Jakarta | Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan ini menjadi perkembangan penting dalam proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan korporasi di sektor perkebunan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya diarahkan kepada pelaku perorangan, tetapi juga mencakup badan usaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan terjadinya kebakaran di area konsesinya.
Informasi mengenai penetapan tersangka itu disampaikan oleh Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pipit Subiyanto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Dalam penyampaiannya, penetapan sembilan korporasi tersebut berkaitan dengan penanganan sejumlah laporan polisi mengenai kebakaran hutan dan lahan.
Penanganan melalui beberapa laporan polisi tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri dugaan pelanggaran, mengumpulkan alat bukti, serta mengidentifikasi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Status tersangka terhadap perusahaan merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan, sehingga pembuktian lebih lanjut tetap dilakukan melalui tahapan penyidikan dan mekanisme peradilan. Aparat penegak hukum juga perlu memastikan bahwa setiap keputusan didukung bukti yang memadai serta dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasus ini sekaligus menegaskan perhatian pemerintah terhadap dampak karhutla, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas sosial dan ekonomi. Dengan menetapkan korporasi sebagai tersangka, aparat berupaya memperkuat pertanggungjawaban hukum dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan lahan. Proses berikutnya akan menentukan bagaimana dugaan pelanggaran tersebut dibuktikan dan bagaimana pertanggungjawaban masing-masing perusahaan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Penanganan perkara korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara bersama oleh Bareskrim Polri dan 10 polda jajaran. Koordinasi tersebut mencakup perkara yang menempatkan sembilan perusahaan sawit sebagai tersangka. Keterlibatan sejumlah satuan kewilayahan itu menunjukkan bahwa penanganan kasus berlangsung melalui kerja bersama tingkat pusat dan daerah, dengan Bareskrim sebagai bagian dari unsur yang menangani perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto, menyampaikan bahwa perkara tersebut ditangani secara berkoordinasi oleh Bareskrim bersama 10 polda jajaran. Pernyataan itu menegaskan adanya pembagian peran penanganan institusi di tingkat pusat dan kepolisian daerah yang terkait dengan perkara korporasi tersebut. Koordinasi menjadi dasar dalam memastikan penanganan kasus dilakukan oleh unsur-unsur yang terlibat sesuai dengan lingkup kewenangannya.
Langkah hukum ini diarahkan pada pertanggungjawaban korporasi dalam kasus karhutla. Dengan demikian, perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka menjadi subjek pertanggungjawaban dalam perkara, bukan semata-mata persoalan yang dikaitkan dengan pihak perseorangan. Penetapan tersebut menempatkan badan usaha sebagai entitas yang dimintai pertanggungjawaban atas perkara karhutla sesuai dengan penanganan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Kerja bersama Bareskrim dan 10 polda jajaran juga menjadi bagian penting dari penanganan perkara yang melibatkan beberapa perusahaan sawit. Koordinasi antarsatuan itu memperlihatkan bahwa perkara korporasi tersebut ditangani secara terpadu oleh jajaran kepolisian. Fokusnya tetap berada pada proses pertanggungjawaban korporasi atas kasus karhutla, sebagaimana disampaikan Pipit mengenai keterlibatan Bareskrim dan 10 polda dalam penanganan perkara.
Bareskrim Polri memaparkan bahwa rangkaian perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ditangani mencakup 98 laporan polisi. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak berangkat dari satu kejadian tunggal, melainkan dari sejumlah laporan yang berkaitan dengan dugaan pembakaran atau kelalaian dalam pengelolaan area perkebunan. Setiap laporan menjadi bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk menelusuri lokasi kejadian, pola peristiwa, serta pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Berdasarkan data yang disampaikan, total luas lahan yang terbakar dalam rangkaian kasus itu mencapai 25.600,26 hektare. Cakupan area tersebut menggambarkan skala dampak yang luas, baik terhadap kondisi lingkungan maupun aktivitas masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Luas lahan menjadi salah satu unsur penting dalam menggambarkan bobot perkara, meskipun penentuan tanggung jawab pidana tetap memerlukan pembuktian atas hubungan kebakaran, pengelolaan lahan, dan tindakan atau kebijakan pihak terkait.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan sembilan perusahaan sebagai tersangka korporasi. Penetapan itu menempatkan badan usaha sebagai subjek hukum yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara karhutla, bukan semata-mata menitikberatkan proses hukum pada individu di lapangan. Pemeriksaan terhadap korporasi dapat mencakup kebijakan perusahaan, sistem pencegahan kebakaran, pengawasan operasional, serta respons ketika titik api ditemukan.
Dengan demikian, 98 laporan polisi, luas lahan terbakar 25.600,26 hektare, dan penetapan sembilan perusahaan tersangka menunjukkan cakupan penanganan yang besar dan berlapis. Angka-angka tersebut menjadi gambaran awal mengenai skala perkara yang disampaikan Bareskrim, sementara proses hukum berikutnya tetap akan menguji alat bukti, peran masing-masing perusahaan, dan pemenuhan unsur pidana melalui tahapan penyidikan serta persidangan.
Berdasarkan data yang disampaikan Bareskrim Polri, sebaran laporan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perbedaan jumlah penanganan antarwilayah. Polda Kalimantan Barat tercatat menangani 33 laporan polisi, jumlah terbanyak di wilayah yang disebutkan dalam data tersebut. Angka ini merujuk pada jumlah laporan yang ditangani kepolisian daerah sebagaimana dicatat dalam sumber, bukan ukuran luasan kebakaran maupun penilaian terhadap dampak peristiwa.
Setelah Kalimantan Barat, Polda Sumatera Selatan menangani 17 laporan polisi. Rincian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan jumlah laporan terbanyak kedua dalam daftar yang disampaikan Bareskrim Polri. Penyebutan angka ini memberikan gambaran mengenai distribusi laporan karhutla yang tercatat pada masing-masing wilayah, tanpa mengubahnya menjadi perhitungan mengenai tingkat keparahan kejadian.
Polda Kalimantan Tengah berada pada urutan berikutnya dengan 14 laporan polisi. Dengan demikian, tiga wilayah yang disebutkan secara khusus dalam sumber tersebut adalah Kalimantan Barat dengan 33 laporan, Sumatera Selatan dengan 17 laporan, dan Kalimantan Tengah dengan 14 laporan. Data itu merupakan rincian jumlah laporan yang ditangani oleh masing-masing Polda, sehingga penggunaannya perlu dibatasi pada informasi administratif mengenai penanganan laporan.
Perbedaan jumlah tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan faktor yang menyebabkan laporan di suatu wilayah lebih banyak daripada wilayah lainnya. Sumber yang menjadi dasar pemberitaan juga tidak menyatakan hubungan langsung jumlah laporan di ketiga Polda tersebut dan penetapan sembilan perusahaan sawit sebagai tersangka. Karena itu, informasi mengenai sebaran laporan perlu dipisahkan dari proses penetapan tersangka, sementara setiap angka dipahami sesuai konteksnya sebagai jumlah laporan polisi yang tercatat dalam data Bareskrim Polri.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Strategi BPBD Jatim dalam Menanggulangi Karhutla di Gunung Kawinajang dan Gunung Buthak
