Pengusaha Minta Kenaikan UMP DKI 2027 Selaras dengan Daya Usaha dan Serapan Kerja

oleh
oleh
Pengusaha Minta Kenaikan UMP DKI 2027 Selaras dengan Daya Usaha dan Serapan Kerja

Jakarta | Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap kebijakan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 mampu menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan keberlanjutan penciptaan lapangan kerja. Kenaikan upah dinilai perlu dirumuskan secara seimbang agar manfaatnya dapat dirasakan pekerja tanpa menambah tekanan yang menghambat kegiatan usaha, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja.

Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin, Sarman Simanjorang, menyatakan kalangan pengusaha dapat menerima kenaikan upah. Namun, penetapannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan dibahas melalui Dewan Pengupahan. Dengan demikian, keputusan mengenai UMP tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pekerja, tetapi juga memiliki dasar yang sesuai dengan aturan serta memperhitungkan kondisi dunia usaha.

Sarman menyampaikan pandangan tersebut setelah pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta pada Jumat. Ia menekankan pentingnya proses pembahasan yang melibatkan unsur terkait, sehingga pertimbangan dalam menentukan besaran upah dapat disampaikan dan dikaji secara terbuka. Mekanisme tersebut juga menjadi ruang untuk menimbang perkembangan ekonomi dan kapasitas perusahaan sebelum kebijakan ditetapkan.

Bagi pengusaha, kenaikan upah yang dirancang dengan mempertimbangkan daya usaha dapat membantu menjaga kesinambungan operasional. Perusahaan tetap perlu memiliki ruang untuk mengembangkan bisnis dan mempertahankan pekerja, terutama di tengah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas serta menghadapi perubahan biaya. Pada saat yang sama, pekerja membutuhkan penghasilan yang memadai untuk menopang kesejahteraan mereka. Karena itu, perumusan kebijakan perlu mencari titik temu kedua kepentingan tersebut.

Harapan Kadin dan Apindo terhadap UMP DKI Jakarta 2027 berpusat pada kebijakan yang adil, terukur, dan mendukung penyerapan kerja. Kenaikan yang dibahas melalui mekanisme resmi diharapkan memberi kepastian bagi pekerja maupun perusahaan. Dengan proses yang mempertimbangkan aturan dan kemampuan dunia usaha, penetapan upah dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan tanpa mengurangi peluang usaha untuk tumbuh dan membuka lapangan kerja baru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Nilai tersebut meningkat Rp407.065, atau 7,10 persen, dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp5.729.876. Penetapan ini menjadi acuan upah minimum bagi pekerja di Ibu Kota pada tahun mendatang dan perlu dicermati oleh perusahaan dalam menyusun perencanaan biaya serta kebijakan ketenagakerjaan.

Menanggapi kenaikan tersebut, Sarman mengingatkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi penyesuaian upah tidak sama. Kondisi tiap pelaku usaha dipengaruhi skala bisnis, sektor kegiatan, struktur biaya, dan kemampuan memperoleh pendapatan. Karena itu, kenaikan yang telah ditetapkan dapat memberi tekanan berbeda pada masing-masing perusahaan. Situasi usaha, menurut peringatannya, masih menghadapi sejumlah tekanan, sehingga kapasitas finansial perusahaan perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai penerapan kebijakan upah.

Di tantangan yang disebutkan ialah fluktuasi harga energi dan gas, ongkos logistik, serta perubahan nilai tukar rupiah. Perubahan pada komponen-komponen tersebut dapat memengaruhi biaya produksi dan perencanaan operasional. Dampaknya dapat terasa lebih besar bagi perusahaan yang menggunakan bahan baku impor, karena pelemahan atau pergerakan kurs dapat meningkatkan biaya pembelian bahan. Pada saat yang sama, biaya energi, gas, dan pengiriman yang berubah-ubah menambah ketidakpastian dalam memperkirakan pengeluaran usaha.

Dalam keadaan seperti itu, perusahaan perlu menimbang kenaikan biaya tenaga kerja bersama kewajiban produksi, arus kas, dan kebutuhan untuk mempertahankan kegiatan usaha. Pertimbangan ini bukan berarti mengabaikan ketentuan UMP, melainkan menunjukkan bahwa kesiapan setiap perusahaan berbeda dan dipengaruhi oleh keadaan aktual. Perencanaan yang cermat dapat membantu pelaku usaha menyesuaikan anggaran, menilai kebutuhan operasional, serta menjaga keberlangsungan kegiatan dan serapan tenaga kerja.

