Jakarta | Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo menyatakan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih tetap terjaga. Pernyataan tersebut disampaikan di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pemerintah menilai kondisi konsumsi rumah tangga belum menunjukkan pelemahan secara menyeluruh, meskipun terdapat perubahan dalam pilihan dan pola belanja masyarakat.
Menurut pemerintah, aktivitas belanja masih berlangsung di berbagai kelompok dan sektor. Masyarakat tetap memenuhi kebutuhan pokok, menggunakan layanan tertentu, serta mengalokasikan pengeluaran untuk barang dan jasa yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuan anggaran. Perubahan tersebut dapat terlihat dari pergeseran permintaan terhadap produk tertentu, tetapi tidak serta-merta menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk berbelanja telah menurun.
Drajad menjelaskan bahwa perkembangan konsumsi perlu dibaca secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan beragam indikator ekonomi. Volume transaksi, mobilitas masyarakat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta kinerja sektor perdagangan menjadi bagian dari gambaran yang digunakan untuk menilai kondisi daya beli. Dengan pendekatan itu, penurunan permintaan pada satu jenis produk tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelemahan konsumsi secara umum.
Pemerintah juga melihat bahwa konsumen kini semakin selektif dalam menentukan prioritas pengeluaran. Mereka dapat mengurangi pembelian pada kategori tertentu, menunda konsumsi barang nonesensial, atau beralih ke produk dengan harga dan manfaat yang lebih sesuai. Pergeseran perilaku tersebut mencerminkan penyesuaian strategi belanja, bukan selalu penurunan pendapatan atau hilangnya kemampuan membeli.
Karena itu, pemerintah meminta kondisi ekonomi masyarakat dipantau melalui rangkaian indikator dan data yang berkelanjutan. Penilaian yang hanya berangkat dari perubahan permintaan pada produk tertentu berisiko menghasilkan kesimpulan yang terlalu sempit. Pemerintah tetap mencermati perkembangan konsumsi, sekaligus menegaskan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat masih berjalan dan daya beli belum dapat dinilai melemah berdasarkan perubahan pola konsumsi semata.
Drajad menjelaskan bahwa perubahan perilaku konsumsi masyarakat tidak selalu dapat dibaca melalui penjualan barang kebutuhan tertentu. Dalam beberapa waktu terakhir, alokasi belanja disebut mulai bergeser ke sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel. Masyarakat tetap melakukan pengeluaran, tetapi bentuknya lebih banyak berupa mobilitas, rekreasi, perjalanan, serta pengalaman makan dan menginap. Pergeseran tersebut membuat pertumbuhan pada sebagian kategori barang terlihat lebih terbatas, meskipun aktivitas ekonomi secara keseluruhan masih berlangsung.
Perubahan pola konsumsi juga tampak dari meningkatnya penggunaan layanan digital. Marketplace dan transaksi online menjadi saluran yang semakin umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun membeli produk tertentu. Pemerintah turut menggunakan pertumbuhan transaksi QRIS sebagai salah satu indikator untuk melihat aktivitas konsumsi. Drajad menyebut pertumbuhannya telah melampaui 100 persen, sehingga menunjukkan bahwa pembayaran digital semakin diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kenaikan itu juga menggambarkan perluasan transaksi di berbagai sektor, termasuk usaha mikro dan kegiatan ekonomi yang sebelumnya lebih banyak menggunakan uang tunai.
Menurut penjelasan tersebut, perubahan permintaan dapat terlihat pada produk-produk tertentu, termasuk alas kaki. Penurunan atau perlambatan penjualan pada kategori barang tidak serta-merta berarti masyarakat berhenti berbelanja. Konsumen dapat mengalihkan anggaran ke kebutuhan lain, memilih layanan, atau melakukan pembelian melalui kanal digital. Karena itu, data dari satu kelompok produk perlu dibaca bersama indikator lain, seperti transaksi pembayaran, mobilitas, serta aktivitas di sektor jasa. Pemerintah memandang kondisi ini sebagai pergeseran komposisi konsumsi, bukan hilangnya daya beli. Pola belanja yang berubah menunjukkan bahwa preferensi masyarakat sedang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, kebutuhan mobilitas, dan pilihan gaya hidup. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan transaksi di sektor jasa dan digital menjadi bagian penting dalam menilai ketahanan konsumsi rumah tangga.
