Kota Paling Tidak Layak Huni | Global Liveability Index 2026 menempatkan Damaskus, ibu kota Suriah, pada posisi paling bawah dalam daftar kota layak huni. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kota-kota menghadapi kondisi yang sangat berbeda dalam menyediakan keamanan, layanan dasar, dan lingkungan yang mendukung kehidupan sehari-hari. Laporan Economist Intelligence Unit (EIU) itu, sebagaimana dirangkum The Economic Times pada 8 Juli 2026, mencakup penilaian terhadap 173 kota di berbagai negara. Karena itu, posisi Damaskus merupakan hasil perbandingan dalam cakupan global, bukan penilaian terhadap seluruh wilayah atau penduduk Suriah.
EIU menggunakan lima indikator utama untuk menilai kelayakhunian. Stabilitas mencakup keadaan keamanan dan tingkat gangguan yang dapat memengaruhi kehidupan warga. Layanan kesehatan dinilai dari ketersediaan serta mutu fasilitas dan pelayanan medis. Aspek budaya dan lingkungan mempertimbangkan kehidupan budaya, kondisi lingkungan, dan faktor lain yang membentuk kenyamanan suatu kota. Pendidikan melihat akses serta kualitas layanan pendidikan, sedangkan infrastruktur menilai dukungan fasilitas perkotaan, termasuk transportasi dan utilitas. Kelima bidang ini memberi kerangka untuk memahami bagaimana sebuah kota mendukung kebutuhan warganya, meskipun hasil indeks tidak dengan sendirinya menggambarkan setiap pengalaman individu.
Bagi pembaca Indonesia, indikator-indikator tersebut membantu menjelaskan bahwa kelayakhunian bukan hanya soal biaya hidup atau daya tarik sebagai tujuan wisata. Keamanan, sekolah, rumah sakit, ruang budaya, lingkungan, dan sarana kota turut menentukan kualitas hidup. Namun, artikel ini membahas kota-kota di luar Indonesia yang tercakup dalam pemeringkatan EIU. Daftar dan posisi yang disampaikan tidak menyiratkan bahwa kota-kota Indonesia ikut dinilai, ataupun bahwa indeks tersebut menetapkan peringkat bagi Jakarta, Surabaya, atau kota lain di Indonesia. Dengan memahami batas cakupan itu, pembaca dapat melihat posisi Damaskus dalam konteks yang tepat serta mengikuti pembahasan kota-kota lain yang menghadapi tantangan kelayakhunian besar.
Damaskus menempati urutan pertama sebagai kota paling tidak layak huni dalam Indeks 2026. Konflik berkepanjangan menjadi faktor utama yang membebani kehidupan sehari-hari dan mengganggu keamanan serta stabilitas kota. Dampaknya tidak terbatas pada rasa aman warga, tetapi juga terasa pada layanan kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Ketika berbagai kebutuhan dasar tersebut menghadapi gangguan, kemampuan kota untuk mendukung kehidupan yang aman dan teratur turut tertekan. Posisi Damaskus mencerminkan beratnya tantangan yang muncul saat ketidakstabilan berlangsung lama dan memengaruhi banyak aspek kehidupan perkotaan sekaligus. Penilaian ini menyoroti kondisi kota, bukan pengalaman yang seragam bagi setiap penduduknya.
Tripoli, ibu kota Libya, berada di urutan kedua dalam daftar. Selama bertahun-tahun, kota ini menghadapi ketidakstabilan politik dan persoalan keamanan yang menjadi hambatan besar bagi kelayakhunian. Tekanan tersebut juga dirasakan pada infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas, tetapi juga kemampuan kota menjaga layanan dan fasilitas yang menopang kehidupan warganya. Seperti Damaskus, posisi Tripoli menunjukkan bahwa keamanan dan tata kelola yang stabil merupakan unsur penting dalam penilaian kelayakhunian. Ketika persoalan itu bertahan dalam jangka panjang, beban terhadap layanan perkotaan dapat semakin terasa dan mempersulit pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Kyiv, ibu kota Ukraina, menempati urutan ketujuh. Perang yang masih berlangsung menjadi faktor utama dalam penilaian stabilitas kota, sehingga tetap menimbulkan tantangan signifikan bagi kelayakhunian. Namun, gambaran Kyiv tidak sepenuhnya statis: beberapa aspek kehidupan perkotaannya menunjukkan perbaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa penilaian dapat mencerminkan tekanan yang terus berlangsung sekaligus perubahan positif pada bagian tertentu. Dibandingkan dengan kota-kota yang berada di posisi teratas, urutan Kyiv lebih rendah, tetapi posisi tersebut tidak menghapus dampak konflik terhadap stabilitas. Ketiga kota ini menunjukkan bagaimana konflik dan ketidakstabilan dapat membebani keamanan, infrastruktur, serta layanan publik, meskipun kondisi dan perkembangan masing-masing kota berbeda.
