Surabaya | Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menilai partai politik di Indonesia telah terlalu lama terjebak pada survei dan pencitraan. Menurutnya, selama lebih dari 15 tahun, kedua hal itu kerap menjadi acuan utama dalam menentukan langkah politik. Akibatnya, pembahasan mengenai kualitas kepemimpinan dan kapasitas calon justru tidak memperoleh perhatian yang semestinya. Partai, kata dia, seolah lebih bergantung pada angka elektabilitas serta citra yang dibangun di ruang publik daripada menilai kemampuan seseorang menjalankan tanggung jawab politik.
Penilaian tersebut disampaikan Cak Imin dalam sambutannya pada acara haul triumvirat ulama Nahdlatul Ulama (NU), deklarator, perintis, dan pejuang PKB. Acara berlangsung di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad, Surabaya, Kamis (19/11) malam. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti arah perkembangan politik nasional sekaligus mengajak partai untuk mengevaluasi cara mereka membangun kepemimpinan. Kritiknya tidak semata ditujukan pada penggunaan survei sebagai alat membaca kecenderungan pemilih, tetapi pada keadaan ketika hasil survei dan pencitraan menjadi penentu yang mendominasi proses politik.
Orientasi semacam itu, menurut Cak Imin, berisiko menggeser perhatian dari substansi. Tokoh yang dinilai baik dapat tersisih apabila tidak memiliki angka atau popularitas yang dianggap memadai, sementara calon yang menonjol dalam survei belum tentu memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin. Ketika pertimbangan elektoral lebih kuat daripada penilaian terhadap kualitas calon, proses kaderisasi dan pengambilan keputusan di partai dapat kehilangan arah. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat ekosistem politik tidak sehat, karena persaingan lebih banyak bertumpu pada pembentukan kesan daripada gagasan dan rekam jejak.
Karena itu, pernyataan Cak Imin menempatkan persoalan survei dan pencitraan sebagai bagian dari tantangan pembenahan sistem politik. Partai, menurut gagasan yang ia sampaikan, perlu kembali memberi ruang bagi penilaian yang lebih mendalam terhadap calon pemimpin, termasuk kemampuan, pengalaman, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Survei tetap dapat menjadi salah satu sumber informasi, tetapi tidak semestinya menggantikan penilaian substantif. Dengan mengurangi ketergantungan pada angka popularitas dan strategi citra, partai diharapkan dapat memperkuat kualitas kepemimpinan serta membangun kehidupan politik yang lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan publik.
Cak Imin mengenang peristiwa gorong-gorong sebagai gambaran kuat tentang besarnya pengaruh pencitraan dalam politik. Menurutnya, sebuah tindakan yang mudah terlihat publik dapat membentuk kesan mengenai sosok pemimpin, lalu mengangkat popularitasnya hingga membuka jalan menuju jabatan tertinggi, termasuk presiden. Kenangan itu ia gunakan untuk menunjukkan bahwa perhatian politik kerap tertuju pada momen yang menarik perhatian dan mudah dipasarkan, bukan semata-mata pada rekam jejak, kapasitas, atau gagasan seseorang. Dalam situasi demikian, pencitraan menjadi bagian penting dari strategi elektoral, sementara penilaian terhadap kualitas calon berisiko tersisih.
Kritik Cak Imin juga menyasar kebiasaan partai dalam menentukan kandidat presiden maupun kepala daerah, termasuk bupati. Ia menilai keputusan sering kali bertumpu pada hasil survei dan perkiraan peluang menang. Pertanyaan yang mengemuka bukan lebih dahulu siapa orang yang paling layak, melainkan siapa yang dianggap paling berpotensi memperoleh suara. Cara pandang tersebut, menurutnya, membuat ukuran elektabilitas mendominasi proses pencalonan. Survei dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan, tetapi ketika ditempatkan sebagai penentu utama, kualitas personal dan kemampuan menjalankan amanah publik tidak memperoleh perhatian yang sebanding.
Ia menyebut pola tersebut telah menghipnotis partai politik, kader, serta simpatisan selama lebih dari 15 tahun. Istilah itu menggambarkan kebiasaan yang terus berulang: kekuatan kandidat dihitung terutama melalui angka dukungan dan kemungkinan memenangkan kontestasi. Cak Imin tidak menempatkan PKB di luar persoalan tersebut. Ia mengakui partainya juga terseret tekanan sistem, sehingga terlalu memikirkan hasil elektoral dan jumlah kursi yang dapat diraih. Pengakuan ini menunjukkan bahwa orientasi pada kemenangan bukan hanya persoalan pilihan satu partai, melainkan tekanan yang membentuk perilaku banyak aktor politik. Karena itu, pembenahan sistem perlu mendorong partai menilai calon secara lebih menyeluruh, tanpa mengabaikan realitas pemilu.
