Kota Denpasar | Tri Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran dengan menyatukan rapat kerja Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Posyandu. Forum terpadu tersebut digelar dalam kegiatan penguatan tata kelola lembaga untuk wilayah Indonesia bagian tengah, di Bali Sunset Road Convention Center, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis (22/10/2026). Penyatuan agenda ini menjadi langkah untuk mengelola kegiatan secara lebih hemat sekaligus menjaga ruang pembahasan bagi masing-masing lembaga.
Menurut Tri, rapat kerja ketiga lembaga itu baru pertama kali diselenggarakan secara bersama. Ia berharap pendekatan tersebut dapat menghasilkan efisiensi tanpa mengurangi makna pembahasan. Dengan berada dalam satu forum, peserta dari Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu dapat mengikuti rangkaian kegiatan yang terkoordinasi, sementara pokok-pokok agenda setiap lembaga tetap memperoleh perhatian. Langkah ini menempatkan penghematan sebagai pertimbangan penyelenggaraan, bukan alasan untuk mengesampingkan substansi kerja.
Ketiga lembaga memiliki ruang kegiatan masing-masing dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Karena itu, rapat terpadu diharapkan memberi kesempatan untuk membicarakan tata kelola dan agenda kelembagaan secara terarah. Penggabungan forum juga memperlihatkan upaya mencari pola kerja yang praktis, terutama ketika lembaga-lembaga tersebut berkumpul dalam kegiatan penguatan kapasitas di kawasan yang sama. Efisiensi dapat dicapai melalui penyelenggaraan bersama, tanpa mengubah tujuan atau mandat setiap organisasi.
Kegiatan di Denpasar ini secara khusus ditujukan bagi wilayah Indonesia bagian tengah. Penyebutan wilayah tersebut menunjukkan cakupan forum, sekaligus memberi konteks bagi pertemuan para penggerak dan pembina dari tiga lembaga. Dalam kerangka penguatan tata kelola, kesamaan waktu dan tempat memungkinkan koordinasi antarlembaga dilakukan dalam satu rangkaian acara. Namun, setiap pembahasan tetap perlu mempertahankan fokus pada kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing.
Harapan Tri agar efisiensi berjalan seiring dengan pembahasan bermakna menjadi inti dari penyatuan rapat kerja ini. Pengalaman pertama tersebut dapat menjadi pijakan untuk menilai manfaat forum bersama, baik dari sisi penggunaan sumber daya maupun kelancaran koordinasi. Dengan demikian, penyelenggaraan terpadu bukan sekadar menggabungkan jadwal, melainkan upaya mengatur pertemuan secara efektif sambil memastikan agenda Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu tetap dibahas secara proporsional.
Integrasi rapat Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu berangkat dari kesamaan struktur kepemimpinan di berbagai tingkatan pemerintahan. Tiga tanggung jawab tersebut diemban secara ex-officio oleh para pendamping kepala daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dengan demikian, satu orang dapat menjalankan peran kepemimpinan dalam beberapa organisasi sekaligus, sesuai dengan kedudukannya sebagai pendamping kepala daerah. Kesamaan pemangku peran ini menjadi landasan kelembagaan untuk mempertemukan pembahasan dalam forum bersama.
Penggabungan forum tidak dimaksudkan untuk melebur organisasi atau menghapus kekhasan mandat masing-masing. Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu tetap memiliki ruang untuk membahas tugas, kebutuhan, serta program sesuai bidangnya. Sebaliknya, pertemuan bersama diharapkan membantu para pengurus melihat keterkaitan agenda, menghindari tumpang tindih kegiatan, dan menemukan peluang kerja sama. Setelah arah bersama dibicarakan, setiap organisasi tetap dapat menindaklanjuti program melalui mekanisme dan tanggung jawabnya sendiri.
Keselarasan tersebut penting karena pelaksanaan program melibatkan jaringan pengurus dan pelaksana yang tersebar hingga daerah. Koordinasi yang terencana dapat membantu memastikan informasi, prioritas, serta rencana kegiatan tersampaikan dengan lebih konsisten. Forum terpadu juga membuka kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan yang serupa di berbagai organisasi, lalu membicarakan langkah yang dapat dilakukan bersama tanpa mengabaikan kebutuhan khusus masing-masing. Pada saat yang sama, komunikasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota diharapkan berlangsung lebih terarah.
