Kota Peruri | Pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), masih dilakukan melalui perbankan dan belum beralih ke Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Skema yang berjalan saat ini tetap menjadi mekanisme penggajian, sehingga belum ada perubahan penyaluran gaji pegawai pemerintah melalui koperasi desa tersebut.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pembayaran gaji akan tetap ditransfer menggunakan cara yang berlaku sekarang. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah belum memasukkan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes ke dalam rencana yang sedang dijalankan. Dengan demikian, rekening dan layanan perbankan tetap menjadi jalur pembayaran bagi para pegawai, bukan koperasi desa.
Keterangan Suahasil disampaikan saat ia dikonfirmasi di kompleks Istana Kepresidenan. Bahan informasi mengenai pernyataan tersebut mencantumkan tanggal 20 Oktober 2026 untuk konfirmasi itu, serta menyebut bahwa ia sebelumnya menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 26 Oktober 2026. Kedua penanda waktu tersebut disampaikan sebagaimana tercantum dalam bahan sumber, tanpa penyesuaian atau penafsiran mengenai urutan kronologinya.
Penegasan mengenai mekanisme yang masih berlaku ini penting di tengah pembahasan mengenai peran Kopdes dalam aktivitas ekonomi di tingkat desa. Meski koperasi tersebut menjadi salah satu program yang mendapat perhatian, rencana untuk menjadikannya saluran pembayaran gaji ASN belum disampaikan sebagai kebijakan pemerintah. Pernyataan Menteri Keuangan mengacu pada proses penggajian yang berlangsung saat ini, yakni transfer melalui perbankan.
Bagi ASN, kondisi ini berarti belum ada perubahan praktis dalam cara menerima gaji. Pegawai tetap mengandalkan mekanisme pembayaran yang sudah digunakan, sedangkan wacana penyaluran melalui Kopdes belum menjadi dasar bagi proses penggajian. Pemerintah juga belum menyatakan adanya jadwal atau tahapan peralihan ke koperasi desa. Karena itu, informasi yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa pembayaran gaji PNS dan ASN lainnya tetap berjalan melalui bank, sesuai dengan pola yang berlaku, sementara Kopdes belum mengambil peran sebagai kanal penyaluran gaji tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk memindahkan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Keterangan tersebut disampaikan di Taman Kota Peruri, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pernyataan itu menegaskan bahwa wacana penggunaan koperasi desa sebagai jalur pembayaran gaji ASN belum menjadi rencana pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Menteri PANRB.
Dalam keterangannya, Rini menekankan bahwa layanan penggajian perlu memperhatikan kenyamanan ASN. Proses menerima gaji merupakan layanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan aparatur, sehingga mekanismenya perlu berjalan dengan baik bagi para penerima. Ia juga menyebut pentingnya transparansi dalam layanan tersebut. Dengan keterbukaan proses, ASN dapat mengetahui bagaimana pembayaran gaji diselenggarakan, tanpa harus menghadapi ketidakjelasan mengenai mekanisme yang berlaku. Selain itu, layanan perlu mudah digunakan oleh ASN.
