Jakarta | Kebijakan baru di Azerbaijan mengenai pakaian di sekolah memicu protes dan perdebatan mengenai kebebasan beragama. Sejumlah siswa dan guru dilaporkan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar-mengajar karena mengenakan penutup kepala yang biasa dipakai perempuan Muslim. Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa aturan seragam yang diberlakukan pemerintah digunakan untuk membatasi penggunaan hijab di lingkungan pendidikan, meskipun istilah tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam ketentuan resmi.
Aturan itu disahkan melalui amandemen pada bulan sebelumnya. Naskahnya tidak secara eksplisit menyatakan larangan terhadap hijab, melainkan membatasi jenis pakaian yang dinilai bertentangan dengan prinsip sekularisme negara. Rumusan tersebut memunculkan penafsiran luas mengenai pakaian yang dapat diterima di sekolah, sekaligus membuka ruang bagi pihak sekolah untuk menentukan apakah penutup kepala tertentu sesuai dengan ketentuan seragam. Para pengkritik menilai pendekatan ini berpotensi mengurangi hak siswa dan guru untuk menjalankan keyakinan mereka.
Kantor berita negara Azerbaijan, APA, menjelaskan bahwa aturan seragam tersebut dimaksudkan untuk menciptakan standar berpakaian yang seragam di lembaga pendidikan umum negeri. Menurut penjelasan itu, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keteraturan serta mencerminkan karakter sekuler sistem pendidikan Azerbaijan, bukan untuk menargetkan kelompok agama tertentu. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap memicu pertanyaan karena sejumlah individu disebut dilarang masuk kelas akibat pakaian mereka.
Peraturan itu juga memberikan pengecualian terbatas. Pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, nilai nasional, dan nilai moral Azerbaijan dapat dikenakan dalam acara perayaan, selama memperoleh persetujuan dewan sekolah. Ketentuan tersebut belum menjawab apakah hijab dapat dipandang sebagai bagian dari identitas budaya atau agama yang layak mendapat pengecualian. Karena itu, protes dan perdebatan publik terus berkembang, terutama terkait batas penerapan aturan sekolah, prinsip sekularisme, serta perlindungan kebebasan beragama.
Dampak langsung pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan terlihat dari pengalaman guru dan siswa yang berada di garis depan kebijakan tersebut. Zahra Hasanova, seorang guru, mengaku merasa terluka setelah diberi tahu bahwa ia tidak lagi diperbolehkan mengenakan hijab saat mengajar. Bagi Hasanova, hijab merupakan pilihan pribadi yang berkaitan dengan keyakinan dan keputusan individual. Ia menegaskan bahwa setiap orang semestinya memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan mengenakannya, sebagaimana ia juga berhak memutuskan untuk melepas hijab apabila suatu hari menghendakinya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut aturan berpakaian, tetapi juga menyentuh martabat, otonomi, dan hubungan profesional di lingkungan pendidikan. Larangan itu dapat memengaruhi rasa aman guru ketika menjalankan tugas, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai ruang bagi ekspresi keyakinan pribadi di sekolah. Reaksi emosional dari komunitas sekolah kemudian menjadi bagian penting dalam perdebatan yang berkembang.
Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah siswa menangis dan memeluk seorang guru setelah guru tersebut dilarang masuk ke sekolah. Rekaman itu menarik perhatian publik karena menggambarkan kedekatan emosional pengajar dan murid, sekaligus dampak manusiawi dari keputusan administratif yang diberlakukan terhadapnya. Tanggapan para siswa menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dirasakan secara langsung oleh mereka yang sehari-hari berinteraksi dengan guru bersangkutan.
Selain dukungan emosional, penolakan juga dilaporkan muncul dalam bentuk aksi kolektif. Media lokal memberitakan adanya aksi boikot kelas di sedikitnya dua sekolah. Dalam aksi itu, siswa menolak mengikuti kegiatan belajar sebagai bentuk keberatan terhadap pembatasan yang diterapkan. Laporan tersebut menambah tekanan terhadap pihak berwenang untuk menjelaskan dasar kebijakan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap warga sekolah. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pembatasan hijab telah berkembang menjadi isu yang melibatkan guru, siswa, serta masyarakat yang memperdebatkan batas aturan sekolah dan kebebasan beragama.
Penolakan terhadap pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan tidak hanya disuarakan melalui perdebatan publik, tetapi juga melalui aksi langsung. Jurnalis Polad Aslanov, yang sedang menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020, melakukan mogok makan sebagai bentuk protes. Sikap tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap aturan yang dinilai membatasi kebebasan beragama dan hak warga negara.
