JAKARTA, 30 Desember 2024 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi dalam pembangunan nasional.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) RPJMN 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Senin, 30 Desember 2024, Presiden menyerukan penghapusan budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran yang telah merugikan negara dan rakyat.
“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi.
Ia meminta aparat pemerintah di semua tingkatan untuk menjalankan tugas dengan integritas dan komitmen penuh dalam memberantas kebocoran anggaran.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Aparat pemerintah sangat menentukan keberhasilan kita dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa Musrenbangnas harus menjadi momentum introspeksi bagi seluruh jajaran pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Ia meminta agar penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dilakukan secara tegas dan sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
“Kerugian ratusan triliun dengan vonis yang ringan hanya akan menyakiti rasa keadilan rakyat. Penegakan hukum harus adil dan memberikan efek jera,” imbuh Presiden.
Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para ketua lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Ribuan peserta lainnya mengikuti acara ini secara daring, termasuk perwakilan dari dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat.
M. Ridho
Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
