Jakarta | Perluasan penggunaan motor listrik di Indonesia direncanakan berlangsung secara bertahap, bukan serentak di seluruh wilayah. Dalam arah kebijakan yang dituju, pemerintah menempatkan periode 2031–2035 sebagai tahap untuk memperluas jangkauan hingga seluruh provinsi. Sasaran tersebut merupakan rencana untuk masa mendatang, sehingga tidak dapat dipahami sebagai kondisi yang telah tercapai saat ini. Keberhasilannya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, ketersediaan kendaraan, dukungan kebijakan, serta kemampuan masyarakat untuk mengadopsi teknologi tersebut.
Sebelum jangkauan nasional menjadi sasaran, tahap awal difokuskan pada kelompok pengguna dan kawasan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan program dimulai di kota-kota besar dan lingkungan yang dinilai lebih siap, misalnya karena memiliki kebutuhan perjalanan harian yang tinggi atau akses yang lebih memadai terhadap fasilitas pendukung. Pengguna dengan pola perjalanan rutin juga dapat menjadi bagian dari perhatian awal, sebab pengalaman mereka dapat membantu memperlihatkan kebutuhan operasional dan hambatan penggunaan motor listrik dalam kegiatan sehari-hari.
Fokus terbatas pada tahap permulaan bukan berarti wilayah di luar kota besar dikesampingkan secara permanen. Tahapan tersebut dimaksudkan untuk membangun dasar sebelum program diperluas, termasuk pembelajaran tentang pengisian daya, layanan perawatan, ketersediaan suku cadang, dan informasi bagi konsumen. Hasil pelaksanaan awal dapat menjadi bahan untuk menyesuaikan dukungan dengan kondisi daerah yang berbeda. Kebutuhan di pusat perkotaan, misalnya, tidak selalu sama dengan kebutuhan di wilayah yang jarak antarkawasannya lebih jauh.
Pada periode 2031–2035, rencana perluasan ke seluruh provinsi akan menuntut koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, penyedia layanan, dan masyarakat. Perluasan yang terencana perlu memperhitungkan variasi daya beli, kondisi jaringan listrik, karakter perjalanan, serta pemerataan fasilitas pendukung. Karena itu, rentang waktu tersebut menggambarkan arah dan sasaran kebijakan, bukan jaminan bahwa adopsi akan berlangsung merata pada satu waktu tertentu. Pengukuran kemajuan secara berkala dapat membantu menentukan apakah dukungan perlu diperkuat atau disesuaikan agar semakin banyak daerah dapat berpartisipasi.
Pada tahap awal perluasan kendaraan listrik, pemerintah akan memprioritaskan penggunaan motor listrik pada kelompok yang dinilai dapat menjadi penggerak adopsi di wilayah perkotaan. Sasaran untuk periode 2027–2030 mencakup kurir, pengemudi ojek daring, armada perusahaan, kendaraan dinas, serta masyarakat di kota-kota besar. Pendekatan ini menempatkan pengguna dengan kebutuhan mobilitas harian sebagai bagian penting dari rencana, sekaligus membuka jalan bagi pemakaian yang lebih luas di berbagai daerah. Kota besar dipilih sebagai titik awal karena aktivitas perjalanan dan layanan berlangsung intensif, sehingga penggunaan motor listrik dapat diperkenalkan dalam konteks yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan sasaran tersebut dalam Periklindo Electric Vehicle Conference yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Oktober. Penyampaian ini menggambarkan arah kebijakan untuk memperluas pemanfaatan motor listrik secara bertahap, dengan perhatian khusus pada kelompok pengguna yang berpotensi menggunakan kendaraan tersebut secara rutin. Kurir dan pengemudi ojek daring, misalnya, mengandalkan sepeda motor untuk menunjang pekerjaan serta berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Sementara itu, perusahaan dan instansi pemerintah dapat menjadi pengguna melalui kendaraan operasional maupun kendaraan dinas. Masyarakat perkotaan juga termasuk dalam cakupan sasaran, sehingga rencana tidak hanya berfokus pada pemakai profesional.
Kendaraan operasional menjadi salah satu sasaran awal karena digunakan secara rutin, sesuai keterangan dalam sumber. Intensitas pemakaian tersebut membuat kelompok armada perusahaan dan kendaraan untuk layanan sehari-hari relevan dalam tahap pengenalan. Penggunaan yang berulang juga memberi ruang bagi organisasi untuk menilai kesesuaian kendaraan listrik dengan kebutuhan kerja dan mobilitas mereka. Meski demikian, prioritas bagi kelompok tertentu tidak berarti pengguna lain dikesampingkan. Rencana 2027–2030 diarahkan untuk memulai perluasan di kota-kota besar melalui segmen yang jelas, lalu mendorong penerimaan yang lebih luas. Dengan menyasar pekerja lapangan, armada usaha, instansi, dan masyarakat, pemerintah menempatkan adopsi motor listrik sebagai perubahan yang dapat tumbuh dari kegiatan mobilitas nyata, bukan semata-mata dari pengadaan kendaraan.