Drajad menilai tekanan inflasi yang terjadi belakangan ini lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan di sisi pasokan daripada lonjakan permintaan masyarakat. Kenaikan harga, menurut pandangan tersebut, berkaitan erat dengan meningkatnya biaya produksi, distribusi, dan berbagai input yang diperlukan pelaku usaha. Ketika biaya untuk menghasilkan atau menyalurkan barang naik, penyesuaian harga menjadi sulit dihindari, meskipun konsumsi masyarakat tidak mengalami peningkatan yang tajam.
Keterbatasan pasokan dapat terlihat pada sejumlah komoditas pangan. Cabai, misalnya, sangat bergantung pada kondisi produksi dan kelancaran distribusi dari sentra penghasil. Gangguan cuaca, penurunan hasil panen, atau hambatan pengiriman dapat segera mengurangi ketersediaan di pasar dan mendorong harga naik. Situasi serupa dapat terjadi pada alpukat, terutama ketika produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan di berbagai daerah. Perubahan harga pada komoditas tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa masyarakat sedang berbelanja secara berlebihan.
Tekanan dari sisi pasokan juga tercermin pada produk elektronik. Sebagian kebutuhan elektronik masih bergantung pada impor, baik dalam bentuk barang jadi maupun komponen. Perubahan harga bahan baku global, nilai tukar, biaya pengiriman, serta gangguan rantai pasok internasional dapat meningkatkan harga produk di dalam negeri. Ketergantungan itu membuat penyesuaian harga tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan permintaan domestik.
Atas dasar itu, pemerintah menilai pengendalian inflasi perlu diarahkan pada penguatan sisi suplai. Upaya tersebut dapat mencakup peningkatan produksi, perbaikan distribusi, penguatan cadangan komoditas, serta pengurangan hambatan pada rantai pasok. Ketersediaan barang yang lebih baik diharapkan mampu meredam kenaikan harga dan mencegah kelangkaan di pasar. Dengan pasokan yang stabil, harga lebih terjaga sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap terlindungi, sekaligus mendukung daya beli di tengah perubahan pola konsumsi.
Struktur ekonomi daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan prospek pertumbuhan nasional. Menurut Drajad, daerah yang memiliki basis industri pengolahan kuat cenderung mempunyai daya tahan ekonomi lebih baik karena aktivitas produksinya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan membangun rantai pasok yang melibatkan pelaku usaha lokal. Kawasan dengan karakteristik tersebut juga dinilai mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, terutama ketika didukung infrastruktur, kepastian investasi, serta ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Penguatan industri pengolahan perlu berjalan seiring dengan perluasan pasar. Pemerintah perlu mendorong peningkatan ekspor neto melalui penguatan daya saing produk, pengurangan ketergantungan terhadap bahan baku impor, dan diversifikasi tujuan ekspor. Strategi ini penting agar pertumbuhan tidak hanya ditopang oleh konsumsi domestik, tetapi juga oleh peningkatan produksi dan penjualan barang serta jasa ke pasar global. Dengan demikian, daerah memiliki sumber pertumbuhan yang lebih beragam dan tidak mudah terdampak perubahan pola konsumsi atau tekanan ekonomi eksternal.
Agenda penguatan pertumbuhan juga membutuhkan dukungan data ekonomi yang akurat. Pemerintah berencana berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki pencatatan aktivitas ekonomi di daerah. Koordinasi tersebut mencakup penyelarasan metodologi, pertukaran data administratif, serta pemutakhiran informasi mengenai kegiatan produksi, investasi, tenaga kerja, dan perdagangan.
Perhatian khusus perlu diberikan terhadap kegiatan perusahaan negara yang beroperasi di daerah. Selama ini, sebagian aktivitas tersebut berpotensi belum tercermin secara lengkap dalam statistik regional. Apabila pencatatannya diperbaiki, data Badan Pusat Statistik dapat menggambarkan kontribusi ekonomi daerah secara lebih menyeluruh. Data yang lebih lengkap akan membantu pemerintah menilai kinerja setiap wilayah, mengidentifikasi sektor unggulan, dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Upaya ini pada akhirnya memperkuat dasar pengambilan keputusan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
