Kota Bandung | Sejumlah mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 12 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, para peserta menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui orasi. Aksi itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan keberatan sekaligus meminta perhatian terhadap penangkapan rekan mereka dalam sebuah demonstrasi sebelumnya. Mereka menempatkan tuntutan pembebasan sebagai pokok utama yang ingin disampaikan kepada pihak terkait.
Para mahasiswa bergantian maju untuk berorasi di hadapan peserta aksi dan menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pergantian penyampai orasi memungkinkan sejumlah peserta menyatakan pandangan serta mengulang tuntutan yang dibawa. Isi aspirasi mereka berfokus pada rekan yang ditangkap aparat saat demonstrasi di Simpang Lima, Kota Bandung, pada 20 Oktober 2026. Mahasiswa meminta agar rekan tersebut dibebaskan. Tuntutan itu menjadi inti aksi di depan gedung DPRD Jabar, sementara orasi digunakan untuk menyampaikan alasan dan harapan mereka secara terbuka.
Aksi pada 12 November tersebut menghubungkan peristiwa penangkapan di Bandung dengan tuntutan yang dibawa mahasiswa ke hadapan gedung legislatif tingkat provinsi. Dengan menyampaikan aspirasi di lokasi itu, peserta berupaya agar permintaan mereka mendapat perhatian dari pihak berwenang. Pokok tuntutannya disampaikan secara jelas: aparat diminta membebaskan rekan mereka yang ditangkap dalam demonstrasi pada 20 Oktober. Para mahasiswa menyampaikan pesan tersebut secara bergantian, sehingga tuntutan pembebasan menjadi benang merah orasi sepanjang aksi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa isu penangkapan peserta demonstrasi tetap menjadi perhatian mahasiswa Unpas, yang memilih menyuarakan tuntutan secara langsung di ruang publik. Aksi mereka berpusat pada penyampaian aspirasi mengenai rekan yang ditahan, bukan pada tuntutan lain yang tidak disebutkan dalam pokok pesan kegiatan tersebut.
Dalam aksi di DPRD Jawa Barat, mahasiswa menilai penangkapan rekan mereka perlu segera ditindaklanjuti melalui kejelasan hukum. Bagi mereka, kepastian mengenai status dan penanganan perkara penting agar informasi yang berkembang tidak berhenti pada kabar yang belum terverifikasi. Mereka menginginkan adanya penjelasan yang dapat dipahami mengenai langkah-langkah yang ditempuh, tanpa mengabaikan hak setiap pihak dalam proses hukum. Tuntutan ini disampaikan sebagai bagian dari aspirasi peserta aksi, bukan sebagai pernyataan mengenai alasan penangkapan ataupun hasil proses yang belum diketahui.
Desakan tersebut menempatkan kepastian hukum sebagai perhatian utama mahasiswa. Mereka meminta agar persoalan penangkapan tidak dibiarkan tanpa tindak lanjut yang jelas, serta agar pihak-pihak terkait memberikan keterangan sesuai kewenangan masing-masing. Kejelasan dipandang perlu untuk menghindari ketidakpastian bagi rekan yang ditangkap, keluarga, dan lingkungan kampus. Pada saat yang sama, mahasiswa mengharapkan penanganan perkara berlangsung dengan memperhatikan prosedur dan hak hukum. Sikap itu mencerminkan tuntutan agar perkara memperoleh perhatian yang memadai, bukan kesimpulan bahwa suatu pihak telah terbukti melakukan pelanggaran.
Mahasiswa juga menyampaikan bahwa DPRD Jabar perlu merespons aspirasi yang dibawa dalam aksi. Mereka mengharapkan lembaga tersebut menanggapi permintaan mengenai kepastian hukum dan menjelaskan tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai fungsi serta kewenangannya. Respons yang terbuka dinilai penting agar penyampaian aspirasi tidak berhenti pada pertemuan atau penyampaian tuntutan semata. Dengan adanya tanggapan, peserta aksi dapat mengetahui bagaimana masukan mereka diterima dan diteruskan kepada pihak yang relevan. Dalam konteks ini, tuntutan pembebasan rekan berjalan bersama permintaan akan penjelasan hukum, sementara mahasiswa tetap menunggu respons institusi dan perkembangan resmi tanpa mendahului proses yang sedang berlangsung.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasundan (BEM Unpas), Muamarbaasir, menyampaikan sikap mahasiswa yang masih bertahan di lokasi aksi di DPRD Jawa Barat. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil bersama rekan-rekannya sebagai bentuk solidaritas kepada seorang rekan yang belum dibebaskan. Dalam pernyataannya, Muamarbaasir menegaskan, “Saya bersama teman-teman sepakat untuk tetap berada di sini sampai saudara kita dibebaskan.” Pernyataan itu menggambarkan bahwa keberadaan mahasiswa di lokasi tidak sekadar menjadi bagian dari penyampaian aspirasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan tuntutan pembebasan rekan mereka.
