JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun untuk tahun anggaran 2027. Alokasi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan di berbagai jenjang. Besarnya anggaran menunjukkan bahwa sektor pendidikan tetap ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan fiskal nasional.
Informasi mengenai rencana anggaran itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN yang berlangsung di Gedung Juanda, Jakarta, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam penjelasannya, ia menyebut dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk perbaikan sarana dan prasarana. Pembenahan fasilitas dinilai penting agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara lebih layak, merata, dan berkualitas.
Selain memperbaiki infrastruktur pendidikan, pemerintah juga menyiapkan anggaran itu untuk mendukung kebijakan pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Program pendidikan murah hingga gratis menjadi salah satu agenda yang sedang diupayakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan dukungan anggaran yang besar, pemerintah berharap akses terhadap pendidikan dapat diperluas, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan biaya.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa anggaran pendidikan 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan secara menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi Rp824 triliun dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi peserta didik, keluarga, serta satuan pendidikan.
Upaya mewujudkan pendidikan gratis juga akan membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang terukur. Pemerintah masih membahas bentuk program, mekanisme penyaluran, serta cakupan penerima manfaat. Namun, pernyataan Suahasil memberikan gambaran awal mengenai besarnya dukungan fiskal yang dipersiapkan untuk merealisasikan agenda tersebut pada 2027.
Pemerintah masih menyusun secara lebih terperinci pembagian anggaran pendidikan untuk 2027. Anggaran sebesar Rp824 triliun yang telah disiapkan menjadi kerangka pendanaan, tetapi pembagian akhirnya untuk setiap kebutuhan pendidikan belum disampaikan secara lengkap. Karena itu, informasi mengenai alokasi tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan pembahasan.
Ruang lingkup perencanaan mencakup kebutuhan siswa dan mahasiswa sebagai penerima layanan pendidikan. Kedua kelompok tersebut menjadi bagian dari pembahasan karena anggaran pendidikan perlu memperhitungkan kebutuhan pada jenjang sekolah hingga pendidikan tinggi. Namun, bahan yang tersedia belum menjelaskan berapa nominal yang akan dialokasikan untuk siswa maupun mahasiswa, serta belum menguraikan jenis kebutuhan yang akan menjadi dasar pembagian anggaran.
Selain peserta didik, pemerintah juga memasukkan guru dalam penyusunan rincian anggaran pendidikan 2027. Peran guru menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam perencanaan, tetapi belum terdapat informasi mengenai besaran alokasi khusus untuk kelompok tersebut. Dengan demikian, belum dapat diketahui pembagian nominal kebutuhan peserta didik dan kebutuhan tenaga pendidik.
Perencanaan juga mencakup sarana dan prasarana pendidikan, baik di sekolah maupun di kampus. Komponen ini menunjukkan bahwa pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan individu yang terlibat dalam proses pendidikan, tetapi juga dengan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Meski demikian, belum ada rincian nominal untuk sarana sekolah, prasarana sekolah, fasilitas kampus, ataupun kebutuhan infrastruktur pendidikan lainnya.
Informasi yang disampaikan saat ini belum memuat pembagian anggaran berdasarkan kelompok penerima maupun jenis kebutuhan secara terukur. Oleh sebab itu, bentuk bantuan, mekanisme pelaksanaan, dan jadwal pencairan belum dapat dijelaskan berdasarkan bahan yang tersedia. Pemerintah masih perlu menyelesaikan penyusunan detail tersebut sebelum rincian alokasi pendidikan 2027 dapat diketahui secara lebih jelas.
Penataan alokasi anggaran pendidikan dilakukan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di dalam negeri. Anggaran yang disiapkan tidak hanya dipandang sebagai dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan sumber daya pada kebutuhan pendidikan yang paling penting. Melalui penataan tersebut, pemerintah membahas bagaimana belanja pendidikan dapat digunakan secara lebih terarah untuk mendukung proses pembelajaran, memperkuat layanan pendidikan, dan meningkatkan kualitas hasil yang diterima peserta didik.
Suahasil menekankan bahwa pengelolaan anggaran perlu diarahkan agar menghasilkan capaian pendidikan yang maksimal. Penekanan ini mencakup upaya memastikan bahwa sumber daya yang tersedia benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan, mulai dari proses pembelajaran hingga kemampuan peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Dengan demikian, pembahasan alokasi tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga dengan sasaran penggunaannya dan dampaknya terhadap mutu pendidikan.
Salah satu sasaran yang ditekankan adalah peningkatan skor Programme for International Student Assessment atau PISA dibandingkan kondisi saat ini. PISA digunakan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam membaca, matematika, dan sains melalui penilaian yang melibatkan negara-negara di berbagai belahan dunia. Karena itu, peningkatan capaian tersebut memerlukan dukungan terhadap kualitas pembelajaran dan penguatan kompetensi dasar peserta didik. Penataan anggaran diarahkan untuk mendukung kebutuhan yang berkaitan dengan sasaran tersebut.
Selain capaian dalam penilaian internasional, pemerintah juga menempatkan perbaikan kualitas lulusan sebagai tujuan penting. Lulusan diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pendidikan lanjutan maupun dunia kerja. Arah penataan anggaran tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu menjadi sasaran utama pembahasan program pendidikan 2027, dengan perhatian pada hasil belajar, capaian peserta didik, dan kualitas lulusan.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen untuk memperluas akses pendidikan negeri tanpa biaya, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), hingga universitas negeri. Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memastikan biaya pendidikan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan formal. Namun, komitmen itu masih berada dalam tahap pembahasan dan upaya perumusan kebijakan. Informasi mengenai persiapan anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp824 triliun tidak secara otomatis berarti seluruh skema pendidikan gratis telah ditetapkan atau akan langsung diterapkan pada waktu tertentu.
Prabowo menyebut akan segera mengadakan rapat terbatas untuk membahas rencana tersebut. Dalam pembahasan itu, pemerintah perlu mengkaji cakupan program, mekanisme pendanaan, sasaran penerima manfaat, serta kesiapan satuan pendidikan negeri di berbagai daerah. Ia juga menilai pemerintah memiliki kapasitas untuk membuat akses pendidikan, termasuk hingga tingkat kuliah, menjadi terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan adanya dorongan untuk memperkuat pemerataan kesempatan belajar, meskipun bentuk akhir program, tahapan pelaksanaan, dan ketentuan bagi setiap jenjang masih perlu menunggu keputusan resmi.
Menurut pernyataan Prabowo, sumber dana untuk kebijakan tersebut dapat berasal dari uang hasil korupsi yang berhasil diambil alih pemerintah. Gagasan ini mengaitkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pembiayaan layanan publik, termasuk pendidikan. Pelaksanaannya tetap memerlukan kejelasan mengenai jumlah dana yang dapat dipulihkan, status hukumnya, serta mekanisme pengalokasiannya melalui anggaran negara. Karena itu, upaya menyediakan pendidikan negeri gratis perlu dipahami sebagai agenda yang sedang diupayakan, bukan kepastian bahwa seluruh biaya pendidikan akan segera ditanggung pemerintah. Pemerintah masih harus menyelesaikan pembahasan anggaran dan kebijakan sebelum masyarakat dapat mengetahui bentuk program yang berlaku.
