Jakarta | Rencana pembagian telepon seluler atau HP gratis kepada masyarakat masih belum memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah menyatakan gagasan tersebut masih perlu dibahas secara internal sebelum keputusan resmi dapat diambil. Rencana itu sebelumnya disampaikan oleh Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo dan kemudian menjadi perhatian publik karena berpotensi memberikan akses perangkat komunikasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo mengatakan pada Rabu, 14 Oktober 2026, bahwa pemerintah masih mengkaji rencana tersebut. Ia menegaskan, pembahasan mengenai HP gratis belum selesai sehingga informasi lebih terperinci belum dapat disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah juga belum menetapkan mekanisme pelaksanaan, termasuk pihak yang akan menerima perangkat, metode pendataan penerima, serta bentuk penyaluran yang kemungkinan digunakan.
Selain mekanisme, waktu pembagian dan keputusan final mengenai pengadaan perangkat juga belum ditentukan. Dradjad belum memastikan kapan pembahasan akan dilakukan dan meminta masyarakat menunggu perkembangan resmi dari pemerintah. Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum rencana tersebut dapat diputuskan dan diumumkan secara terbuka. Dengan demikian, pernyataan mengenai pembagian HP gratis saat ini masih berada pada tahap kajian, bukan keputusan final yang siap diterapkan. Pemerintah perlu menyelesaikan sejumlah pertimbangan, termasuk kesiapan anggaran, kebutuhan masyarakat, tata kelola pengadaan, serta koordinasi antarinstansi terkait. Sampai seluruh aspek tersebut dibahas, belum ada kepastian mengenai bentuk program maupun jadwal pelaksanaannya.
Dradjad menyampaikan bahwa anggaran untuk program pembukaan rekening baru bagi masyarakat telah tersedia. Pernyataan tersebut merujuk pada kebutuhan administratif dan kelembagaan agar masyarakat dapat memiliki akses terhadap layanan rekening, bukan pada pembiayaan pengadaan telepon seluler atau HP. Karena itu, kesiapan anggaran pembukaan rekening perlu dipahami sebagai bagian terpisah dari rencana pemberian perangkat kepada masyarakat.
Menurut penjelasan tersebut, anggaran pengadaan HP belum dibahas secara khusus dalam pembahasan pemerintah. Belum ada keputusan mengenai besaran dana, pos anggaran yang akan digunakan, maupun bentuk pembiayaan yang paling sesuai. Dengan demikian, informasi mengenai tersedianya dana untuk pembukaan rekening tidak dapat diartikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan keseluruhan anggaran program HP gratis.
Kesiapan anggaran untuk membuka rekening juga tidak menunjukkan bahwa seluruh rancangan program telah mencapai tahap final. Pemerintah masih perlu merumuskan mekanisme pelaksanaan, termasuk kriteria penerima, prosedur pendaftaran, verifikasi data, serta hubungan kepemilikan rekening dan penyaluran bantuan atau perangkat. Kejelasan mengenai instrumen pelaksanaan diperlukan agar program dapat berjalan secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, sumber anggaran untuk pengadaan HP masih belum ditetapkan. Pemerintah belum menentukan apakah perangkat tersebut akan dibeli melalui anggaran kementerian atau lembaga tertentu, menggunakan skema kerja sama, atau memanfaatkan pola pengadaan lain. Model pengadaan, standar perangkat, jumlah kebutuhan, dan jadwal pelaksanaan juga masih menjadi hal yang perlu dibahas.
Pihak yang bertanggung jawab menjalankan program tersebut pun belum ditetapkan dalam pembahasan yang disampaikan. Penentuan pelaksana penting untuk menjelaskan siapa yang mengelola pendataan, pengadaan, distribusi, pengawasan, serta evaluasi program. Oleh sebab itu, pernyataan mengenai anggaran rekening menunjukkan adanya kesiapan pada satu komponen, tetapi belum menjadi tanda bahwa rencana HP gratis telah memiliki desain, pendanaan, dan pelaksana yang definitif.