Cak Imin menilai kenaikan biaya politik membuat persoalan dalam sistem politik semakin berat. Ketika ongkos untuk maju dan mempertahankan jabatan terus membesar, perhatian politikus dapat bergeser dari tugas mewakili masyarakat menuju upaya mengumpulkan dana. Mereka harus memikirkan cara membiayai pencalonan berikutnya agar terpilih kembali, sementara waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk menjalankan amanah sebagai wakil rakyat menjadi terbatas. Situasi ini, menurutnya, berisiko melemahkan hubungan pejabat terpilih dan warga yang mereka wakili. Jabatan publik semestinya dijalankan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, bukan menjadi bagian dari siklus pembiayaan politik yang terus berulang dan kian mahal.
Kebutuhan dana yang besar juga dinilai membuka ruang bagi pemodal kuat dan oligarki untuk memengaruhi proses politik. Pihak yang mampu menyediakan dukungan finansial dapat memperoleh kesempatan untuk mendikte arah kebijakan, terutama ketika politisi atau partai bergantung pada sumber dana tersebut. Cak Imin mengingatkan bahwa ketergantungan semacam ini bisa membuat kepentingan penyandang dana lebih menonjol daripada kepentingan publik. Bahkan, pengaruh pemodal besar dapat menjalar hingga ke dalam partai dan mencengkeram organisasi politik, sehingga ruang bagi kader dan aspirasi masyarakat menjadi semakin sempit. Karena itu, mahalnya ongkos politik bukan sekadar persoalan biaya kampanye, melainkan juga berkaitan dengan kemandirian partai serta mutu keputusan yang dihasilkan.
Ia turut mengkritik kader atau pengurus yang tetap menggunakan politik uang meskipun kemampuan finansialnya terbatas. Cak Imin mengingatkan pengurus PKB agar tidak memaksakan pendekatan elektoral dengan sogokan yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka. Strategi semacam itu dapat menambah beban, memperkuat praktik transaksional, dan membuat politik semakin jauh dari kerja pelayanan. Ia juga menyinggung sikap puas dan perayaan atas lahirnya undang-undang pesantren. Dalam penilaiannya, kebanggaan terhadap aturan tersebut tidak semestinya berlebihan apabila isinya tidak memuat aspek pemberdayaan. Contoh itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan politik perlu diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata-mata dari capaian formal atau dukungan yang diperoleh melalui transaksi. Pembenahan, baginya, perlu menyentuh cara berkompetisi sekaligus orientasi kebijakan, agar amanah publik tidak dikalahkan oleh kebutuhan membiayai kekuasaan.Cak Imin menyatakan dukungan penuh terhadap agenda penataan ulang atau restart sistem politik yang juga digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembenahan diperlukan agar proses politik di Indonesia tidak terus dibebani biaya yang tinggi dan dapat kembali berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sikap tersebut, ia sampaikan sebagai bagian dari dorongan untuk memperbaiki tata kelola politik dan pemilu, sehingga kompetisi demokratis berlangsung lebih sehat, terbuka, serta memberi ruang bagi gagasan dan program yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), lanjut Cak Imin, secara intens menjalin komunikasi dengan presiden mengenai perubahan sistem politik. Ia menyebut telah berdiskusi panjang dengan Prabowo tentang berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk menata mekanisme politik dan menekan besarnya biaya politik. Pembicaraan itu mencerminkan perhatian bersama terhadap dampak sistem yang mahal, termasuk risiko meningkatnya ketergantungan peserta politik pada sumber pendanaan tertentu. Bagi Cak Imin, penataan bukan sekadar perubahan teknis dalam pemilu, melainkan upaya membangun sistem yang lebih adil dan memungkinkan aspirasi publik tersalurkan secara bermakna.
Ia berharap pembaruan tersebut dapat memutus cengkeraman oligarki dalam proses politik.
Baca juga: Dewi Juliani Dorong Pembenahan Penyaluran BBM di Riau | 4 Pembenahan MBG di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Skema Insentif Baru hingga Terapkan Sistem Prasmanan | OJK Lanjutkan Pembenahan Pasar Modal di Tengah Sikap Tegas Prabowo terhadap MSCI
41 views






