Jakarta | Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak seluruh nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan Febrie Ardiansyah bersama tim penasihat hukumnya. Permintaan tersebut disampaikan saat jaksa membacakan tanggapan atas eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026. Dengan permohonan itu, jaksa menghendaki agar keberatan terdakwa tidak menghentikan jalannya pemeriksaan perkara.
Dalam tanggapannya, jaksa berpendapat surat dakwaan terhadap Febrie telah disusun berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Jaksa menilai dakwaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemeriksaan perkara dan karena itu meminta majelis hakim menyatakan eksepsi tidak dapat diterima atau menolaknya. Uraian tersebut merupakan sikap penuntut umum terhadap keberatan yang diajukan di persidangan; keputusan mengenai eksepsi tetap berada pada majelis hakim.
Jaksa juga meminta agar proses persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Pada tahap itu, para pihak dapat menyampaikan bukti dan keterangan sesuai tata cara persidangan yang berlaku, setelah majelis hakim menjatuhkan putusan sela mengenai eksepsi. Permintaan melanjutkan pemeriksaan belum berarti majelis telah mengambil keputusan, sebab hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nota perlawanan serta tanggapan dari jaksa.
Dengan demikian, agenda berikutnya bergantung pada putusan sela yang akan dibacakan majelis hakim. Jika eksepsi ditolak, perkara dapat diteruskan ke pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian. Sebaliknya, majelis akan menyampaikan langkah hukum yang sesuai apabila terdapat keberatan yang dinilai perlu ditindaklanjuti. Hingga putusan sela dibacakan, permintaan jaksa masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan, bukan hasil akhir perkara.
Dalam tanggapannya atas eksepsi Febrie Ardiansyah, jaksa berpendapat bahwa sebagian besar keberatan terdakwa dan tim advokatnya tidak termasuk alasan perlawanan yang dapat diputus pada tahap awal. Menurut jaksa, dalil-dalil tersebut tidak semata-mata mempersoalkan apakah surat dakwaan memenuhi syarat formal atau apakah pengadilan berwenang memeriksa perkara. Sebaliknya, keberatan itu dinilai telah menyentuh substansi tuduhan, termasuk bantahan terhadap fakta yang disampaikan dalam dakwaan dan penilaian mengenai kebenarannya. Karena itu, jaksa meminta agar keberatan tersebut tidak diterima sebagai dasar untuk menghentikan pemeriksaan sebelum perkara memasuki pembuktian.
Jaksa juga menilai persoalan mengenai aset yang menjadi bagian dari perkara perlu diperiksa melalui rangkaian pembuktian. Penentuan asal-usul, kepemilikan, serta hubungan aset dengan perbuatan yang didakwakan, menurut pandangan penuntut umum, memerlukan pemeriksaan bukti dan keterangan di persidangan. Demikian pula bantahan terdakwa terhadap uraian kejadian atau konstruksi perkara, yang menurut jaksa berkaitan dengan benar atau tidaknya dakwaan. Aspek-aspek tersebut, dalam posisi jaksa, tidak dapat dipastikan hanya dengan menilai eksepsi, sebab para pihak perlu memperoleh kesempatan untuk menghadirkan dan menguji bukti dalam pemeriksaan pokok perkara.
Selain itu, jaksa menyebut keberatan tentang sah atau tidaknya tindakan penyidikan sebagai persoalan yang juga perlu dinilai dalam proses persidangan, bukan sebagai alasan perlawanan yang langsung menentukan nasib dakwaan. Jaksa merujuk Pasal 206 ayat (1) KUHAP untuk menyatakan bahwa ruang lingkup eksepsi terbatas pada hal-hal yang dapat diperiksa melalui mekanisme tersebut. Dengan demikian, penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi dan melanjutkan perkara ke tahap berikutnya. Uraian ini merupakan posisi jaksa dalam menanggapi keberatan terdakwa; belum merupakan penilaian atau putusan hakim. Majelis hakim tetap akan mempertimbangkan eksepsi beserta tanggapan penuntut umum sebelum menjatuhkan putusan sela, yang menentukan apakah pemeriksaan perkara berlanjut.Dalam tanggapannya atas eksepsi Febrie Ardiansyah, penuntut umum menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Jaksa merujuk pada dua dokumen dakwaan bernomor PDS-33/M.1.14/FT.1/09/2026 dan PDS-34/M.1.14/FT.1/09/2026, yang masing-masing tertanggal 30 September 2026. Menurut jaksa, isi kedua dokumen tersebut telah memberikan gambaran yang memadai mengenai perkara yang didakwakan kepada terdakwa.