Oleh sebab itu, penilaian terhadap dampak UMP 2027 perlu memperhatikan kondisi keuangan dan prospek usaha, selain besaran kenaikan yang berlaku. Informasi mengenai biaya produksi, tekanan pasar, dan kemampuan perusahaan memberi gambaran lebih utuh tentang ruang penyesuaian yang tersedia. Dengan memahami perbedaan kondisi tersebut, pembahasan mengenai upah dapat mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus daya usaha dan keberlanjutan kesempatan kerja di Jakarta.

Bagi perusahaan yang belum mampu membayar upah minimum, mekanisme pengecualian menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan kebijakan pengupahan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja mengatur bahwa perusahaan dapat mengajukan permohonan pengecualian kepada gubernur. Pengajuan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak: perusahaan harus memenuhi persyaratan, termasuk adanya kesepakatan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja serta audit eksternal. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan permohonan didukung pembahasan bersama dan gambaran yang dapat diperiksa mengenai kondisi perusahaan. Bagi pelaku usaha, proses tersebut penting karena memberi jalur formal ketika kemampuan membayar tidak sejalan dengan besaran upah minimum yang berlaku.

Analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menilai kebijakan pengupahan perlu menjaga perlindungan pekerja sekaligus memperluas kesempatan kerja. Kedua tujuan itu, menurut pandangan tersebut, perlu dipertimbangkan secara beriringan saat pemerintah merumuskan kenaikan upah. Penetapan upah yang memperhitungkan daya tahan usaha dapat membantu perusahaan mempertahankan kegiatan operasional dan merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Sebaliknya, perubahan biaya tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas usaha berpotensi membatasi ruang perusahaan untuk merekrut atau mempertahankan pekerja. Karena itu, dialog pemerintah, pengusaha, dan pekerja dinilai penting agar keputusan pengupahan mempertimbangkan dampak terhadap pekerja maupun keberlangsungan kegiatan usaha.

Ajib juga menyoroti besaran indeks tertentu atau alfa dalam formula upah minimum. Nilai alfa berkaitan dengan penyesuaian kenaikan upah dan, pada akhirnya, dengan kemampuan perusahaan menanggung perubahan biaya tenaga kerja. Penentuan indeks tersebut perlu mempertimbangkan kondisi usaha serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, bukan hanya menghasilkan angka kenaikan. Pengusaha berharap pemerintah turut menyediakan insentif yang dapat menopang keberlanjutan perusahaan dan memperkuat kapasitasnya untuk membuka lapangan kerja. Dukungan yang tepat diharapkan membantu perusahaan beradaptasi dengan kewajiban pengupahan tanpa mengabaikan perlindungan pekerja. Dalam pandangan pengusaha, peran sebagai mitra pemerintah juga mencakup kesediaan untuk menyerap tenaga kerja berkualitas. Kebijakan yang menjaga kelangsungan usaha dan mendorong perluasan kesempatan kerja dapat mendukung tujuan tersebut, sembari tetap memberi pekerja kepastian mengenai perlindungan dan pemenuhan hak atas upah yang layak.

Data ketenagakerjaan memberikan konteks bagi pembahasan upah minimum di DKI Jakarta. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di ibu kota pada Agustus 2026 sebesar 5,75 persen. Angka tersebut turun 0,30 poin persentase dibandingkan dengan TPT pada Agustus 2025. Meski mengalami penurunan dalam perbandingan tahunan itu, jumlah penganggur di DKI Jakarta pada Agustus 2026 tercatat sekitar 318 ribu orang.

Pada tingkat nasional, TPT Agustus 2026 tercatat sebesar 4,75 persen, setara dengan 7,38 juta orang penganggur. BPS juga mencatat bahwa jumlah penduduk bekerja mencapai 147,98 juta orang. Dari keseluruhan pekerja tersebut, 57,93 persen bekerja di sektor informal. Data nasional dan daerah tersebut menggambarkan beberapa ukuran ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari latar pembahasan kebijakan pengupahan, termasuk jumlah orang yang bekerja maupun yang belum memperoleh pekerjaan.

Angka-angka itu merupakan catatan kondisi ketenagakerjaan pada Agustus 2026, sedangkan pembahasan yang berlangsung berkaitan dengan penetapan upah minimum provinsi untuk 2027. Dalam pernyataannya mengenai proses tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penetapan UMP 2027 dibahas bersama unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Baca juga: Seleksi CPNS 2027 Belum Berjadwal, Rini Minta Calon Peserta Menunggu

1,527 views