Jakarta | Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya terbuka untuk berdialog dengan fraksi-fraksi lain di parlemen mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasto menyampaikan pernyataan tersebut di kawasan Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu, 25 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa komunikasi lintas fraksi dapat menjadi ruang untuk membahas berbagai aspek yang muncul setelah putusan itu, tanpa membatasi pembicaraan hanya pada satu persoalan. Menurut Hasto, isu yang perlu dicermati mencakup pertimbangan etika, pemenuhan syarat ijazah, serta aturan teknis Komisi Pemilihan Umum pada masa pencalonan. Dengan demikian, tawaran dialog PDIP diarahkan pada pembahasan yang lebih luas mengenai proses dan ketentuan pencalonan.
Kesediaan berdialog, sebagaimana disampaikan Hasto, membuka peluang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan dan menelaah tindak lanjut putusan secara bersama. Pembicaraan dapat mencakup bagaimana persyaratan pencalonan diterapkan, apa yang dimaksud dengan pemenuhan syarat ijazah, serta bagaimana aturan teknis KPU mengatur tahapan yang telah berlangsung. Persoalan etika juga disebut sebagai bagian dari ruang diskusi, sehingga pembahasan tidak semata-mata berkutat pada aspek administratif. Hasto tidak menyebut dialog tersebut sebagai kesepakatan yang telah tercapai; pernyataannya menegaskan kesiapan partai untuk membicarakan isu itu dengan pihak-pihak di parlemen. Karena itu, proses selanjutnya bergantung pada komunikasi dan kesediaan fraksi lain untuk terlibat dalam pembahasan.
Pernyataan ini menempatkan dialog antarfaksi sebagai salah satu jalur untuk merespons perhatian publik terhadap putusan MK dan persyaratan pencalonan Gibran. Pembahasan mengenai syarat ijazah dan ketentuan KPU dapat membantu memperjelas dasar aturan yang digunakan pada masa pencalonan, sementara aspek etika dapat dibicarakan sebagai pertimbangan tersendiri. Namun, ruang lingkup maupun format pertemuan belum dirinci dalam pernyataan Hasto. Ia juga tidak menguraikan jadwal atau pihak tertentu yang akan menjadi mitra pembicaraan. Yang disampaikan adalah keterbukaan PDIP untuk berdialog dengan fraksi-fraksi lain, dengan pokok bahasan meliputi etika, persyaratan ijazah, dan aturan teknis KPU. Sikap tersebut menunjukkan bahwa partai bersedia membawa isu ini ke pembahasan politik di parlemen, sembari menunggu perkembangan komunikasi antarfaksi dan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
Hasto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai keputusan yang mengubah persyaratan pencalonan. Dalam pandangannya, putusan tersebut juga mengingatkan publik pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang muncul dalam proses terkait. Ia menekankan bahwa perhatian terhadap perkara ini perlu mencakup pertanyaan mengenai penggunaan kewenangan, bukan hanya akibat putusan terhadap ketentuan pencalonan.
Menurut Hasto, persoalan yang mengemuka tidak berhenti pada dugaan pelanggaran etik. Ia menyampaikan penilaian bahwa terdapat pula unsur pidana dalam dugaan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Pernyataan itu merupakan pandangan Hasto mengenai perkara yang menjadi perhatian publik, bukan penetapan bahwa suatu tindak pidana telah terbukti. Penilaian mengenai unsur pidana, sebagaimana disampaikan Hasto, perlu dibedakan dari kesimpulan hukum yang telah dipastikan.
Hasto mengaitkan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dengan kebutuhan untuk membicarakan kembali bagaimana kewenangan dijalankan dan bagaimana proses pengambilan keputusan dipahami masyarakat. Ia menilai, apabila persoalan hanya dibingkai sebagai perdebatan etik, dimensi lain yang menurutnya patut diperhatikan berisiko terabaikan. Karena itu, ia mengajak publik mencermati dugaan tersebut secara lebih luas, sembari tetap menempatkan setiap penilaian sebagai pendapat yang disampaikan olehnya.
Dalam konteks dialog mengenai putusan dan persyaratan pencalonan Gibran, pandangan Hasto memperlihatkan bahwa perdebatan tidak hanya menyangkut aturan yang berlaku, tetapi juga kekhawatiran tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menyebut dugaan itu, menurut penilaiannya, berkaitan dengan pelanggaran etik sekaligus memiliki unsur pidana. Namun, uraian tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan status atau konsekuensi hukum bagi pihak mana pun. Penegasan batas ini penting agar pernyataan politik dan penilaian hukum tidak dicampuradukkan. Dengan demikian, sorotan Hasto terhadap putusan tersebut perlu dipahami sebagai kritik dan penilaian yang ia kemukakan, sementara status hukum dugaan yang dimaksud tidak dinyatakan sebagai sesuatu yang telah dipastikan.
