Jakarta | Partai Amanat Nasional (PAN) belum menetapkan sikap final terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dorongan agar proses tersebut dibahas, PAN memilih untuk terlebih dahulu mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran ketika mendaftarkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa PAN masih berada dalam tahap pengkajian, bukan menyatakan dukungan ataupun penolakan terhadap wacana pemakzulan. Partai tersebut perlu memahami secara utuh pertimbangan hukum, pokok perkara, serta konsekuensi putusan MK sebelum menentukan langkah politik. Karena itu, perkembangan pembahasan internal PAN menjadi perhatian dalam merespons perdebatan mengenai kelayakan dan legitimasi Wakil Presiden.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menyampaikan keterangan tersebut kepada wartawan pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia mengatakan bahwa partainya akan mengkaji putusan MK secara baik. Pernyataan itu menegaskan bahwa PAN masih menempatkan putusan lembaga peradilan sebagai bahan utama untuk menilai persoalan yang sedang diperdebatkan.
Proses kajian juga memperlihatkan kehati-hatian PAN dalam menyikapi isu yang berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional. Putusan mengenai syarat pendidikan Gibran saat mengikuti tahapan pendaftaran Pilpres 2024 memiliki kaitan langsung dengan dasar gugatan yang kini menjadi sorotan. Namun, belum ada keterangan bahwa PAN telah mengambil keputusan mengenai pemakzulan atau mengarahkan kadernya untuk mendukung langkah tertentu.
Dengan demikian, posisi PAN masih terbuka dan menunggu hasil pembacaan serta pembahasan lebih lanjut atas putusan MK. Partai itu belum memberikan keputusan akhir mengenai wacana pemakzulan Gibran, sehingga sikap resminya baru dapat diketahui setelah proses pengkajian selesai.
Partai Amanat Nasional (PAN) menempatkan isu dorongan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dalam kerangka pertimbangan yang hati-hati. Sikap tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih didalami, sehingga PAN belum menyampaikan keputusan politik lebih lanjut. Bagi partai, memahami secara menyeluruh isi, dasar pertimbangan, serta implikasi putusan merupakan tahap penting sebelum menarik kesimpulan mengenai langkah yang perlu diambil.
Viva Yoga menegaskan bahwa PAN ingin menjadikan kepentingan bangsa dan negara sebagai pertimbangan utama. Artinya, pembahasan mengenai putusan MK tidak diarahkan untuk memenuhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan politik jangka pendek. Setiap penilaian perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi, kepastian hukum, dan keberlangsungan kehidupan bernegara. Dengan prinsip itu, respons terhadap isu pemakzulan diharapkan tidak lahir semata-mata dari tekanan politik, melainkan dari pemahaman yang bertanggung jawab terhadap aturan dan dampaknya bagi masyarakat.
PAN juga memandang bahwa proses kajian harus dilakukan secara proporsional dan tidak tergesa-gesa. Putusan MK perlu dibaca secara utuh agar substansinya tidak disalahartikan atau dipisahkan dari konteks hukum yang melatarbelakanginya. Karena itu, posisi PAN saat ini masih berupa pendalaman dan penelaahan terhadap putusan tersebut. Sikap ini belum dapat dimaknai sebagai dukungan terhadap pemakzulan maupun penolakan terhadapnya, sebab partai masih mengutamakan proses memahami persoalan. Pernyataan Viva Yoga sekaligus menunjukkan bahwa PAN berupaya menjaga agar pembahasan tetap berorientasi pada kepentingan publik dan stabilitas negara, bukan pada perebutan pengaruh. Selama kajian berlangsung, tidak ada langkah politik baru yang dinyatakan; PAN hanya menegaskan prinsip serta prioritas yang menjadi dasar dalam menanggapi isu tersebut.
Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima, pihak penggugat menyiapkan langkah lanjutan melalui audiensi dengan sejumlah lembaga negara. Mereka berencana meminta kesempatan untuk menyampaikan pandangan secara langsung kepada DPR, DPD, dan MPR. Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menjelaskan alasan pengajuan perkara, membaca dampak putusan MK, serta menyampaikan keberatan dan argumentasi yang sebelumnya diajukan dalam proses persidangan.
Denny Indrayana menyampaikan rencana itu pada Jumat, 9 Oktober, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut dia, pihaknya sedang menyiapkan surat untuk meminta waktu audiensi kepada lembaga-lembaga tersebut. Surat itu akan menjadi bagian dari upaya resmi untuk membuka komunikasi dengan para anggota dan pimpinan lembaga negara. Penggugat juga merencanakan kunjungan ke sejumlah partai politik guna menyampaikan informasi mengenai perkara syarat pendidikan tersebut dan sikap mereka setelah putusan MK.
Rangkaian pertemuan itu ditempatkan sebagai bagian dari gerakan audiensi pascaputusan MK. Dengan demikian, rencana mendatangi DPR, DPD, MPR, dan partai-partai politik tidak serta-merta menunjukkan bahwa proses pemakzulan telah dimulai. Audiensi merupakan langkah politik dan komunikasi untuk menyampaikan aspirasi, meminta perhatian lembaga terkait, serta membangun pemahaman mengenai persoalan yang dipersoalkan para penggugat. Tahapan pemakzulan memiliki mekanisme konstitusional tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan agenda pertemuan atau penyampaian surat. Karena itu, perkembangan berikutnya masih bergantung pada respons lembaga-lembaga yang akan dihubungi dan keputusan pihak penggugat mengenai langkah lanjutan setelah seluruh audiensi terlaksana.
Denny Indrayana memandang wacana pemakzulan Gibran perlu ditempatkan dalam jalur kelembagaan yang diatur konstitusi. Menurut dia, pembahasan tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada perdebatan publik atau tekanan politik, melainkan harus mempertimbangkan posisi dan kewenangan setiap lembaga negara. Karena itu, Denny meminta lembaga legislatif menilai kemungkinan pemakzulan sekaligus melihat peran DPR, DPD, MPR, serta partai-partai politik yang berada di dalamnya.
Dalam penjelasannya, Denny menggambarkan proses tersebut sebagai rangkaian yang melibatkan beberapa tahap. DPR menjadi pihak yang membahas dan mengusulkan proses, kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa persoalan yang diajukan sesuai kewenangannya. Setelah itu, proses kembali berlanjut di DPR sebelum dibawa ke MPR. Forum MPR sendiri terdiri atas unsur DPR dan DPD, sehingga keputusan pada tahap akhir melibatkan komposisi kelembagaan yang lebih luas. Kerangka itu menunjukkan bahwa pemakzulan tidak berlangsung secara langsung, tetapi melalui prosedur konstitusional dan pertimbangan antar-lembaga.
Kuasa hukum Denny, Refly Harun, menekankan bahwa DPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan. Atas dasar itu, pihaknya berencana terlebih dahulu mengetuk pintu DPR dan menyampaikan pandangan serta dasar yang mereka nilai relevan. Rencana audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk membuka pembahasan di lingkungan legislatif, tanpa mendahului tahapan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Rencana audiensi pihak penggugat itu berlangsung ketika PAN masih mendalami putusan Mahkamah Konstitusi. Partai tersebut belum menyampaikan sikap akhir dan masih mengkaji implikasi putusan melalui pembahasan internal. Dengan demikian, langkah yang hendak ditempuh pihak penggugat dan proses kajian PAN berjalan sebagai dua perkembangan yang perlu dicermati secara terpisah, tanpa memastikan hasil akhir ataupun arah politik masing-masing pihak.
Baca juga: Kunjungan Gibran: Perkuat Perlindungan Orangutan di Tengah Karhutla
