uraian dampak dibatasi pada tertutupnya akses jalan dan terhambatnya aliran Kali PHB Poltangan.
Riwayat longsor yang berulang di Pejaten Timur menunjukkan bahwa kawasan tersebut memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat sementara. Setiap kejadian kembali menegaskan pentingnya menilai kondisi lokasi secara menyeluruh, termasuk kerentanan tanah dan kebutuhan perlindungan di area terdampak. Dengan memahami pola kejadian, langkah pencegahan dapat disiapkan agar risiko serupa tidak terus berulang dan keselamatan warga tetap menjadi perhatian utama.
Kondisi setelah kemarau panjang juga perlu diperhitungkan. Ketika hujan deras turun setelah periode kering, perubahan kondisi tanah dapat berkaitan dengan meningkatnya kerawanan di lokasi tertentu. Namun, hubungan tersebut tidak serta-merta memastikan penyebab suatu longsor. BPBD menyampaikan dugaan mengenai faktor yang berperan, sehingga informasi itu perlu tetap dipahami sebagai dugaan, bukan kesimpulan akhir. Penilaian teknis dan pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan faktor penyebab serta menentukan bentuk penanganan yang sesuai.
Dalam konteks tersebut, pembangunan turap menjadi permintaan Pramono sebagai langkah pencegahan. Turap dipandang sebagai salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan untuk membantu menahan tanah, tetapi pelaksanaannya perlu didasarkan pada kondisi setempat dan kajian yang tepat. Penanganan yang cermat penting agar solusi yang dipilih menjawab kebutuhan lokasi, bukan sekadar merespons kejadian sesaat. Selain itu, koordinasi antarinstansi dibutuhkan untuk menyelaraskan penilaian, perencanaan, dan tindak lanjut.
Pramono meminta agar penanganan dilakukan segera dan menyebut perlunya kerja sama.
Baca juga: Kodim 1714/PJ dan Polri Kawal Wakil Gubernur Papua Tengah Tinjau Pembangunan Sekolah dan Serahkan Bantuan | Jejak Pembangunan Jalan Raya Pos: Upah Pekerja hingga Penderitaan di Bawah Bupati
275 kunjungan
