Puma Hitam, Tegaskan Penagihan Hak yang Belum Terealisasi

Jakarta, 30 Maret 2025 – Dhony Irawan HW, SH, MHE, yang dikenal dengan sebutan Puma Hitam, kembali menegaskan perjuangannya dalam menuntut hak yang menurutnya belum ia terima. Dengan sikap rendah hati meski mendapat berbagai serangan, ia tetap berpegang teguh pada satu tujuan untuk kepentingan NKRI.

“Jika tidak mempersulit rakyat, lantas apakah benar bahwa Kejaksaan, KPK, Jokowi, dan lainnya dengan sengaja mengulur waktu menunda hak yang seharusnya saya terima?” ujar Dhony dengan nada geram. Ia menekankan bahwa jika Presiden Prabowo benar-benar memiliki pandangan yang objektif, maka seharusnya keputusan bisa diambil tanpa harus terpengaruh oleh opini dan tekanan dari pihak-pihak lain yang bersifat manipulatif.

Dhony juga menyoroti bahwa di lapangan banyak pihak yang mempertaruhkan nyawa tanpa perlindungan, namun justru mendapat serangan ghaib yang seakan ingin menghilangkan jejak dan menghindar dari tanggung jawab. “Manusia macam apa yang berada di sekelilingmu, wahai Presiden Prabowo?” cetusnya.

Lebih lanjut, Dhony menegaskan bahwa ia tidak akan berhenti menagih haknya, terutama yang berkaitan dengan keputusan dari pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Jokowi. “Saya akan terus menuntut hak saya, apalagi yang berkaitan dengan Jokowi, Kejaksaan, KPK, dan beberapa elemen di Polri yang justru menyerang balik dengan berbagai modus. Padahal, mereka sendiri jauh lebih jahat dari saya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dhony juga menyinggung pernyataan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, yang pernah menantangnya untuk membuktikan keberadaan situs judi yang dikaitkan dengannya, dengan imbalan Rp22 miliar. “Apakah itu cerminan teladan yang baik bagi seorang advokat? Apalagi jika yang bersangkutan juga diduga memiliki keterlibatan dengan bandar narkoba, situs judi, dan bisnis hiburan malam yang menyediakan minuman keras?” ungkapnya.

Selain itu, Dhony juga mengkritisi internal partai Gerindra, yang menurutnya memiliki banyak oknum bermasalah, sama seperti partai-partai lainnya. Ia mempertanyakan mengapa Undang-Undang Perampasan Aset belum juga disahkan. “Prabowo harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan hanya menjadi boneka Jokowi,” imbuhnya.

Lebih jauh, ia juga menyoroti bahwa beberapa tokoh terkenal seperti Raffi Ahmad dan Teddy yang masih menerima setoran dari beberapa instansi, termasuk Kominfo dan MUI, mencerminkan kondisi pemerintahan yang kurang memiliki empati dan simpati. “Mungkin mereka perlu disadarkan, karena tampaknya otaknya sudah kadaluarsa, seperti produk zaman PKI,” sindirnya.

Laporan: Dhanny Hermawan
Tim Investigasi Pion Lebah
Jabatan: Intelijen dan Dumas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *