Jakarta | PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI menyiapkan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) tahap II. Aksi korporasi ini menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat permodalan dan mendukung struktur pendanaan yang sehat. Melalui HMETD, pemegang saham yang memenuhi ketentuan memperoleh hak untuk memesan saham baru, sesuai mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan dalam pelaksanaan aksi tersebut. Rencana ini juga berkaitan dengan upaya BSI meningkatkan porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik atau free float hingga 15 persen. Dengan demikian, penerbitan saham baru diarahkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan sekaligus mendukung komposisi kepemilikan saham yang lebih sesuai dengan sasaran perseroan.
Dalam rencana HMETD tahap II, BSI akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham seri B. Setiap saham memiliki nilai nominal Rp500. Jumlah tersebut merupakan batas maksimum saham yang direncanakan untuk ditawarkan, bukan kepastian bahwa seluruhnya akan diterbitkan. HMETD memberi kesempatan kepada pemegang saham lama untuk mengambil bagian dalam penerbitan saham baru berdasarkan hak yang dimiliki. Namun, nilai nominal saham tidak serta-merta menunjukkan harga pelaksanaan HMETD. Informasi mengenai harga penawaran, rasio hak, maupun ketentuan rinci lain tidak dapat disimpulkan hanya dari jumlah saham dan nilai nominal yang disebutkan. Karena itu, rincian resmi pelaksanaan perlu merujuk pada keterbukaan informasi perseroan dan dokumen penawaran yang berlaku.
Penambahan modal melalui penerbitan saham dapat menyediakan ruang bagi BSI untuk menjaga kapasitas permodalan dalam menjalankan kegiatan usaha. Permodalan yang kuat penting bagi bank untuk menopang pertumbuhan, mengelola risiko, dan menjaga ketahanan keuangan, sementara prosesnya tetap perlu memperhatikan kepentingan pemegang saham. Sasaran free float 15 persen juga menempatkan aksi ini dalam konteks peningkatan ketersediaan saham bagi investor publik. Meski demikian, rencana tersebut tidak dengan sendirinya memastikan hasil tertentu, sebab realisasi bergantung pada tahapan dan ketentuan HMETD yang ditetapkan perseroan. BSI merencanakan penerbitan hingga 6,8 miliar saham seri B dengan nominal Rp500 per saham sebagai langkah permodalan tahap II. Rincian jadwal pelaksanaan tidak dicantumkan di sini, sehingga pembaca sebaiknya mengikuti pengumuman resmi BSI untuk memperoleh informasi yang terverifikasi dan terbaru.
Alasan operasional rights issue tahap II BSI berkaitan dengan kebutuhan menjaga keseimbangan pertumbuhan bisnis dan kapasitas pendanaan. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menjelaskan bahwa pembiayaan perseroan masih berkembang dengan laju tinggi, yakni 16%. Pada saat yang sama, dana pihak ketiga tumbuh 15%. Angka kinerja ini menjadi latar penting untuk memahami mengapa bank tetap memerlukan struktur pendanaan yang sehat. Penguatan pendanaan diperlukan agar ekspansi dapat berlangsung secara terukur, dengan dukungan sumber daya yang memadai untuk menopang aktivitas intermediasi secara berkelanjutan.
Perbedaan laju pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga menunjukkan bahwa bank perlu memastikan ketersediaan pendanaan sejalan dengan kebutuhan penyaluran pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan yang kuat membuka ruang bagi BSI untuk terus mendukung kebutuhan nasabah, tetapi ekspansi tersebut harus dibarengi pengelolaan likuiditas dan komposisi pendanaan yang cermat. Menurut Anggoro, perseroan membutuhkan struktur pendanaan yang sehat untuk mempertahankan pertumbuhan pembiayaan pada tingkat tersebut. Dengan demikian, rights issue dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi keuangan bank, bukan semata-mata respons terhadap satu angka pertumbuhan atau kebutuhan jangka pendek.
