Jakarta | Sidang lanjutan perkara hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki agenda pembuktian. Persidangan berlangsung tertutup, sehingga proses pemeriksaan dokumen dan materi yang diajukan tidak dapat disaksikan secara langsung oleh publik. Pada tahap ini, majelis hakim memeriksa bukti yang disampaikan para pihak sebagai bagian dari rangkaian penanganan perkara.
Ruben, selaku penggugat, mengajukan bukti melalui tim kuasa hukumnya untuk diperiksa di hadapan majelis hakim. Pembuktian menjadi bagian penting dalam persidangan karena masing-masing pihak dapat menyampaikan materi yang dinilai berkaitan dengan perkara. Meski demikian, rincian isi dokumen maupun materi lain yang dibahas di ruang sidang tidak dipaparkan secara terbuka, sejalan dengan pelaksanaan sidang yang tertutup.
Setelah persidangan selesai, kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, memberikan keterangan kepada awak media. Ia menyebut bahwa keseluruhan bukti yang diajukan dalam agenda tersebut berjumlah 61 alat bukti, yang terdiri atas bukti surat dan video. Keterangan itu disampaikan selepas sidang pada Rabu (21/10/2026). Jumlah tersebut merujuk pada beragam materi yang diperiksa dalam persidangan, bukan pada rincian substansi masing-masing bukti.
Informasi mengenai jumlah alat bukti menjadi salah satu hal yang diketahui publik setelah agenda pembuktian berlangsung. Namun, karena sidang digelar tertutup, isi video dan dokumen tidak diuraikan secara rinci dalam keterangan tersebut. Oleh sebab itu, angka 61 memberi gambaran tentang banyaknya materi yang diajukan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana majelis hakim menilai relevansi atau kekuatan setiap bukti.
Agenda pembuktian ini menandai proses pemeriksaan perkara yang berlanjut di pengadilan. Majelis hakim akan mempertimbangkan materi yang diajukan dalam kerangka persidangan, sementara pihak-pihak terkait dapat menyampaikan keterangan melalui kuasa hukum masing-masing. Pada kesempatan selepas sidang itu, Chris menyampaikan jumlah keseluruhan alat bukti yang telah dibuka dalam persidangan, tanpa mengungkap isi secara terperinci. Perkembangan berikutnya akan mengikuti jadwal dan tahapan yang ditetapkan pengadilan.
Dalam persidangan perkara hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah, majelis hakim memeriksa sejumlah bukti yang diajukan oleh tim hukum Ruben. Di materi yang diperlihatkan di ruang sidang terdapat rekaman video yang diputar di hadapan majelis. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari tahapan persidangan untuk menilai bukti-bukti yang disampaikan para pihak, sebelum perkara berlanjut ke tahap berikutnya.
Pihak Sarwendah mengonfirmasi bahwa terdapat lebih dari 20 rekaman yang ditampilkan dalam sidang. Namun, informasi yang disampaikan kepada publik tidak merinci isi maupun durasi masing-masing video. Karena itu, materi rekaman tersebut tidak dapat dijelaskan lebih jauh berdasarkan keterangan yang tersedia. Fokus pemberitaan mengenai video ini adalah pada jumlah rekaman yang diperlihatkan dan tanggapan pihak Sarwendah terhadap penyajiannya, bukan pada dugaan mengenai isi atau konteks yang belum dijelaskan.
Chris, yang menyampaikan tanggapan dari pihak Sarwendah, mengatakan bahwa materi video itu bukan sesuatu yang baru atau mengejutkan bagi pihaknya. Menurut penilaiannya, rekaman tersebut merupakan kompilasi dan tidak menggambarkan fakta secara utuh. Pernyataan itu merupakan pandangan dari pihak Sarwendah mengenai bukti yang diputar, sementara penilaian atas relevansi dan bobot bukti berada dalam kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara.
Chris juga menyebut pihaknya melihat penyajian materi tersebut sebagai upaya menggiring opini. Meski demikian, pihak Sarwendah memilih untuk tidak memperpanjang polemik di ruang publik. Mereka, menurut Chris, tetap menghormati proses persidangan dan menyerahkan pemeriksaan bukti kepada majelis hakim. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pihaknya ingin menanggapi video secara terbatas, tanpa mengembangkan perdebatan mengenai materi yang belum diterangkan secara lengkap.
