Jakarta | Ketua Umum Gerakan Indonesia untuk Semua, Ade Armando, menyampaikan kritik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang
Tag: putusan
DKPP Verifikasi Lima Aduan Etik Pemilu Usai Putusan MK
Jakarta | DKPP memproses lima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 2024. Pengaduan tersebut disampaikan setelah Mahkamah
Gerindra Bahas Sikap Fraksi soal Putusan MA Terkait Dokumen Pendidikan Gibran
Jakarta | Partai Gerindra akan membahas sikapnya terhadap putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran
KPU Tegaskan Tahapan Pemilu 2024 Berakhir Usai Pelantikan
Jakarta | Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden
MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, KPU Sebut Tahapan Pemilu 2024 Usai
Jakarta | Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar
Perjalanan Perkara Dokumen Pendidikan Gibran hingga Putusan Kasasi MA
Jakarta | Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
MA Kabulkan Kasasi Subhan Palal soal Suket Pendidikan Gibran
Jakarta | Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan MK dan MA Soroti Dokumen Pendidikan Gibran, Salinan Amar MA Belum Tersedia
Jakarta | Pada Selasa, 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden nomor
MA Batalkan Surat Penyetaraan SMA Gibran dalam Putusan Kasasi
Jakarta | Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Wakil Presiden Gibran
MA Kabulkan Kasasi Pembatalan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran
Jakarta | Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan dalam perkara gugatan HM Subhan mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden
Kasasi Dikabulkan, MA Nyatakan Suket Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah
Jakarta | Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara gugatan dugaan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA
MK Tetapkan Tenggat Baru untuk Pelaksanaan Putusan Sengketa TUN
Makassar | Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan tenggat baru bagi pejabat atau badan pemerintahan untuk melaksanakan putusan sengketa tata usaha negara yang telah
PN Surakarta Tolak Gugatan Srigit Pratomo soal Ijazah Jokowi
Jakarta | Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menolak seluruh gugatan perdata yang diajukan Srigit Pratomo terkait ijazah Joko Widodo. Putusan atas perkara
Respons PKS dan PDI-P atas Putusan MK tentang Dokumen Pendidikan Gibran
Jakarta | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI-P menyatakan terbuka untuk membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persyaratan
Polemik Ijazah Gibran: Sikap PDIP, Gerindra, dan Batas Putusan MK
Jakarta | Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang mempersoalkan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memantik perdebatan politik. Setelah
Eksepsi Febrie Adriansyah Diputus Bersama Vonis, Sidang TPPU Berlanjut
Jakarta | Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan eksepsi atau nota perlawanan yang diajukan Febrie Adriansyah
PDIP Dukung Penataan Peradilan Militer demi Kesetaraan di Hadapan Hukum
Jakarta | PDI Perjuangan menyatakan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap
PDIP Buka Dialog soal Putusan MK dan Persyaratan Pencalonan Gibran
Jakarta | Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya terbuka untuk berdialog dengan fraksi-fraksi lain di parlemen mengenai tindak lanjut Putusan
Pengadilan Niaga Batalkan Putusan KPPU atas 97 Pelaku Usaha Pinjol
Jakarta | Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkaitan dengan penetapan
Jaksa Minta Eksepsi Febrie Ardiansyah Ditolak, Perkara Berlanjut ke Putusan Sela
Jakarta | Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak seluruh nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan Febrie Ardiansyah bersama tim penasihat hukumnya.
