KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta seluruh kader merapatkan barisan untuk menghadapi Pemilu 2029. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan konsolidasi internal sekaligus bakti sosial yang berlangsung di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang pada Jumat (9/10). Kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus partai dari berbagai tingkatan, mulai dari DPC, PAC, hingga ranting.
Dalam kesempatan tersebut, Said menekankan bahwa kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh kader untuk bekerja secara terpadu. Karena itu, setiap tingkatan kepengurusan diminta membangun komunikasi yang efektif, menjaga koordinasi, dan menghindari perbedaan langkah yang dapat melemahkan perjuangan partai. Rapat dan pertemuan internal harus menjadi ruang untuk menyatukan pandangan serta memperjelas tanggung jawab masing-masing pengurus.
Menurut Said, soliditas internal merupakan modal utama untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus mengejar kemenangan politik pada Pemilu 2029. Kepercayaan itu perlu dirawat melalui kerja nyata, kedekatan dengan warga, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, konsolidasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau agenda administratif semata. Setiap pertemuan diharapkan menghasilkan kesamaan visi dan langkah yang dapat diterapkan di lapangan.
Ia juga mendorong kader untuk memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan pelayanan yang berkelanjutan. Bakti sosial, selain membantu warga, menjadi sarana untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Dengan barisan yang lebih kompak, struktur partai di Jawa Timur diharapkan mampu menyusun kerja politik secara terarah, menjaga hubungan dengan konstituen, serta mempersiapkan strategi menghadapi tahapan Pemilu 2029.
Said Abdullah mengingatkan kader PDI Perjuangan Jawa Timur agar tidak terjebak dalam pertikaian, saling memfitnah, maupun membentuk faksi di dalam partai. Menurutnya, perbedaan pandangan semestinya dikelola melalui mekanisme organisasi, bukan berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat merusak hubungan antarkader. Sikap saling menyerang hanya akan mengalihkan perhatian dari agenda politik dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai konflik internal berisiko menghilangkan modal sosial yang selama ini dibangun partai. Ketika kader mempertontonkan pertengkaran dan perpecahan, kepercayaan rakyat dapat menurun karena masyarakat akan melihat secara langsung bagaimana organisasi mengelola perbedaan. “Soliditas adalah modal utama partai. Pertengkaran dan perpecahan tidak boleh terjadi, karena masyarakat akan melihatnya,” ujar Said.
Bagi Said, kepercayaan publik bukan sekadar hasil kerja elektoral, melainkan aset yang dibangun melalui konsistensi, keteladanan, dan kedisiplinan organisasi. Konflik yang dibiarkan berlarut-larut dapat membuat publik meragukan kemampuan partai dalam menjaga komitmen serta menjalankan tanggung jawab politik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bahkan dapat mengancam keberlangsungan organisasi apabila tidak segera diatasi melalui dialog dan kepatuhan pada aturan bersama.
Karena itu, ia mengarahkan seluruh struktur partai untuk menjalankan setiap keputusan dan komando organisasi secara konsisten. Kader diminta tidak menerjemahkan ulang keputusan tersebut berdasarkan kepentingan pribadi, apalagi membuat tafsir lain yang berpotensi menimbulkan kebingungan. Keselarasan langkah, dari tingkat pusat hingga daerah, diperlukan agar seluruh unsur partai bergerak dalam satu garis perjuangan. Dengan disiplin organisasi dan komunikasi yang sehat, perbedaan dapat tetap ditempatkan sebagai bagian dari dinamika, bukan alasan untuk membangun kubu atau mempertajam perselisihan.
Said Abdullah menegaskan bahwa penguatan organisasi tidak boleh berhenti pada konsolidasi internal. Upaya menata struktur, memperkuat koordinasi, dan menyatukan langkah kader perlu berjalan beriringan dengan kedekatan nyata kepada masyarakat. Menurutnya, hubungan partai dengan rakyat harus dibangun melalui kehadiran yang konsisten, bukan hanya ketika momentum pemilu semakin dekat. Kader perlu memahami persoalan warga, mendengarkan aspirasi mereka, serta menunjukkan bahwa partai hadir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kepercayaan rakyat menjadi perhatian utama apabila PDI Perjuangan Jawa Timur ingin mencapai target politik pada Pemilu 2029. Kepercayaan tersebut tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan tumbuh dari perhatian dan interaksi yang dilakukan secara berkelanjutan. Said mengingatkan bahwa tindakan sederhana, seperti menyapa warga, menanyakan kabar, atau meluangkan waktu untuk berbicara, dapat membuat seseorang merasa dihargai. Perhatian semacam itu tetap bermakna meskipun warga yang ditemui sedang tidak membutuhkan bantuan atau menghadapi persoalan tertentu.
Pesan tersebut berangkat dari penegasan bahwa rakyat merupakan pemilik kehormatan dan kedaulatan. Sementara itu, para wakil rakyat menjalankan amanah untuk mewakili kepentingan mereka. Karena itu, kader dan anggota legislatif dituntut menjaga sikap rendah hati serta menempatkan pelayanan publik sebagai tanggung jawab, bukan sekadar aktivitas politik. Kedekatan dengan masyarakat harus tercermin dalam tindakan, kepedulian, dan kesediaan untuk terus hadir di tengah warga.
Semangat kepedulian itu juga diwujudkan melalui kegiatan sosial. Dalam kesempatan tersebut, bantuan disalurkan kepada 300 penerima manfaat, disertai santunan bagi 20 anak yatim. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa konsolidasi partai dapat diterjemahkan ke dalam aksi sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan kebangsaan kader dan rakyat.
Sasaran politik PDIP Jawa Timur tidak berhenti pada upaya memenangkan pemilihan legislatif. Said Abdullah mendorong agar partai juga memiliki target yang lebih luas, yaitu menempatkan kader-kadernya sebagai kepala daerah di berbagai wilayah. Menurutnya, keberhasilan dalam pemilu perlu diikuti dengan kemampuan menghadirkan kepemimpinan daerah yang berasal dari internal partai dan mampu menjalankan agenda politik serta pembangunan sesuai harapan masyarakat.
Perhatian khusus diarahkan kepada Kabupaten Malang. Hingga kini, daerah tersebut belum memiliki bupati yang berasal dari kader PDIP. Kondisi itu menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui persiapan politik sejak dini. Said meminta DPD PDIP Jawa Timur bersama seluruh jajaran partai mulai menyusun langkah yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Persiapan itu mencakup penguatan organisasi, pemetaan potensi kader, serta konsolidasi yang dapat mendukung pencalonan pada kontestasi kepala daerah mendatang.
Said juga menyoroti belum adanya kader PDIP yang menduduki posisi gubernur Jawa Timur. Ia berharap partai dapat mempersiapkan diri sehingga pada kontestasi mendatang mampu mengusung calon sendiri. Harapan tersebut menunjukkan pentingnya membangun kekuatan politik secara berkelanjutan, bukan hanya untuk mempertahankan posisi yang telah diraih, tetapi juga untuk memperluas representasi kader PDIP dalam pemerintahan daerah.
Saat ini, sejumlah kader PDIP telah menjadi kepala daerah di Jawa Timur. Mereka adalah duet Eri Cahyadi dan Armudji di Surabaya, Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Hanindhito Himawan di Kabupaten Kediri, serta Mochamad Nur Arifin di Trenggalek. Keberadaan para kader tersebut menjadi modal politik bagi partai untuk memperkuat konsolidasi dan menyiapkan pencapaian target yang lebih besar pada pemilu serta pemilihan kepala daerah berikutnya.