Jakarta | Gubernur Jakarta Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah 368 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pelantikan ini secara langsung menetapkan 368 pejabat fungsional dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta melalui prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Pramono Anung. Dengan demikian, peristiwa utama yang berlangsung di Balai Kota Jakarta pada hari itu adalah pelantikan pejabat fungsional oleh Gubernur Jakarta.
Dari total 368 pejabat fungsional yang dilantik, sebanyak 282 orang merupakan guru. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pejabat yang mengikuti pelantikan berasal dari kalangan tenaga pendidik. Fakta mengenai komposisi itu menjadi bagian penting dari pelantikan yang digelar di Gedung Balai Kota Jakarta. Selain melantik dan mengambil sumpah para pejabat fungsional, kegiatan tersebut juga menegaskan jumlah keseluruhan pejabat yang dilantik serta dominasi guru di mereka.
Seusai acara, Pramono Anung menyampaikan bahwa terdapat 368 pejabat fungsional yang dilantik. Ia juga menyebutkan bahwa 282 di antaranya merupakan guru. Pernyataan tersebut menegaskan kembali dua hal utama dalam kegiatan pada Rabu, 14 Oktober 2026, yaitu jumlah pejabat fungsional yang dilantik dan dominasi tenaga pendidik dalam pelantikan tersebut. Pelantikan 368 pejabat fungsional itu berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta, bertempat di Gedung Balai Kota Jakarta, dengan guru menjadi kelompok mayoritas dari pejabat yang dilantik.
Pramono Anung menyampaikan apresiasi kepada para guru yang baru dilantik sebagai pejabat fungsional. Pengangkatan tersebut dinilai bukan sekadar perubahan jabatan, melainkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam memajukan pendidikan di Jakarta. Menurutnya, guru memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk kualitas pembelajaran, mendampingi peserta didik, serta memastikan lingkungan pendidikan terus berkembang. Dedikasi itu menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi masyarakat.
Pramono menilai peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan memiliki hubungan erat dengan capaian Jakarta sebagai kota pelajar nomor satu di Indonesia. Predikat tersebut tidak terlepas dari kerja para pendidik yang menjalankan tugas secara konsisten, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam membangun karakter dan kapasitas siswa. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan perlu didukung melalui kebijakan yang memperhatikan kebutuhan guru, penguatan kompetensi, serta penciptaan ekosistem belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kebijakan di sektor pendidikan agar kontribusi para guru dapat berlangsung secara optimal.
Perhatian Pramono terhadap pendidikan juga memiliki latar belakang personal. Ia menyebut dirinya berasal dari keluarga guru, sehingga memahami bahwa pekerjaan pendidik menuntut pengabdian, ketekunan, dan tanggung jawab besar. Bagi Pramono, pendidikan merupakan kunci untuk mendorong kemajuan bangsa. Pendidikan juga dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk keluarga kurang mampu, untuk memperbaiki masa depan dan memutus rantai ketidakberuntungan yang berlangsung antargenerasi. Pandangan tersebut menjadi dasar bagi komitmennya untuk memberikan perhatian berkelanjutan terhadap pengembangan pendidikan di Jakarta, sekaligus memastikan kebijakan yang disusun tetap berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam pidatonya, Pramono Anung menyoroti capaian Jakarta dalam pembangunan manusia sebagai salah satu perkembangan penting yang perlu dijaga bersama. Ia menyatakan bahwa Jakarta berada di peringkat pertama dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,05. Capaian tersebut menjadi gambaran mengenai kinerja pembangunan yang telah berlangsung dan menunjukkan adanya hasil dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Pramono menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu komponen yang turut diperhitungkan dalam penilaian IPM. Menurut dia, kualitas pendidikan memiliki peran penting karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang, memperoleh kesempatan yang lebih baik, serta berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Karena itu, perhatian terhadap sektor pendidikan perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melayani warga Jakarta.
Selain pendidikan, Pramono menyebut aspek kesehatan dan kondisi sosial sebagai unsur lain yang berkaitan dengan pencapaian IPM. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan tingkat pembangunan manusia. Peningkatan kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap pendidikan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memperoleh layanan kesehatan serta menikmati kondisi sosial yang mendukung kehidupan yang layak dan berkelanjutan.
Ia berharap capaian IPM Jakarta tersebut dapat dipertahankan dan terus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk bekerja secara konsisten. Menurut Pramono, menjaga hasil pembangunan membutuhkan komitmen, koordinasi, dan kepedulian dari setiap unsur pemerintahan. Kerja sama seluruh jajaran Pemprov Jakarta diharapkan mampu mempertahankan posisi tersebut sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dengan kebersamaan dalam menjalankan tugas, capaian yang telah diraih dapat dijaga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia di Jakarta.
Dalam pesannya, Pramono Anung menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni administratif, melainkan momentum untuk meneguhkan tanggung jawab dan integritas setiap pejabat fungsional yang menerima kepercayaan negara. Ia meminta para pejabat baru menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jabatan, menurut dia, bukan hak istimewa, melainkan mandat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata, perilaku terpuji, serta keputusan yang adil dan transparan.
Pramono menyampaikan bahwa jabatan dapat menjadi ujian bagi seseorang. Ujian tersebut terlihat dari perubahan perilaku setelah seseorang memperoleh kewenangan. Cara seorang pejabat bersikap, menggunakan pengaruh, dan mengambil keputusan akan menunjukkan sejauh mana amanah dijalankan. Karena itu, ia mengingatkan agar kewenangan tidak mengubah kepribadian, menjauhkan pejabat dari masyarakat, atau mendorong munculnya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan. Kepercayaan yang diberikan harus dijaga dengan mengutamakan kejujuran, kecermatan, dan kesediaan untuk melayani.
Ia juga meminta seluruh pejabat menggunakan kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Setiap kebijakan dan tindakan harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta diarahkan untuk menyelesaikan kebutuhan warga. Jabatan yang diemban diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan tugas kedinasan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. Pramono berharap para pejabat baru bekerja penuh tanggung jawab, menjaga profesionalisme, dan membangun kolaborasi dalam menjalankan tugas. Dengan sikap tersebut, keberadaan mereka diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Jakarta secara berkelanjutan.
Baca juga: Lonjakan Harga Cabai Rawit: Tindakan Irit di Kalangan Emak-Emak
