JAKARTA — Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Jalan Salemba Raya, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026). Massa yang diperkirakan sekitar 250 orang tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi terkait akurasi data penerima bantuan sosial, khususnya penetapan desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Aksi dipimpin Iswadi dan Marlo Sitompul.
JAKARTA — Dalam aksinya, massa meminta pemerintah mengevaluasi kembali indikator penentuan desil, melakukan audit serta verifikasi penerima bansos, dan melibatkan masyarakat dalam proses pendataan. Mereka juga mendorong perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sejumlah spanduk dan poster dibentangkan, antara lain bertuliskan kritik terhadap pengelolaan data kemiskinan serta seruan agar kesalahan data desil tidak berdampak pada terhentinya hak masyarakat menerima bantuan.
Aksi tersebut diwarnai orasi mengenai sejumlah temuan yang diklaim dihimpun KWJK melalui posko advokasi di berbagai wilayah Jakarta. Salah satu kasus yang disorot adalah Mardiana, warga Kramat Jati, Jakarta Timur, yang disebut berstatus janda dengan tiga anak dan bekerja mengupas bawang merah dengan penghasilan sekitar Rp35.000 per hari. Menurut massa, kondisi tersebut tidak sejalan dengan status pada aplikasi Cek Bansos yang mencatatnya dalam Desil 6, sehingga BPNT yang sebelumnya menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan keluarganya disebut terhenti.
Sekitar pukul 10.52 WIB, massa tiba di depan gedung Kemensos dan menyampaikan aspirasi secara bergantian. Petugas kepolisian yang berada di lokasi turut memasang spanduk imbauan agar peserta menyampaikan pendapat secara tertib. Dalam orasinya, KWJK menilai penggunaan indikator berbasis Proxy Means Test (PMT) dalam pendataan sosial perlu dievaluasi karena perubahan pendapatan, pekerjaan, dan kebutuhan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah dinilai dapat berlangsung cepat dan tidak selalu tercermin dari kondisi fisik rumah maupun kepemilikan aset.
Memasuki pukul 11.40 WIB, perwakilan massa diterima langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Taman Kemensos RI. Menteri Sosial menyatakan aspirasi peserta akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kembali data yang dipersoalkan. Ia mengatakan Kemensos akan mengurutkan dan menelusuri data tersebut sebelum menyampaikan hasilnya kepada pihak yang menyampaikan aduan. Saifullah juga menyampaikan bahwa penanganan persoalan tersebut diupayakan segera dilakukan dan meminta masyarakat menyampaikan aspirasi melalui mekanisme surat maupun pertemuan langsung dengan kementerian.
Dalam pertemuan tersebut, massa kembali menegaskan empat pokok tuntutan, yakni pembaruan indikator penentuan desil dan audit penerima bansos, keterlibatan warga serta unsur masyarakat tingkat lokal dalam pendataan, perluasan penerima PKH dan BPNT, serta pembenahan tata kelola data kesejahteraan oleh instansi terkait. KWJK menilai pemutakhiran data perlu dilakukan secara lebih menyeluruh agar kondisi faktual masyarakat dapat menjadi bagian dari proses penentuan penerima perlindungan sosial.
Setelah rangkaian penyampaian aspirasi dan dialog dengan pihak Kemensos, aksi berakhir sekitar pukul 12.59 WIB. Massa kemudian membubarkan diri dari lokasi secara tertib. Selama kegiatan berlangsung, situasi di sekitar Kantor Kemensos RI dilaporkan aman dan kondusif.
Pewarta: Abdul Latif