Dalam membahas persyaratan pencalonan Gibran, Hasto menyinggung keterangan yang muncul dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Hasto, dalam persidangan tersebut disampaikan bahwa tidak terdapat bukti dokumen ijazah SMA atau sederajat milik Gibran. Pernyataan itu ia angkat sebagai bagian dari pertanyaan mengenai pemenuhan syarat pendidikan calon, bukan sebagai kesimpulan yang telah dibuktikan secara independen dalam pembahasan ini. Isu dokumen pendidikan menjadi perhatian karena persyaratan administrasi pencalonan semestinya diterapkan dengan jelas dan dapat diperiksa. Hasto menilai keterangan tersebut perlu dicermati bersama dokumen dan penjelasan resmi yang tersedia, terutama untuk memastikan bagaimana ketentuan pendidikan dipenuhi dalam proses pendaftaran. Dengan demikian, sorotan yang ia sampaikan berpusat pada transparansi verifikasi dan konsistensi penerapan persyaratan.
Hasto juga mengkritik regulasi Komisi Pemilihan Umum pada tahapan pendaftaran pilpres. Ia menyebut terdapat ketentuan yang dinilainya janggal, termasuk aturan yang menurutnya disusun khusus bagi Gibran. Penilaian tersebut merupakan kritik politik Hasto terhadap proses dan waktu penerbitan aturan, bukan penetapan bahwa regulasi memang dibuat untuk satu orang. Dalam menilai persoalan ini, penting membedakan klaim seorang tokoh dan fakta yang dapat diverifikasi melalui naskah aturan, kronologi, serta keterangan lembaga terkait. Hasto mempersoalkan apakah perubahan ketentuan dilakukan secara terbuka dan konsisten, serta apakah dasar hukumnya diterapkan setara kepada semua pihak. Isu itu turut memunculkan pembahasan mengenai independensi penyelenggara pemilu dan kepercayaan publik terhadap tahapan pencalonan.
Lebih lanjut, Hasto mengklaim ketentuan usia calon turut diintervensi oleh kekuasaan. Ia mengaitkan perubahan dan penerapan syarat usia dengan persoalan etika, moral, serta keteladanan pejabat publik. Menurut pandangannya, pemenuhan syarat formal tidak selalu mengakhiri perdebatan apabila proses pembentukan atau penerapan aturan dipertanyakan. Usia dan persyaratan ijazah minimum, dalam kerangka yang ia sampaikan, menyangkut pula standar kepatutan bagi orang yang hendak memegang jabatan publik. Namun, dugaan intervensi maupun penilaian tentang aturan khusus tetap perlu dipahami sebagai pernyataan Hasto, bukan fakta independen. Perdebatan tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan mengenai dasar hukum, bukti administrasi, dan mekanisme pengambilan keputusan agar publik dapat menilai proses pencalonan secara utuh.
Hasto menyampaikan kekhawatiran bahwa rangkaian polemik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan persyaratan pencalonan dapat berdampak lebih luas daripada perdebatan tentang aturan semata. Jika persoalan tersebut tidak ditangani dengan cermat, kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan penyelenggaraan politik berisiko melemah. Dalam pandangannya, keadaan itu dapat memicu delegitimasi, yakni berkurangnya penerimaan publik terhadap proses maupun hasil yang dipersoalkan. Kekhawatiran tersebut juga berkaitan dengan situasi pemerintahan setelah pergantian kepemimpinan nasional. Polemik yang terus berlanjut, menurut Hasto, berpotensi menjadi beban bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pembahasan mengenai tindak lanjut perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik, sekaligus menjaga agar persoalan hukum dan etik tidak berkembang menjadi persoalan legitimasi yang lebih besar.
Dalam menyampaikan pandangannya, Hasto mengatakan PDIP turut mendengarkan masukan dari para guru besar yang telah menyampaikan sikap mengenai adanya pelanggaran etik serius. Masukan tersebut menjadi bagian dari perhatian partai dalam melihat persoalan yang muncul setelah putusan MK dan perdebatan tentang persyaratan pencalonan. Sikap para akademisi itu, sebagaimana disampaikan dalam konteks polemik, menunjukkan bahwa persoalan etik dinilai perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.
Baca juga: Konferensi Pers Jelang Sidang MK: Tim Hukum Ungkap Dugaan Cacat Administrasi dalam Pencalonan Gibran | Denny Indrayana Soroti Dugaan Persyaratan Pendidikan Gibran | Persiapkan Diri untuk Konser NCT 127 di Jakarta: Ketahui Jadwal dan Persyaratan Penukaran Tiket