Penuntut umum berpendapat uraian dalam dakwaan mencakup unsur-unsur penting untuk menjelaskan dugaan tindak pidana. Jaksa menyebut surat dakwaan memuat perbuatan yang dituduhkan, kedudukan terdakwa dalam rangkaian peristiwa, serta aliran uang yang berkaitan dengan perkara. Dakwaan, menurut argumentasi jaksa, juga menguraikan waktu dan tempat kejadian perkara sehingga terdakwa dapat memahami dasar tuduhan yang harus dihadapinya. Dengan pertimbangan itu, jaksa menilai keberatan mengenai ketidakjelasan atau ketidaklengkapan dakwaan tidak beralasan untuk diterima.
Jaksa turut menyatakan bahwa penyusunan dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pandangan penuntut umum, pemenuhan ketentuan itu mendukung pendapat bahwa dakwaan dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Jaksa juga menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk mengadili perkara bernomor 78/Pidsus/TPK/2026/PN.Jkt.Pst.
Seluruh uraian tersebut merupakan posisi dan argumentasi penuntut umum dalam menanggapi eksepsi, bukan kesimpulan hakim mengenai kebenaran dakwaan ataupun kesalahan terdakwa. Jaksa meminta majelis hakim menolak keberatan yang diajukan dan melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya. Penilaian atas keberatan serta kewenangan pengadilan tetap berada pada majelis hakim, yang akan menyampaikan pertimbangannya dalam putusan sela. Karena itu, pernyataan jaksa mengenai kelengkapan dakwaan perlu dipahami sebagai alasan yang diajukan untuk mempertahankan perkara agar pemeriksaan pokok perkara dapat diteruskan sesuai proses hukum.
Setelah mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan Febrie Ardiansyah, majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan untuk membacakan putusan sela pada pekan berikutnya. Agenda tersebut menjadi tahapan berikut dalam rangkaian pemeriksaan perkara, setelah keberatan dari pihak terdakwa dan respons dari jaksa disampaikan di persidangan. Dengan demikian, perhatian pada sidang mendatang akan tertuju pada pembacaan sikap majelis terhadap eksepsi yang telah dibahas oleh kedua pihak. Jadwal pembacaan itu menandai kelanjutan proses di pengadilan, bukan keputusan mengenai pokok perkara. Hingga sidang tersebut berlangsung, belum ada putusan sela yang dibacakan oleh hakim.
Putusan sela merupakan agenda yang dijadwalkan setelah majelis menerima dan mendengarkan tanggapan atas eksepsi. Dalam persidangan, eksepsi disampaikan sebagai keberatan awal terhadap aspek tertentu dari perkara, sedangkan jaksa memberikan tanggapan atas keberatan tersebut. Setelah kedua pandangan itu didengar, majelis memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan materi yang diajukan sebelum menyampaikan putusan sela. Karena pembacaan putusan belum berlangsung, informasi yang tersedia pada tahap ini terbatas pada agenda sidang berikutnya. Tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa eksepsi telah diterima ataupun ditolak. Penentuan tersebut baru dapat diketahui setelah majelis membacakan putusannya secara resmi dalam persidangan.
Sidang pekan depan karena itu menjadi titik penting bagi kelanjutan proses setelah tahap penyampaian eksepsi dan tanggapan jaksa. Para pihak akan mengikuti pembacaan putusan sela sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim. Agenda tersebut akan menunjukkan bagaimana majelis merespons keberatan yang telah diajukan, sekaligus menjadi dasar bagi tahapan perkara selanjutnya sesuai isi putusan. Namun, sebelum pembacaan dilakukan, hasilnya tetap belum dapat dipastikan. Perkembangan yang dapat dicatat saat ini adalah bahwa hakim telah menjadwalkan agenda tersebut setelah menerima dan mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsi. Publik perlu menunggu jalannya sidang berikutnya untuk mengetahui isi putusan sela, tanpa mendahului keputusan majelis atau menganggap salah satu kemungkinan sebagai hasil yang sudah ditetapkan.
