Jakarta | Ketua Umum Gerakan Indonesia untuk Semua, Ade Armando, menyampaikan kritik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai rangkaian keputusan dari dua lembaga tersebut tidak adil. Pandangan itu disampaikan Ade dalam program Interupsi bertajuk “Gibran Mundur, Siapa Pengganti?” pada Kamis (12/11/2026). Dalam acara tersebut, Ade menyatakan, “menurut saya enggak adil dong,” untuk menegaskan penilaiannya terhadap proses dan dampak putusan yang menjadi pembahasan.
Kritik Ade berangkat dari persoalan mengenai bagaimana keputusan MK dan MA memengaruhi situasi politik yang melibatkan Gibran. Dalam pemaparannya, ia menyoroti bahwa perkara pendidikan Gibran tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi yang lebih luas, termasuk perdebatan mengenai kelanjutan posisinya sebagai wakil presiden. Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ade atas keadilan putusan, bukan kesimpulan hukum yang secara otomatis menetapkan adanya pelanggaran atau menentukan akibat tertentu. Karena itu, pandangannya perlu dipahami sebagai kritik yang disampaikan dalam diskusi publik dan ditempatkan sesuai konteksnya.
Menurut sumber yang menjadi dasar pemberitaan, kedua putusan tersebut turut mendorong Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Kaitan itu menjadi salah satu pokok bahasan dalam program, sekaligus menjelaskan mengapa putusan mengenai pendidikan Gibran kembali mendapat perhatian. Namun, penyebutan bahwa putusan ikut mendorong pengunduran diri tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa keputusan MK maupun MA secara langsung memerintahkan langkah tersebut. Ade menekankan ketidakadilan yang ia rasakan, sedangkan hubungan putusan dan kemungkinan mundur menjadi bagian dari narasi yang dibahas. Perbedaan fakta adanya putusan, penilaian pribadi Ade, dan klaim mengenai dampak politiknya penting diperhatikan agar pembaca dapat memahami isu secara proporsional.
Ade Armando menyampaikan keberatan terhadap proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang berkaitan dengan pendidikan Gibran. Menurut Ade, Gibran tidak dipanggil ataupun diundang untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang menjadi bahan perdebatan. Ia menilai ketiadaan kesempatan tersebut membuat proses pembahasan tidak menghadirkan keterangan langsung dari pihak yang namanya terkait dengan isu itu. Keberatan Ade berpusat pada cara persoalan tersebut ditangani, bukan semata-mata pada kesimpulan yang kemudian muncul.
Dalam menyampaikan pandangannya, Ade juga membedakan isu yang diperdebatkan dari persoalan ijazah SMA. Ia mengatakan perkara itu tidak dipersoalkan dalam konteks ijazah SMA yang ia sebut sebagai “advance diploma”. Karena itu, menurutnya, perdebatan yang berkembang tidak semestinya dipahami sebagai pembahasan mengenai ijazah tersebut. Penekanan ini penting untuk menggambarkan batas persoalan sebagaimana dipahami Ade, tanpa menambahkan dugaan atau uraian lain mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Ade menilai perdebatan yang berlangsung terlalu dangkal untuk menjawab persoalan secara memadai. Ia juga mengkritik penyelesaian yang menurutnya dilakukan secara langsung, tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan dari Gibran. Dalam pandangannya, pemanggilan atau undangan untuk memberikan keterangan dapat memberi ruang bagi isu yang diperdebatkan untuk dijelaskan secara lebih utuh. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kritik Ade terutama tertuju pada proses memperoleh dan mempertimbangkan penjelasan, serta kedalaman pembahasan yang ia nilai belum mencukupi.
Dengan demikian, inti keberatan Ade adalah bahwa Gibran tidak diminta menjelaskan persoalan yang dibicarakan, sementara isu itu dinilainya dibahas secara terlalu sederhana dan segera diselesaikan. Ia tidak menempatkan perkara tersebut sebagai perdebatan tentang ijazah SMA yang disebutnya “advance diploma”. Uraian ini menggambarkan penilaian Ade atas proses di MK sebagaimana ia sampaikan, tanpa menyimpulkan hal lain mengenai perkara maupun menambahkan latar yang tidak menjadi bagian dari pernyataannya.
Dalam menyoroti Mahkamah Agung (MA), Ade Armando menyampaikan penilaian tersendiri mengenai cara lembaga tersebut menangani berkas yang berkaitan dengan persoalan pendidikan Gibran. Menurut Ade, MA hanya menerima berkas tanpa mempelajarinya lebih lanjut. Pernyataan itu merupakan pandangan Ade terhadap penanganan di MA, bukan keterangan independen mengenai apa yang dilakukan lembaga tersebut. Karena itu, kritik ini perlu dipahami sebagai bagian dari penilaian yang ia sampaikan, bukan sebagai uraian faktual yang telah diverifikasi secara terpisah.