Dhaka berada di urutan ketiga dalam daftar kota dengan tantangan kelayakhunian terbesar pada indeks 2026. Posisi ini mencerminkan tekanan perkotaan yang meningkat seiring urbanisasi cepat, pertumbuhan jumlah penduduk, dan bertambahnya aktivitas kota. Perkembangan tersebut memperbesar kebutuhan terhadap infrastruktur dan layanan yang mampu menopang kehidupan sehari-hari. Ketika kapasitas perkotaan harus mengimbangi perubahan dalam waktu singkat, beban pada fasilitas dan jaringan yang tersedia ikut bertambah. Kemacetan lalu lintas juga menjadi persoalan penting, karena perjalanan yang padat dapat mengurangi kenyamanan hidup penduduk dan membuat mobilitas sehari-hari lebih sulit.
Karachi menempati urutan keempat. Tantangannya mencakup upaya menjaga stabilitas sekaligus menyediakan infrastruktur yang memadai bagi kota dengan kepadatan dan aktivitas ekonomi besar. Jumlah penduduk serta dinamika kegiatan ekonomi menambah tuntutan terhadap layanan perkotaan, termasuk layanan kesehatan. Memenuhi kebutuhan tersebut memerlukan kapasitas layanan yang dapat menjangkau masyarakat di tengah tekanan yang terus berlangsung. Dalam penilaian kelayakhunian, persoalan-persoalan ini saling berkaitan: kepadatan memperbesar kebutuhan, sedangkan infrastruktur dan layanan yang tersedia perlu mengimbangi skala serta intensitas kehidupan kota.
Aljir berada pada posisi kelima, dengan penilaian relatif rendah pada sejumlah indikator yang digunakan dalam indeks. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu aspek yang memengaruhi gambaran kelayakhunian kota tersebut. Selain itu, faktor budaya dan lingkungan turut berperan dalam hasil penilaian. Posisi Aljir menunjukkan bahwa tantangan kota tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh beragam kondisi yang membentuk pengalaman hidup warganya. Sejumlah indikator yang dinilai rendah menandakan adanya aspek-aspek yang membatasi capaian kota dalam ukuran kelayakhunian yang digunakan.
Lagos menempati urutan keenam. Sebagai pusat keuangan Nigeria, kota ini mengalami pertumbuhan pesat yang berlangsung beriringan dengan sejumlah tekanan perkotaan. Kemacetan menjadi kendala bagi mobilitas, sementara keterbatasan infrastruktur menambah tantangan dalam memenuhi kebutuhan kota yang berkembang. Layanan kesehatan juga perlu menjangkau kebutuhan penduduk di tengah pertumbuhan tersebut. Kombinasi peran ekonomi yang besar dan ekspansi kota membuat penyediaan fasilitas serta layanan menjadi isu penting. Pengalaman Lagos, seperti kota-kota lain dalam daftar, memperlihatkan bagaimana pertumbuhan pesat dapat berjalan bersama persoalan mendasar yang memengaruhi kenyamanan dan kehidupan sehari-hari penduduk.
Pemeringkatan kota dengan tantangan kelayakhunian terbesar pada 2026 memperlihatkan bahwa kondisi sebuah kota tidak dapat dinilai hanya dari laju pertumbuhan ekonomi atau jumlah penduduknya. Kegiatan ekonomi yang besar dan populasi yang terus meningkat tidak dengan sendirinya menjamin kehidupan sehari-hari yang aman, sehat, dan didukung layanan memadai. Dalam kerangka indeks, kelayakhunian mencakup sejumlah dimensi yang saling berhubungan, termasuk stabilitas keamanan, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta budaya dan lingkungan. Karena itu, posisi suatu kota mencerminkan gabungan berbagai kondisi, bukan satu ukuran tunggal seperti kemakmuran atau kepadatan penduduk.
Daftar tersebut juga menggambarkan jenis tantangan yang berbeda antarkota. Damaskus, Tripoli, dan Kyiv menghadapi persoalan yang berkaitan dengan konflik atau ketidakstabilan politik. Kondisi semacam ini dapat memengaruhi rasa aman dan keberlangsungan layanan serta infrastruktur, meskipun dampak spesifiknya dapat berbeda di setiap kota. Sementara itu, Dhaka, Karachi, dan Lagos disebut dalam kaitan dengan tekanan urbanisasi dan layanan publik. Pertumbuhan kota yang cepat dapat menambah kebutuhan akan transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Perbedaan ini penting: tantangan yang berakar pada konflik tidak sama dengan tekanan yang timbul ketika layanan dan kapasitas kota harus mengejar kebutuhan penduduk yang berkembang.
Pola dalam pemeringkatan tersebut sebaiknya dibaca sebagai gambaran atas indikator yang digunakan, bukan sebagai penjelasan menyeluruh tentang kehidupan di setiap kota.
Baca juga: Masyarakat Ibu Kota Siap Manfaatkan Bansos KAJ September 2026 | Anggaran Pendidikan Tinggi Gratis: Tantangan dan Peluang di Indonesia | Perpindahan Persija: Tantangan Baru Musim Ini