Dalam pesannya, Aslanov menyatakan bahwa ia menolak pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional. Ia juga menjelaskan bahwa mogok makan merupakan satu-satunya cara perjuangan yang masih tersedia baginya dalam kondisi berada di balik jeruji. Pernyataan itu memperluas perhatian terhadap isu pembatasan hijab, karena persoalan tersebut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ketentuan administratif di lingkungan sekolah, melainkan sebagai bagian dari perdebatan yang lebih besar mengenai kebebasan sipil dan perlindungan konstitusional.
Gelombang protes juga terlihat di luar Azerbaijan. Demonstrasi berlangsung di depan konsulat Azerbaijan di Istanbul, Turki, dengan peserta menyampaikan keberatan terhadap kebijakan tersebut. Lokasi aksi itu memiliki makna historis tersendiri. Sejumlah pengunjuk rasa mengaitkannya dengan ingatan terhadap kebijakan Turki pada 1997, ketika perempuan berjilbab dilarang berkuliah di universitas dan menghadapi pembatasan dalam pekerjaan sebagai pegawai negeri. Pengalaman tersebut membuat isu pembatasan pakaian keagamaan menjadi sangat sensitif di ruang publik Turki.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev kemudian memperingatkan pihak lain agar tidak mencampuri gaya hidup Azerbaijan, meskipun ia tidak menyebut Turki secara langsung. Pemerintah Turki belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan itu. Sebelumnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyinggung meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan muslim dalam pidatonya pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 23 September. Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bahwa polemik ini berkembang menjadi perdebatan diplomatik sekaligus domestik mengenai identitas, hak perempuan, dan batas kewenangan negara dalam mengatur ekspresi keagamaan.
Pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan memicu kritik karena kebijakan tersebut berada pada persimpangan pengaturan pendidikan, identitas keagamaan, dan hak individu. Negara itu memiliki penduduk yang sekitar 96 persen beragama Islam, sehingga aturan mengenai pakaian sekolah mudah dipahami bukan semata-mata sebagai ketentuan administratif. Bagi sebagian masyarakat, larangan atau pembatasan tersebut menyentuh cara seseorang menampilkan keyakinannya di ruang publik, khususnya ketika diterapkan kepada pelajar.
Konstitusi Azerbaijan menetapkan negara tersebut sebagai negara sekuler. Prinsip ini umumnya dimaknai sebagai pemisahan urusan negara dari lembaga agama serta penerapan aturan publik yang tidak didasarkan pada satu keyakinan tertentu. Namun, konstitusi yang sama juga menjamin kebebasan beragama. Jaminan tersebut mencakup hak untuk memeluk, menjalankan, dan mengekspresikan keyakinan, selama pelaksanaannya tidak melanggar hukum atau merugikan hak orang lain.
Perbedaan penafsiran muncul ketika penyeragaman pakaian sekolah dibenarkan atas nama sekularisme. Pendukung kebijakan dapat memandang seragam sebagai sarana menjaga kesetaraan, kedisiplinan, dan kenetralan institusi pendidikan. Sebaliknya, para pengkritik menilai bahwa keseragaman tidak semestinya menghapus pilihan pakaian yang berkaitan dengan keyakinan, selama pilihan tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar. Perdebatan ini menunjukkan bahwa sekularisme dapat dipahami sebagai netralitas negara, bukan selalu sebagai pembatasan simbol agama.
Dengan demikian, kebijakan pembatasan hijab masih menjadi perdebatan mengenai cara menerapkan prinsip sekularisme sekaligus melindungi kebebasan beragama. Penilaian akhirnya bergantung pada proporsionalitas aturan, mekanisme perlindungan bagi siswa, dan ruang dialog yang tersedia bagi masyarakat. Secara terpisah, laporan mengenai pemutusan akses internet di Azerbaijan belum dikonfirmasi oleh lembaga pemantau seperti Open Observatory of Network Interference dan NetBlocks. Informasi tersebut karena itu tidak boleh disajikan sebagai fakta yang sudah terbukti, melainkan sebagai laporan yang masih memerlukan verifikasi independen.
Baca juga: Kembali Normal: Sekolah-sekolah di Jakarta Tak Lagi Laksanakan PJJ | Pembatasan Masa Jabatan Pengurus Federasi Olahraga | Sekolah Adiwiyata: Sebuah Langkah Menuju Lingkungan yang Lebih Baik di Depok