Sorotan Ade terhadap MA sebaiknya dibedakan dari keberatannya mengenai Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua lembaga itu muncul dalam pembahasan yang sama, tetapi penilaian Ade terhadap masing-masing tidak perlu dicampuradukkan. Untuk MA, pokok kritik yang disampaikan berkisar pada anggapan bahwa berkas diterima tanpa telaah lebih lanjut. Sementara itu, keberatan Ade terkait MK merupakan isu tersendiri dan tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan sesuatu mengenai tindakan MA.
Dengan atribusi yang jelas, publik dapat melihat batas pernyataan seorang pengkritik dan fakta yang diketahui secara independen. Formulasi seperti “Ade menilai” atau “menurut Ade” menegaskan bahwa penilaian tersebut bersumber dari Ade. Tanpa atribusi itu, kalimat mengenai penerimaan berkas dapat terbaca seolah-olah sebagai kepastian tentang prosedur MA. Dalam konteks ini, kehati-hatian dalam penyampaian penting agar kritik tetap disajikan secara akurat dan tidak diperluas melampaui pernyataan yang tersedia.
Uraian mengenai kritik tersebut juga tidak perlu menambahkan dugaan tentang isi berkas, tahapan persidangan, ataupun alasan MA mengambil keputusan. Hal-hal itu tidak menjadi bagian dari penilaian yang disebutkan di sini. Fokusnya terbatas pada pandangan Ade bahwa MA hanya menerima berkas tanpa mempelajarinya lebih lanjut, serta pada pembedaan kritik itu dari keberatannya terhadap MK. Dengan batas tersebut, pembaca dapat memahami pokok sorotan Ade tanpa menganggap penilaiannya sebagai penjelasan resmi dari MA atau sebagai kesimpulan independen mengenai kinerja lembaga.
Pokok keberatan Ade Armando, sebagaimana ia sampaikan dalam menyoroti proses putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait pendidikan Gibran, berpusat pada rasa tidak adil. Kritik tersebut bukan sekadar mempertanyakan hasil akhir, melainkan juga cara perkara diproses oleh kedua lembaga. Karena itu, penilaian Ade perlu dipahami sebagai pandangannya terhadap prosedur dan pertimbangan yang menurutnya belum memberi ruang yang semestinya kepada pihak terkait.
Dalam uraiannya, Ade menilai Gibran tidak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan persoalan di MK. Ia juga mengkritik penanganan berkas di MA, dengan menyatakan bahwa berkas tersebut tidak ditelaah lebih lanjut. Kedua hal itu menjadi dasar bagi Ade untuk mempertanyakan apakah proses yang ditempuh sudah cukup adil dan terbuka. Pernyataan tersebut merupakan kritik Ade terhadap lembaga dan prosesnya; hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran prosedur atau menetapkan bagaimana masing-masing lembaga seharusnya mengambil keputusan.
Ketepatan pemberitaan menuntut agar pandangan itu tetap diatribusikan kepada Ade, bukan disampaikan sebagai fakta yang telah dipastikan secara independen. Demikian pula, jika Ade menyebut putusan tersebut turut “memaksa” Gibran mundur, ungkapan itu perlu diperlakukan sebagai cara Ade menggambarkan dampak yang ia lihat. Ungkapan tersebut tidak dapat diubah menjadi klaim bahwa Gibran benar-benar telah mundur apabila informasi yang tersedia hanya memuat penilaian itu. Tidak ada pula dasar dalam uraian ini untuk menambahkan tanggapan dari MK, MA, ataupun Gibran.
Dengan demikian, inti sorotan Ade adalah rasa tidak adil yang ia kaitkan dengan proses dan putusan kedua lembaga. Secara khusus, ia menilai Gibran tidak diberi kesempatan menjelaskan persoalan di MK, sementara berkas di MA tidak ditelaah lebih lanjut. Pembedaan fakta yang disebutkan dan penilaian Ade penting agar pemberitaan tetap proporsional: kritiknya tersampaikan dengan jelas, tanpa mengubah dugaan, penilaian, ataupun pilihan kata menjadi kesimpulan yang tidak didukung informasi.
Baca juga: Syahganda Sebut Gibran Tidak Dapat Dimakzulkan Setelah Putusan MK | PAN Dalami Putusan MK di Tengah Dorongan Pemakzulan Gibran | Langkah Andien Membuka Akses Pendidikan Gratis bagi Anak-Anak di Kampung Apung
26 kunjungan
