Anggota Bhabinkamtibmas di Mamuju Diproses atas Dugaan Pelecehan dan Penganiayaan

oleh
oleh
Anggota Bhabinkamtibmas di Mamuju Diproses atas Dugaan Pelecehan dan Penganiayaan

Kabupaten Mamuju | Seorang anggota Bhabinkamtibmas di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berinisial E, diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap seorang pemandu lagu atau lady companion (LC). Peristiwa yang kini diproses tersebut disebut terjadi di sebuah tempat karaoke di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kaluku. Informasi mengenai penanganan kasus ini disampaikan pada 12 November 2026.

E telah ditahan setelah dugaan perbuatannya dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Namun, keterangan mengenai lokasi penahanan yang beredar tidak seragam. Salah satu keterangan menyebut E ditempatkan di Rumah Tahanan Polda Sulawesi Barat. Sementara itu, keterangan lain menyebut anggota tersebut ditahan di Polsek sebelum menjalani sidang etik. Perbedaan informasi itu disampaikan sebagaimana adanya dan belum disertai penjelasan yang menyelaraskan kedua keterangan tersebut.

Dugaan pelecehan dan penganiayaan itu menjadi dasar proses penanganan terhadap E. Dalam pemberitaan, korban disebut bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke yang menjadi lokasi kejadian. Rincian mengenai kronologi, bentuk tindakan yang diduga terjadi, serta kondisi korban tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, uraian mengenai perkara ini tetap merujuk pada status dugaan dan keterangan yang telah disampaikan, tanpa menyimpulkan kesalahan sebelum proses berjalan.

Penahanan E menandai bahwa perkara tersebut telah ditangani oleh kepolisian, sementara informasi tentang sidang etik menunjukkan adanya proses internal yang disebut akan dijalani. Status dan lokasi penahanan perlu dipahami dengan merujuk pada keterangan masing-masing sumber, mengingat adanya perbedaan penyebutan Rumah Tahanan Polda Sulawesi Barat dan Polsek. Perkembangan berikutnya, termasuk proses pemeriksaan dan hasil sidang etik, belum dirinci dalam informasi yang disampaikan pada 12 November 2026. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan anggota kepolisian yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas serta dugaan kekerasan terhadap seorang pekerja di tempat hiburan di wilayah Kabupaten Mamuju.

Menurut keterangan Kapolresta Mamuju Komisaris Besar Ferdyan Indra Fahmi, dugaan pelecehan seksual bermula ketika korban berada di dalam sebuah kamar karaoke. Dalam situasi tersebut, E diduga datang dan langsung memegang bagian sensitif tubuh korban. Tindakan itu membuat korban merasa telah mengalami pelecehan seksual. Informasi mengenai kejadian tersebut disampaikan sebagai bagian dari penjelasan kepolisian mengenai perkara yang kini diproses.

Setelah merasa mengalami pelecehan, korban kemudian melapor kepada polisi. Laporan itu menjadi dasar bagi aparat untuk menangani dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota Bhabinkamtibmas di Mamuju tersebut. Dengan demikian, kronologi yang disampaikan sejauh ini mencakup keberadaan korban di kamar karaoke, kedatangan E, dugaan tindakan menyentuh bagian sensitif, serta keputusan korban untuk mengadukan peristiwa itu kepada pihak kepolisian.

Selain dugaan pelecehan seksual, perkara ini juga mencakup dugaan penganiayaan. Namun, keterangan yang tersedia tidak menjelaskan bentuk penganiayaan yang dimaksud ataupun kapan tindakan tersebut diduga terjadi dalam rangkaian peristiwa. Karena itu, hubungan dugaan penganiayaan dan kejadian di kamar karaoke belum dapat diuraikan lebih jauh berdasarkan informasi tersebut. Tidak ada rincian yang disampaikan mengenai tindakan fisik, urutan kejadian, atau kondisi korban terkait dugaan penganiayaan.

Uraian kronologi tersebut masih berupa dugaan dan mengacu pada keterangan yang disampaikan Kapolresta. Proses penanganan perkara oleh kepolisian akan menjadi ruang untuk memeriksa laporan, mengumpulkan keterangan, serta menilai fakta-fakta yang relevan. Sampai terdapat penjelasan lebih lengkap dari penyidik atau perkembangan resmi lainnya, rincian kejadian sebaiknya dipahami sesuai informasi yang telah disampaikan, tanpa menambahkan asumsi mengenai tindakan yang tidak diterangkan. Identitas E disebut dalam keterangan perkara, sementara penetapan kesalahan tetap bergantung pada proses hukum yang berlaku dan pembuktian lebih lanjut.