Perluasan penggunaan motor listrik dirancang sebagai proses bertahap, bukan perubahan yang berlangsung serentak di seluruh wilayah. Pendekatan ini memberi ruang untuk membangun penerimaan dan pengalaman penggunaan terlebih dahulu pada kelompok pengguna tertentu. Setelah penggunaan mulai berkembang di kelompok tersebut, jangkauan dapat diperluas secara lebih luas. Dengan demikian, pengembangan motor listrik diposisikan sebagai upaya yang bergerak dari lingkup awal menuju cakupan yang semakin besar. Strategi bertahap juga menegaskan bahwa perluasan tidak hanya berfokus pada jumlah kendaraan, tetapi pada bagaimana penggunaan motor listrik dapat tumbuh dan diterima di berbagai lingkungan.
Kota-kota besar menjadi titik awal dalam peta perluasan tersebut. Fokus awal di kawasan perkotaan membuka jalan bagi penggunaan motor listrik di lingkungan dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi. Kelompok pengguna tertentu didorong untuk menjadi bagian dari tahap awal, sebelum jangkauan penggunaan diperluas ke masyarakat dan wilayah lain. Rencana ini menunjukkan urutan pendekatan: memulai dari pusat-pusat perkotaan, lalu bergerak keluar secara bertahap. Namun, hal itu tidak berarti bahwa motor listrik hanya ditujukan bagi penduduk kota besar. Kota besar merupakan titik awal dalam strategi, sementara sasaran akhirnya adalah penggunaan yang lebih luas di berbagai daerah.
Dari kota besar, perluasan diarahkan agar menjangkau wilayah lain hingga mencakup seluruh Indonesia. Pergerakan dari satu lingkup ke lingkup berikutnya menggambarkan strategi nasional yang mengakui luas dan beragamnya kondisi wilayah. Karena itu, rencana ini perlu dipahami sebagai peta arah perluasan, bukan sebagai penetapan jadwal atau rincian pelaksanaan yang belum dijelaskan. Inti pendekatannya adalah memulai dari kelompok pengguna tertentu dan kawasan perkotaan, kemudian memperlebar jangkauan secara bertahap. Dengan pola tersebut, penggunaan motor listrik diharapkan tidak berhenti pada pusat-pusat kota, melainkan berkembang hingga menjadi pilihan mobilitas yang tersedia di berbagai wilayah di Indonesia.
Perluasan penggunaan motor listrik dari kota besar ke berbagai wilayah Indonesia perlu ditopang kesiapan industri dan infrastruktur yang berjalan beriringan. Masyarakat membutuhkan pilihan kendaraan yang sesuai dengan kondisi setempat, kebiasaan berkendara, jarak tempuh harian, serta kemampuan membeli dan merawatnya. Karena itu, pengembangan produk tidak cukup berfokus pada jumlah model. Produsen juga perlu memperhatikan ketahanan, kenyamanan, keamanan, ketersediaan suku cadang, dan kemudahan layanan purnajual.
Jangkauan fasilitas pengisian daya menjadi unsur penting lainnya. Pengguna perlu dapat mengisi baterai dengan praktis, baik di rumah maupun di lokasi publik dan titik perjalanan yang relevan. Perencanaan fasilitas perlu mempertimbangkan pola mobilitas, kepadatan permukiman, serta kesiapan jaringan listrik di masing-masing daerah. Tanpa dukungan yang memadai, calon pengguna dapat ragu beralih karena khawatir menghadapi keterbatasan akses pengisian, khususnya ketika menempuh perjalanan lebih jauh.
Di sisi pasokan, kebutuhan listrik yang berkembang perlu diantisipasi melalui perencanaan dan koordinasi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Ketersediaan daya, keandalan jaringan, dan pengelolaan beban harus mendukung pertumbuhan kendaraan listrik secara bertahap. Pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah dapat membantu memastikan ekspansi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga dapat menjangkau daerah lain secara realistis.
Faisol menyatakan bahwa menjelang 2027, pertumbuhan industri kendaraan listrik perlu memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menjadi bagian dari upaya tersebut, tetapi perlu berjalan sejalan dengan kualitas produk dan daya saing industri.
Baca juga: Jadwal Pemadaman Listrik di Jakarta: Pahami Dampaknya pada 19 September 2026