Sasaran yang disebut dalam rencana pembukaan rekening baru mencakup sekitar 25,1 juta penduduk. Keterangan tersebut disampaikan Dradjad dengan merujuk pada masyarakat yang telah berusia di atas 17 tahun. Dari kelompok usia itu, prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk desil 1 dan desil 4. Penyebutan kelompok tersebut menjadi dasar untuk menentukan penerima manfaat dalam program pembukaan rekening, sesuai dengan data dan kategori yang digunakan pemerintah.
Angka 25,1 juta penduduk menunjukkan skala program yang cukup besar. Namun, angka tersebut perlu dipahami sebagai jumlah sasaran pembukaan rekening baru, bukan sebagai penetapan jumlah penerima perangkat telepon seluler. Sampai informasi yang disampaikan sejauh ini, pemerintah masih mengkaji rencana HP gratis dan belum menetapkan keputusan final mengenai pembagiannya.
Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan berkaitan dengan agenda pembukaan rekening bagi penduduk berusia di atas 17 tahun, khususnya mereka yang diprioritaskan dari desil 1 dan desil 4. Program ini tidak otomatis berarti seluruh penduduk dalam kelompok tersebut akan menerima HP gratis. Pembukaan rekening merupakan bagian yang sedang dipersiapkan dan memiliki sasaran tersendiri, sementara hubungan dengan rencana pemberian perangkat masih berada dalam tahap kajian.
Penjelasan mengenai sasaran tersebut juga membatasi pemaknaan program agar tidak meluas di luar keterangan yang tersedia. Belum ada informasi tambahan yang memastikan perluasan penerima ke kelompok lain, perubahan batas usia, ataupun penetapan mekanisme distribusi perangkat. Karena itu, angka 25,1 juta penduduk sebaiknya digunakan untuk menggambarkan target pembukaan rekening, bukan sebagai angka final penerima HP gratis. Pemerintah masih perlu menyelesaikan kajian dan menyampaikan keputusan resmi terkait bentuk, penerima, serta pelaksanaan rencana tersebut.
Rencana pembukaan rekening gratis yang pernah diungkapkan Hashim Djojohadikusumo disebut memiliki kaitan dengan rencana pembagian telepon seluler kepada masyarakat. Dalam gambaran tersebut, rekening akan dihubungkan dengan perangkat yang diterima warga sehingga dapat mendukung akses terhadap layanan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial. Skema ini masih berupa rencana yang sedang dibahas dan belum menjadi kebijakan yang berjalan.
Sumber yang menyampaikan informasi itu menyebut rekening ditujukan bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun. Setiap rekening direncanakan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu. Dana tersebut disebut sebagai bagian dari rancangan awal program, bukan bantuan yang sudah masuk atau dapat digunakan oleh masyarakat saat ini. Mekanisme verifikasi penerima, pengelolaan rekening, serta pemanfaatannya untuk transaksi bantuan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Untuk mendukung pembukaan rekening dan rangkaian program tersebut, anggaran yang disebut telah disiapkan mencapai Rp3,8 triliun. Pelaksanaannya juga pernah ditargetkan mulai tahun depan. Namun, angka anggaran dan target waktu itu perlu dipahami sebagai bagian dari rencana yang pernah disampaikan, sehingga masih dapat berubah setelah pemerintah menyelesaikan kajian, pembahasan lintas kementerian, serta penetapan ketentuan resmi.
Keterhubungan rekening dengan HP yang dibagikan diproyeksikan dapat memudahkan penyampaian informasi dan penyaluran bantuan sosial secara lebih terarah. Meski demikian, pemerintah masih membahas rincian pengadaan HP, kriteria penerima, desain rekening, sumber pembiayaan, serta tata cara pelaksanaan program. Karena itu, masyarakat perlu menunggu keputusan dan pengumuman resmi sebelum menganggap rencana rekening gratis, saldo awal, maupun pembagian perangkat tersebut sebagai program yang telah diberlakukan.