Dengan demikian, keterangan yang dapat dipastikan dari pihak Sarwendah mencakup adanya lebih dari 20 rekaman yang diperlihatkan serta penilaian Chris bahwa materi itu tidak baru dan tidak menyajikan fakta secara menyeluruh. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai isi rekaman dalam keterangan yang tersedia. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada jalannya persidangan, termasuk cara majelis mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh kedua pihak.
Menanggapi pembahasan mengenai kemungkinan rekaman video menjadi perhatian dalam perkara hak asuh anak, Chris menyampaikan bahwa pihak Sarwendah tidak melihat materi tersebut sebagai sesuatu yang istimewa. Ia menepis anggapan bahwa keberadaan video itu dengan sendirinya akan menyudutkan kliennya. Respons tersebut disampaikan untuk menanggapi sorotan terhadap rekaman yang disebut dalam konteks persidangan, bukan untuk menyimpulkan bagaimana majelis hakim akan menilai materi itu.
Menurut Chris, pihaknya tidak menemukan hal khusus dalam video yang dapat dijadikan alasan untuk menganggap posisi Sarwendah terancam. Pernyataan ini menggambarkan pandangan kuasa hukum terhadap materi yang dibicarakan, sekaligus menegaskan bahwa video tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa oleh kubu Sarwendah. Namun, tanggapan itu tidak berarti bahwa pihaknya sedang menyampaikan putusan atau penilaian resmi dari pengadilan atas rekaman tersebut.
Dengan demikian, respons Chris berfokus pada bantahan terhadap anggapan bahwa video akan merugikan Sarwendah. Ia tidak menyebutkan bahwa rekaman tersebut pasti tidak relevan, maupun menyatakan bahwa majelis telah mengambil sikap tertentu. Penilaian atas materi yang diajukan dan kaitannya dengan perkara tetap berada dalam proses hukum. Karena itu, pernyataan pihak Sarwendah sebaiknya dipahami sebagai keterangan dari kuasa hukum mengenai pandangan mereka, bukan sebagai gambaran hasil akhir sidang atau kepastian mengenai dampak video.
Pembedaan itu penting agar tanggapan yang disampaikan tidak ditafsirkan lebih jauh dari isi pernyataannya. Chris hanya menepis kekhawatiran bahwa rekaman tersebut otomatis menempatkan Sarwendah dalam posisi yang merugikan dan menyebut tidak melihat sesuatu yang istimewa di dalamnya. Ia tidak menguraikan kesimpulan majelis, bobot pembuktian, ataupun konsekuensi rekaman terhadap penetapan hak asuh. Sampai ada keterangan lebih lanjut dari proses persidangan, pernyataan tersebut mencerminkan sikap kubu Sarwendah, sementara penilaian atas bukti dan perkara tidak dapat disimpulkan dari respons itu saja.
Perkara hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruben mengajukan gugatan pada Juni 2026, setelah pernikahan keduanya berakhir pada akhir 2024. Persidangan ini membahas pengaturan pengasuhan anak setelah perceraian, termasuk kepentingan dan kondisi anak dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, masing-masing pihak dapat menyampaikan dokumen maupun keterangan untuk mendukung posisi hukumnya. Karena proses masih berjalan, pokok-pokok yang disampaikan dalam persidangan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan pengadilan. Penilaian mengenai hak asuh akan mengikuti pemeriksaan perkara dan pertimbangan hakim atas bukti serta keterangan yang diajukan.
Dalam gugatan tersebut, pihak Ruben menyampaikan sejumlah alasan yang berkaitan dengan pengasuhan bersama. Di antaranya adalah persoalan manajemen waktu dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan, serta kekhawatiran mengenai lingkungan yang dinilai tidak aman bagi anak. Pihak Ruben juga mengemukakan dugaan adanya eksploitasi anak. Hal-hal tersebut merupakan dalil penggugat sebagaimana disampaikan dalam proses perkara, bukan fakta yang telah diputuskan atau dinyatakan terbukti oleh hakim. Pihak Sarwendah memiliki kesempatan untuk menanggapi dan mengajukan bukti tandingan. Dengan demikian, gambaran mengenai persoalan pengasuhan tetap perlu ditempatkan secara berimbang, sembari menunggu pemeriksaan terhadap keterangan kedua belah pihak dan penilaian pengadilan.
Dalam persidangan yang telah berlangsung, kubu Ruben menyerahkan 61 alat bukti untuk mendukung gugatannya. Penyerahan bukti itu menjadi bagian dari proses pembuktian dan belum dengan sendirinya menentukan hasil akhir perkara. Agenda berikutnya, menurut jadwal yang tersedia, adalah sidang lanjutan pekan depan.