Sikap untuk tetap berada di tempat aksi menunjukkan bahwa mahasiswa ingin memastikan tuntutan mereka tetap mendapat perhatian. Muamarbaasir menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya akan terus menyuarakan tuntutan tersebut sampai terdapat kepastian atau jawaban dari pihak terkait. Dengan demikian, keberlanjutan aksi diposisikan sebagai cara untuk menjaga agar persoalan yang mereka soroti tidak berhenti tanpa penjelasan. Pernyataan itu juga menandakan bahwa mahasiswa menunggu respons yang dapat memberikan kejelasan mengenai nasib rekan mereka, bukan sekadar menyampaikan aspirasi lalu meninggalkan lokasi.
Dalam konteks aksi di DPRD Jabar, pernyataan Presiden BEM Unpas menjadi penegasan mengenai tujuan yang hendak dicapai para peserta. Muamarbaasir tidak menyebutkan batas waktu tertentu untuk bertahan, melainkan mengaitkan keputusan itu dengan terpenuhinya tuntutan dan adanya kejelasan dari pihak yang berwenang. Selama belum ada kepastian atau jawaban, tuntutan pembebasan tersebut, menurut sikap yang disampaikannya, akan terus disuarakan. Sikap ini menempatkan solidaritas kepada rekan mereka sebagai alasan utama mahasiswa tetap berada di lokasi, sekaligus menegaskan bahwa dialog dan respons dari pihak terkait masih dinantikan. Pernyataan tersebut memberi gambaran tentang posisi mahasiswa dalam aksi: mereka memilih bertahan bersama, menyampaikan tuntutan secara berkelanjutan, dan menunggu perkembangan yang dapat menjawab permintaan mereka. Muamarbaasir menyampaikan komitmen itu atas nama dirinya dan teman-temannya, dengan fokus pada pembebasan rekan yang menjadi inti tuntutan mereka.
Muamarbaasir menegaskan bahwa mahasiswa siap kembali menggelar aksi serupa apabila tuntutan yang mereka sampaikan tidak mendapat respons. Pernyataan itu menunjukkan bahwa keberlanjutan aksi ditempatkan pada satu syarat, yakni ada atau tidaknya tanggapan terhadap tuntutan tersebut. Jika syarat itu tidak terpenuhi, mahasiswa menyatakan akan kembali turun menyuarakan tuntutan mereka. Dengan demikian, rencana aksi lanjutan disampaikan sebagai kemungkinan yang bergantung pada respons, bukan sebagai kepastian bahwa kegiatan berikutnya telah dijadwalkan.
Penegasan tersebut menjadi pernyataan mengenai sikap mahasiswa dalam mengawal tuntutan mereka. Muamarbaasir menyampaikan bahwa aksi serupa dapat kembali dilakukan apabila tuntutan mereka belum memperoleh respons. Pernyataan ini tidak mengubah inti tuntutan yang telah disampaikan, melainkan menegaskan langkah yang akan ditempuh jika kondisi yang disebutkan itu terjadi. Aksi lanjutan, menurut pernyataannya, merupakan pilihan yang akan diambil mahasiswa untuk kembali menyampaikan aspirasi apabila mereka menilai tuntutan belum ditanggapi.
Muamarbaasir tidak menyebutkan dalam pernyataan tersebut kapan aksi berikutnya akan berlangsung atau bagaimana bentuk pelaksanaannya. Ia juga tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme untuk menilai apakah tuntutan telah mendapat respons. Karena itu, informasi yang dapat disampaikan terbatas pada komitmen bersyarat untuk menggelar aksi serupa kembali. Pernyataan tersebut juga tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah pihak yang dituju telah memberikan jawaban. Yang ditegaskan adalah rencana mahasiswa untuk kembali melakukan aksi apabila tuntutan mereka tidak memperoleh respons, sementara ada atau tidaknya tanggapan tidak dipastikan melalui pernyataan itu.
Baca juga: 10 Tuntutan GMPI untuk Lapas Probolinggo: Dari Sidak hingga Evaluasi Petugas | Rekaman CCTV Ungkap Dugaan Kekerasan dan Penyekapan Mahasiswa di Asahan
37 kunjungan