Anggoro menyampaikan penjelasan tersebut seusai konferensi pers BSI International Expo di Kopikalyan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pokok keterangannya menekankan hubungan pertumbuhan pembiayaan yang tetap tinggi dan pentingnya pendanaan yang cukup kuat untuk mendukungnya. Ketika pembiayaan tumbuh 16% dan dana pihak ketiga naik 15%, menjaga struktur pendanaan menjadi pertimbangan operasional agar bank dapat melanjutkan ekspansi secara sehat. Karena itu, kebutuhan pendanaan dalam rights issue tahap II terkait langsung dengan kemampuan BSI mempertahankan momentum penyaluran pembiayaan, sekaligus mengelola pertumbuhan bisnis dengan landasan keuangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Selain diarahkan untuk memperkuat pendanaan, rights issue tahap II BSI juga memiliki tujuan untuk membantu memenuhi ketentuan minimum free float saham sebesar 15%. Free float merujuk pada porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik, bukan saham yang terkonsentrasi pada pemegang saham pengendali atau pihak strategis. Pemenuhan ambang tersebut menjadi perhatian karena menentukan seberapa besar saham perseroan yang beredar dan dapat dimiliki investor di pasar. Dengan demikian, aksi korporasi ini diharapkan dapat mendukung struktur kepemilikan saham yang lebih terbuka, sekaligus membawa BRIS mendekati standar yang berlaku. Namun, target tersebut perlu dibedakan dari kondisi yang sudah terealisasi: rights issue merupakan salah satu upaya, sedangkan angka free float aktual tetap bergantung pada pelaksanaan dan komposisi kepemilikan setelah aksi korporasi.
Saat ini, free float saham BRIS tercatat sebesar 9,91%, masih di bawah ketentuan minimum 15%. Selisih tersebut menunjukkan bahwa perseroan perlu meningkatkan porsi saham publik sekitar lima poin persentase agar mencapai batas yang disyaratkan. Angka 9,91% menggambarkan keadaan saat ini, bukan capaian yang telah berubah akibat rencana rights issue. Karena itu, perkembangan jumlah saham yang ditawarkan, tingkat partisipasi pemegang saham, dan hasil akhir penerbitan saham perlu diperhatikan untuk menilai seberapa besar dampaknya terhadap free float. Informasi mengenai proses dan hasil aksi korporasi nantinya akan menjadi dasar untuk melihat apakah porsi kepemilikan publik benar-benar meningkat menuju ambang 15%. Hingga ada realisasi dan data terbaru, pemenuhan ketentuan tersebut tetap merupakan sasaran yang hendak dicapai.
Anggoro menyampaikan harapan agar saham BRIS dapat mencapai ketentuan free float tersebut dan memiliki posisi yang sejajar dengan saham-saham dalam indeks LQ45. Harapan itu mencerminkan aspirasi agar likuiditas serta keterjangkauan saham bagi investor publik semakin baik. Meski demikian, penyebutan LQ45 tidak berarti BRIS telah menjadi bagian dari indeks tersebut ataupun dipastikan akan masuk ke dalamnya. Keanggotaan indeks ditentukan melalui kriteria dan evaluasi tersendiri, sementara pencapaian free float 15% merupakan salah satu aspek yang relevan dalam pembahasan. Dengan demikian, pernyataan Anggoro perlu dipahami sebagai harapan, bukan pengumuman hasil atau jaminan. Rights issue tahap II dapat menjadi langkah untuk mendorong peningkatan free float, tetapi capaian akhirnya baru dapat dinilai setelah pelaksanaan selesai dan data kepemilikan saham diperbarui.
BSI menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari pelaksanaan rights issue tahap II, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk penyaluran pembiayaan. Penggunaan tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan usaha dan memperluas kapasitas bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan demikian, tambahan dana hasil penerbitan saham menjadi sumber penguatan yang dapat menunjang aktivitas bisnis, terutama dalam menjaga kemampuan BSI menyalurkan pembiayaan sejalan dengan perkembangan permintaan.
Rincian penggunaan dana, termasuk alokasi dan mekanisme penyalurannya, akan disampaikan melalui prospektus pada saat pelaksanaan penawaran. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi pemegang saham dan calon investor untuk memahami informasi penawaran serta tujuan pemanfaatan dana. Saham baru yang diterbitkan dalam aksi korporasi ini akan mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Seri B lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Kesetaraan itu mencakup hak atas dividen, sesuai ketentuan yang berlaku dan keputusan perusahaan.
HMETD tahap II juga ditujukan untuk memperkuat permodalan BSI dan meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan. Permodalan yang lebih kuat dapat memberikan ruang bagi bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis, sekaligus menjaga kesiapan dalam mengelola kebutuhan pembiayaan.