Penanganan pidana atas perkara yang melibatkan anggota Bhabinkamtibmas berinisial E dilakukan melalui penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mamuju. Unit tersebut menangani proses penyidikan perkara yang berkaitan dengan dugaan pelecehan dan penganiayaan, termasuk mengumpulkan keterangan serta menelaah bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Informasi mengenai jalur penanganan ini disampaikan dalam keterangan pihak kepolisian, sehingga perkembangan proses perkara perlu merujuk pada penjelasan resmi penyidik dan kepolisian.

Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Komisaris Besar Memo Ardian menyatakan bahwa E disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP. Pasal tersebut berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam keterangan itu, pelanggaran pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sangkaan tersebut merupakan dasar hukum yang diterapkan penyidik dalam proses penanganan perkara, bukan keputusan akhir mengenai kesalahan E.

Status E dalam perkara ini masih berupa dugaan. Penerapan pasal dan penyebutan ancaman pidana tidak berarti bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah. Penetapan tanggung jawab pidana harus melalui tahapan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan hasil penyidikan, bukti yang diperoleh, serta proses selanjutnya di lembaga peradilan apabila perkara dilimpahkan. Karena itu, informasi mengenai dugaan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebaiknya disampaikan dengan atribusi yang jelas kepada keterangan kepolisian.

Penyidikan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju menjadi jalur formal untuk menindaklanjuti laporan dan menguji dugaan dalam perkara tersebut. Rincian mengenai perkembangan pemeriksaan, alat bukti, maupun langkah hukum berikutnya belum dapat dipastikan hanya dari keterangan mengenai pasal sangkaan. Publik dapat mengikuti pembaruan yang disampaikan secara resmi oleh kepolisian, sambil tetap menghormati proses hukum, hak semua pihak, dan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.

Penanganan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran dapat berlangsung melalui jalur yang berbeda sesuai sifat perbuatannya. Apabila dugaan tersebut mengandung unsur tindak pidana, perkara diproses melalui mekanisme pidana yang berlaku. Secara terpisah, dugaan pelanggaran terhadap kewajiban dan perilaku profesi dapat ditangani melalui mekanisme Kode Etik Profesi Polri. Kedua jalur ini memiliki dasar dan tahapan masing-masing, sehingga proses etik tidak serta-merta menggantikan proses pidana, ataupun sebaliknya. Pemisahan mekanisme tersebut memungkinkan setiap aspek dugaan pelanggaran diperiksa sesuai aturan yang berlaku.

Dalam perkara yang melibatkan anggota Bhabinkamtibmas di Mamuju ini, penanganan etik berada dalam kewenangan Seksi Propam Polresta Mamuju. Memo Ardian menyampaikan bahwa pemberkasan etik direncanakan untuk dilanjutkan setelah perkara pidana dinyatakan lengkap atau P-21. Rencana tersebut menjadi bagian dari tahapan penanganan perkara, bukan pernyataan bahwa pemeriksaan etik telah selesai atau bahwa hasilnya sudah ditentukan. Dengan demikian, pemeriksaan dugaan pelanggaran profesi tetap menunggu perkembangan proses pidana sebagaimana mekanisme yang diterapkan dalam perkara ini.

Memo juga menyebutkan bahwa pemberkasan etik akan disertai saran hukum dari Bidang Hukum Polda Sulawesi Barat, atau Bidkum, sesuai mekanisme yang berlaku. Keterlibatan unsur hukum tersebut menjadi bagian dari proses administrasi dan penanganan perkara etik, sementara penentuan hasil tetap mengikuti pemeriksaan serta ketentuan profesi Polri. Kapolda Sulawesi Barat menegaskan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal hukum. Karena itu, apabila seorang anggota diduga melakukan tindak pidana, dugaan tersebut wajib diproses menurut ketentuan hukum. Penegasan ini menempatkan pertanggungjawaban hukum sebagai prinsip yang berlaku bagi setiap anggota, tanpa menghapus proses etik yang berjalan melalui kewenangan Propam.

Baca juga: Perkara Dugaan Penganiayaan Koordinator BEM UI Resmi Masuk Penyidikan | DPR Dorong Penegakan Hukum atas Dugaan Permainan Harga Pangan | Warung Bhabinkamtibmas, Aipda Didi MS Sambangi Warung Ibu Enuy di Sukanagara

4,034 views