Penekanan pada kenyamanan, transparansi, dan kemudahan itu menjadi alasan yang disampaikan Rini ketika menjelaskan sikap pemerintah mengenai gagasan pembayaran gaji melalui Kopdes Merah Putih. Namun, ia tidak menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pemindahan saluran pembayaran ataupun menetapkan perubahan mekanisme penggajian. Inti keterangannya adalah belum adanya rencana untuk mengalihkan pembayaran gaji ASN ke koperasi tersebut, sementara mutu layanan bagi aparatur tetap menjadi perhatian yang ia tekankan. Informasi mengenai lokasi dan waktu pernyataan merujuk pada keterangannya di Taman Kota Peruri, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dengan demikian, pernyataan tersebut dapat dipahami sebatas penjelasan mengenai belum adanya rencana peralihan dan kriteria layanan penggajian yang dianggap penting bagi ASN. Tidak ada keterangan tambahan dalam pernyataan itu mengenai kebijakan lain, jadwal perubahan, atau langkah lanjutan terkait pembayaran gaji. Karena itu, isi informasi ini dibatasi pada hal-hal yang disampaikan Menteri PANRB tersebut.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa gagasan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui koperasi desa (Kopdes) masih sebatas wacana. Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dengan demikian, gagasan itu belum dapat disebut sebagai keputusan pemerintah ataupun kebijakan yang telah memperoleh persetujuan. Ferry belum menyatakan bahwa mekanisme pembayaran tersebut akan diterapkan, baik secara nasional maupun melalui koperasi tertentu. Keterangan ini menempatkan pembahasan pada tahap awal, yakni penyampaian ide yang masih memerlukan komunikasi dan pertimbangan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Ferry menyebut rencana tersebut akan dibicarakan dengan pejabat di Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan. Pembicaraan antarkementerian itu menjadi langkah yang masih perlu dilakukan sebelum muncul kejelasan mengenai kemungkinan pelaksanaan maupun bentuk mekanismenya. Hingga pembahasan tersebut berlangsung, belum ada kepastian mengenai pihak yang akan terlibat, cakupan penerapan, atau waktu pelaksanaannya. Karena itu, informasi mengenai pembayaran gaji ASN melalui Kopdes sebaiknya dipahami sebagai wacana yang disampaikan Menteri Koperasi, bukan sebagai keputusan administratif. Keterangan Ferry juga belum menunjukkan adanya kesepakatan bersama kementerian atau pengumuman resmi tentang perubahan saluran pembayaran gaji.
Pembedaan usulan dan kebijakan penting agar masyarakat tidak menganggap rencana tersebut sudah berlaku. Gaji ASN saat ini tidak dapat diasumsikan akan disalurkan melalui Kopdes hanya berdasarkan pernyataan tentang gagasan itu. Kejelasan lebih lanjut baru dapat diketahui setelah koordinasi yang disebut Ferry dilakukan dan pemerintah menyampaikan hasilnya secara resmi. Sampai saat itu, belum ada dasar untuk menyebut koperasi desa sebagai saluran pembayaran gaji ASN yang telah ditetapkan. Pernyataan di Istana Negara tersebut menunjukkan adanya ide yang hendak dibicarakan, tetapi tidak menandakan bahwa pemerintah telah menyetujui ataupun menjadwalkan penerapannya. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil pembahasan dengan pejabat di kedua kementerian.
Ferry menjelaskan bahwa koperasi menawarkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran gaji dan pensiun aparatur sipil negara. Tawaran tersebut mencakup ASN di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia menggambarkannya sebagai usulan dari kalangan koperasi, bukan keputusan pemerintah yang telah ditetapkan atau mekanisme yang sudah berjalan.
Menurut Ferry, partisipasi koperasi dapat dibicarakan lebih lanjut bersama pihak pemerintah. Ia mengatakan telah berbicara dengan Menteri Keuangan mengenai gagasan tersebut dan menyebut akan ada rapat bersama untuk membahasnya. Pertemuan itu menjadi bagian dari proses penjajakan, sehingga belum dapat dipandang sebagai persetujuan atas perubahan cara penyaluran gaji maupun pensiun ASN.
Pembedaan tawaran dan kebijakan yang berlaku tetap penting. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Rini Widyantini menjelaskan bahwa pembayaran gaji ASN masih dilakukan melalui perbankan. Keterangan tersebut menunjukkan skema yang berjalan saat ini, sementara rencana rapat yang disampaikan Ferry baru membuka ruang pembahasan atas tawaran koperasi. Belum ada keterangan bahwa mekanisme perbankan akan digantikan.
Dengan demikian, gagasan koperasi untuk terlibat belum menjadi rencana resmi pemerintah. Koperasi telah menyampaikan kesediaan berpartisipasi dalam pembayaran gaji dan pensiun PNS serta PPPK, baik di pusat maupun daerah, sedangkan usulan itu masih akan dibahas bersama. Ferry menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan rapat bersama akan dilakukan. Sampai pembahasan menghasilkan keputusan, penyaluran gaji dan pensiun ASN tetap melalui perbankan, sebagaimana disampaikan Suahasil dan Rini.
Baca juga: Layanan Samsat Keliling untuk Pembayaran Pajak Kendaraan | Kualitas Udara di Jambi Sangat Tidak Sehat, Pemerintah Ambil Tindakan | Tindakan Pemerintah Diperlukan Untuk Lindungi Petambak Udang Nasional