MA Tolak PK Fazlie, Tiga Pendaftaran Merek Kutus Kutus Harus Dibatalkan
Surabaya | Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Fazlie Hasniel Sugiharto dalam sengketa tiga pendaftaran merek Tamba Waras Bali Kutus
Vonis 10 Bulan untuk Anggota DPRD Bekasi dalam Kasus Pengeroyokan Warga
Kabupaten Bekasi | Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi, menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada Nyumarno, anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Putusan
Eksepsi Roy Suryo Ditolak, Pemeriksaan Kasus Ijazah Jokowi Berlanjut
Jakarta | Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan eksepsi atau nota perlawanan yang diajukan Roy Suryo tidak dapat diterima. Putusan sela tersebut dibacakan
Denny Indrayana Soroti Cawe-Cawe Jokowi dan Aturan Pencalonan Gibran
Jakarta | Denny Indrayana menanggapi pernyataan Joko Widodo mengenai isu ijazah dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan membalik sorotan
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi atas Putusan Banding Perkara Chromebook
Jakarta | Tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung pada Jumat, 16 Oktober 2026. Pengajuan tersebut disampaikan
Pasca Putusan MK, KNPRI Himpun Tanda Tangan dan Desak DPR RI Tindak Lanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
JAKARTA PUSAT – Aksi penggalangan tanda tangan untuk mendorong pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka digelar Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI)
Maruli Tanggapi Putusan MK soal Peradilan Militer dan Tindak Pidana Umum
Jakarta | Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 31
Syahganda Sebut Gibran Tidak Dapat Dimakzulkan Setelah Putusan MK
Jakarta | Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan sebagai dampak dari putusan
Aduan Ahmad Khozinuddin kepada DPR untuk Mendorong Pemakzulan Gibran
Jakarta | Ahmad Khozinuddin bersama sejumlah pihak mendatangi Gedung DPR RI di Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026. Kedatangan tersebut dilakukan untuk
PAN Dalami Putusan MK di Tengah Dorongan Pemakzulan Gibran
Jakarta | Partai Amanat Nasional (PAN) belum menetapkan sikap final terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dorongan agar
Empat Sorotan Nasional: Putusan MK, Mutasi Polri, dan Banjir Bandang Padang
Semarang | Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) disebut seperti pisau bermata dua. Pernyataan tersebut menjadi salah satu
Putusan MK atas Gugatan Syarat Pendidikan Gibran
Jakarta | Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran. Putusan tersebut menegaskan bahwa permohonan yang diajukan mengenai ketentuan pendidikan
Respons Kepala Bakom soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran hingga Aksi Penurunan Foto Wapres
Kota Sukabumi | JAKARTA, KOMPAS.TV – Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah
Bobby Nasution Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran
JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah
Bamsoet: Persoalan Ijazah Gibran Tak Lagi Berada di Mahkamah Konstitusi
JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan
Komdigi Soroti Paket Internet Belum Taat Putusan MK, Ini Kata Opsel
JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Mengingat respons positifnya, pilihan layanan serupa juga tengah kami siapkan
Komarudin Watubun Soroti Kinerja KPU setelah Putusan MK soal Gibran
JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin
Putusan Nadiem Makarim dan Ujian Integritas Negara Hukum
Keterangan yang tercatat menyebut Menurut saya, satu putusan belum cukup untuk membentuk suatu standar nasional. Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut
Kronologi Kasus Eks Kabaranahan Kemhan yang Dihukum
Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi sorotan publik karena nilainya yang signifikan dan dampaknya
PN Jakarta Selatan Bacakan Putusan Praperadilan Roy Suryo, Permohonan Dinyatakan Tidak Diterima
Jakarta Selatan — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan yang diajukan KRMT Roy Suryo Notodiprojo pada Kamis, 6 Agustus
Jaksa Tegas: Tak Ada Kriminalisasi, Putusan Nadiem Murni Penegakan Hukum
Jakarta | Suasana ruang sidang Prof. Dr. Hatta Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026), sejak pagi sudah dipenuhi tensi yang
Putusan Praperadilan Belum Kering, Penangkapan Ulang di Bojonegoro Langsung Menuai Kritik
BOJONEGORO – Putusan praperadilan yang seharusnya menjadi penegasan atas prinsip kepastian hukum justru memunculkan polemik baru di Bojonegoro. Hanya beberapa jam setelah
Pasca Putusan MK, Patroli Gabungan TNI-Polri Jaga Kondusivitas di Yahukimo
Yahukimo 6 Februari 2025, patrolihukumindonesia.com – Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yahukimo, Kodim 1715/Yahukimo, Polres Yahukimo, dan
Jelang Putusan MK, Kodim 1714/PJ Intensifkan Sweping Gabungan
Mulia – Dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan jelang putusan MK sengketa Pilkada Kabupaten Puncak Jaya pada 30 Januari 2025, aparat gabungan TNI
Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi, Babinsa Pos Ramil Tingginambut Sosialisasikan Pesan Kedamaian
Tingginambut – Pastikan kondisi wilayah binaan aman, jelang putusan Makamah Konstutusi terkait Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Babinsa Pos ramil 1714-06/ Tingginambut Serda
Hakim Ketua Bacakan Putusan Terdakwa H. Dani Bahdani S.H. Pada Sidang Lanjutan Perkara Tanah Mabes TNI Jatikarya
Bekasi – Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum (Wakababinkum) TNI Brigjen TNI Ateng Karsoma didampingi Asops Denma Mabes TNI Kolonel Cpm Yudo Pramono
MENGENAL GUGATAN REKONPENSI PADA PASAL 132 HIR
Gugatan rekonpensi menurut Pasal 132 a HIR dapat diajukan dalam setiap perkara, kecuali : a. Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai
MENGENAL KELEBIHAN GUGATAN SEDERHANA
Gugatan Sederhana atau dikenal juga dengan small claim court adalah gugatan perdata yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
Putusan Arbitrase ic. BANI, dapat dimohon pembatalan oleh salah satu pihak, bilamana dalam putusan a quo diduga mengandung unsur yang disebutkan dalam
MENGENAL KELEBIHAN GUGATAN SEDERHANA
Gugatan Sederhana atau dikenal juga dengan small claim court adalah gugatan perdata yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