Tri Tito Karnavian menyampaikan harapan agar penyelarasan ini membuat koordinasi antarlembaga semakin efektif dan pelaksanaan program berjalan lebih selaras. Ukuran keberhasilan bukan semata-mata terwujudnya rapat yang lebih ringkas, melainkan manfaat kegiatan yang benar-benar sampai kepada masyarakat. Karena itu, pembahasan bersama perlu diikuti tindak lanjut yang jelas, pembagian peran yang dipahami, serta pemantauan pelaksanaan di wilayah masing-masing. Dengan menjaga fokus tersebut, integrasi dapat mendukung efisiensi kerja sekaligus mempertahankan fungsi setiap organisasi. Masyarakat diharapkan merasakan hasilnya melalui program yang lebih terkoordinasi, relevan dengan kebutuhan setempat, dan dijalankan secara berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Gizi Nasional turut memaparkan strategi terkait penguatan regulasi serta dukungan penganggaran daerah. Paparan ini melengkapi pembahasan mengenai penyelarasan kerja Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu yang dihimpun dalam satu agenda. Keterlibatan kementerian dan lembaga tersebut menunjukkan bahwa kesinambungan program juga memerlukan perhatian pada kerangka aturan dan dukungan pendanaan di tingkat daerah. Informasi yang disampaikan berfokus pada upaya penguatan regulasi dan penganggaran, tanpa rincian tambahan mengenai bentuk strategi atau besaran anggaran. Dengan demikian, forum itu menjadi ruang untuk membicarakan dukungan kelembagaan yang berkaitan dengan kelangsungan pelaksanaan program di berbagai wilayah Indonesia.
Tri Tito Karnavian menekankan perlunya memastikan program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu dapat terus berjalan serta memberi manfaat sesuai tujuan masing-masing. Paparan mengenai regulasi dan penganggaran daerah berkaitan langsung dengan tujuan tersebut, karena keberlanjutan program menjadi bagian penting dari pembahasan bersama. Penguatan regulasi diangkat sebagai salah satu perhatian, berdampingan dengan dukungan penganggaran dari daerah. Keduanya dibicarakan dalam konteks menunjang pelaksanaan program, bukan sebagai uraian tentang ketentuan atau alokasi tertentu. Karena itu, peserta memperoleh gambaran bahwa keberlangsungan kegiatan memerlukan dukungan yang dibahas secara lintas kementerian dan lembaga, sekaligus memperhatikan peran pemerintah daerah dalam menjaga program tetap berjalan.
Tujuan yang disampaikan Tri adalah agar program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu dapat berlangsung optimal di berbagai daerah. Dukungan regulasi dan penganggaran yang dipaparkan dalam forum menjadi bagian dari upaya menunjang tujuan tersebut. Pembahasan bersama ini menempatkan kesinambungan sebagai perhatian penting, sehingga program tidak hanya dibicarakan dari sisi koordinasi, tetapi juga dari sisi dukungan kebijakan dan pendanaan daerah. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai strategi teknis, jumlah anggaran, ataupun bentuk dukungan khusus yang disampaikan dalam informasi ini. Penekanan utamanya adalah bahwa penguatan regulasi dan dukungan penganggaran daerah perlu mendukung keberlanjutan program, agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal sesuai arah yang disampaikan Tri di berbagai daerah.
Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa penyelenggaraan rapat secara terpadu tidak semata-mata ditujukan untuk menghemat anggaran ataupun menyederhanakan koordinasi organisasi. Pertemuan yang mempertemukan Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu itu diharapkan menjadi ruang untuk bertukar gagasan, menyelaraskan prioritas, serta merancang inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih terarah, berbagai program dapat direncanakan secara saling mendukung dan menghindari tumpang tindih kegiatan. Pendekatan tersebut juga membuka peluang agar pengalaman serta sumber daya dari masing-masing lembaga dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, terutama dalam menjangkau keluarga dan kelompok masyarakat yang memerlukan dukungan.
Menurut Tri, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana. Hal yang penting ialah kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan dasar warga dan manfaat yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, hasil pembahasan dalam forum bersama perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata, mulai dari penguatan kapasitas perajin hingga dukungan bagi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Inovasi yang dirancang juga perlu memperhatikan kondisi daerah, sehingga dapat diterapkan secara realistis oleh pengurus dan kader setempat.
