JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tetap menjadi prioritas utama kebijakan bank sentral. Prioritas tersebut diperlukan untuk menciptakan sekaligus menjaga iklim ekonomi yang kondusif di Indonesia, terutama ketika perekonomian global menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Stabilitas menjadi fondasi penting agar aktivitas usaha, konsumsi, investasi, dan arus perdagangan dapat berlangsung secara terukur.
Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah tingginya suku bunga global yang bertahan lebih lama, atau dikenal sebagai fenomena higher for longer. Kebijakan moneter ketat di berbagai negara dapat memengaruhi arus modal, biaya pembiayaan, serta sentimen investor terhadap negara berkembang. Dampak tersebut juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sektor keuangan Indonesia, khususnya melalui pergerakan nilai tukar rupiah. Jika tidak dikelola secara hati-hati, volatilitas nilai tukar dapat memengaruhi harga barang impor, inflasi, dan keputusan pelaku usaha.
Dalam situasi tersebut, Bank Indonesia perlu menjalankan dua peran secara bersamaan. Di satu sisi, BI berkewajiban menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan agar ketahanan ekonomi tetap terpelihara. Di sisi lain, bank sentral juga perlu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang mampu memperkuat permintaan, memperlancar pembiayaan, dan menjaga kepercayaan pasar.
Peran ganda itu sejalan dengan mandat dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Mandat tersebut menempatkan stabilitas dan dukungan terhadap pertumbuhan sebagai bagian penting dari pengelolaan perekonomian. Karena itu, kebijakan BI tidak hanya berorientasi pada pengendalian risiko, tetapi juga diarahkan untuk mendukung sektor riil, memperluas kegiatan produktif, dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Keseimbangan ketahanan dan pertumbuhan menjadi kunci menghadapi dinamika suku bunga global.
Indonesia menghadapi tingkat ketidakpastian ekonomi yang tinggi, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun perkembangan global. Dari sisi eksternal, arah kebijakan suku bunga bank sentral utama, gejolak pasar keuangan, perubahan arus modal, serta ketegangan geopolitik dapat memengaruhi nilai tukar rupiah dan stabilitas perekonomian nasional. Sementara itu, dari sisi domestik, dinamika pertumbuhan, kebutuhan pembiayaan, tekanan harga, dan perkembangan konsumsi turut menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan moneter.
Dalam kondisi tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa kebijakan moneter BI akan lebih difokuskan pada upaya menjaga stabilitas. Menurutnya, iklim ekonomi yang kondusif hanya dapat tercapai apabila stabilitas ekonomi terpelihara. Stabilitas tersebut mencakup kestabilan nilai tukar rupiah, inflasi yang terkendali, serta kondisi pasar keuangan yang tetap terjaga. Pendekatan ini dinilai penting agar perekonomian memiliki dasar yang kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di tengah tekanan global.
Indonesia juga membutuhkan pasokan valuta asing yang memadai untuk memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi, pembayaran kewajiban luar negeri, dan pembiayaan kegiatan usaha. Ketersediaan valuta asing yang cukup dapat membantu mengurangi tekanan terhadap rupiah, terutama ketika permintaan meningkat atau arus modal global mengalami perubahan. Karena itu, upaya memperkuat arus modal masuk menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga ketahanan eksternal Indonesia.
Untuk mendukung tujuan tersebut, BI memilih tidak menaikkan suku bunga BI Rate sebagai respons utama terhadap tekanan yang ada. Sebagai gantinya, bank sentral menyiapkan inovasi kebijakan berupa insentif pengurangan biaya lindung nilai atau hedging bagi investor asing yang membawa arus modal masuk. Insentif ini diharapkan menurunkan biaya pengelolaan risiko nilai tukar, sehingga investasi di Indonesia menjadi lebih menarik. Langkah tersebut menunjukkan bahwa BI berupaya menjaga stabilitas tanpa menambah beban pembiayaan dalam negeri secara langsung.
Penerapan insentif biaya hedging yang telah diberlakukan sejak bulan sebelumnya mulai menunjukkan hasil terhadap arus modal masuk. Berdasarkan pernyataan Destry, nilai arus modal yang memanfaatkan insentif tersebut telah mencapai sekitar 7 miliar dolar AS. Capaian ini menjadi salah satu perkembangan yang diperhatikan Bank Indonesia dalam menghadapi tekanan suku bunga global dan menjaga stabilitas ekonomi.
Insentif tersebut memberikan dukungan bagi transaksi lindung nilai, sehingga arus modal dapat berlangsung dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko perubahan nilai tukar. Masuknya dana sekitar 7 miliar dolar AS dinilai membantu sasaran Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. Stabilitas nilai tukar menjadi penting ketika kondisi global masih dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga negara-negara utama dan pergerakan pasar keuangan internasional.
Selain mendukung kestabilan rupiah, arus modal yang memanfaatkan insentif hedging juga dinilai membantu menjaga cadangan devisa. Dengan demikian, kebijakan tersebut berperan dalam memperkuat upaya Bank Indonesia mempertahankan kondisi eksternal yang stabil. Pencapaian itu menunjukkan bahwa langkah berbasis insentif dapat digunakan untuk mendukung keseimbangan pasar tanpa menambah tekanan melalui kebijakan suku bunga.
Bank Indonesia menilai hasil tersebut membantu mencapai tujuan stabilitas tanpa harus menaikkan BI Rate. Pilihan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan stabilitas nilai tukar dan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ketika arus modal masuk dapat didukung melalui insentif biaya hedging, ruang kebijakan menjadi lebih fleksibel dalam merespons tekanan global. Angka sekitar 7 miliar dolar AS menjadi indikator awal bahwa kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi terhadap penguatan stabilitas rupiah dan cadangan devisa, sekaligus mendukung sikap Bank Indonesia yang mengutamakan stabilitas ekonomi.
Setelah menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian di tengah tekanan suku bunga global, Bank Indonesia akan memberikan perhatian yang lebih besar pada dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan ini dilakukan tanpa mengabaikan stabilitas yang telah menjadi prioritas. Melalui insentif likuiditas makroprudensial (KLM), BI mengoptimalkan instrumen makroprudensial agar dapat mendorong aktivitas ekonomi secara terukur dan tetap sejalan dengan ketahanan sistem keuangan. KLM menjadi sarana untuk memperkuat transmisi kebijakan ke sektor riil serta menciptakan ruang pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha.
Sektor perumahan menjadi salah satu fokus karena memiliki dampak beruntun dan keterkaitan antarsektor yang besar. Aktivitas pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian, tetapi juga menggerakkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan produksi, bahan bangunan, serta jasa pendukung. Dengan demikian, dukungan terhadap sektor ini berpotensi memperluas aktivitas ekonomi melalui rantai pasok yang saling terhubung. Optimalisasi instrumen makroprudensial diarahkan untuk membantu hubungan tersebut berjalan lebih efektif, sesuai kondisi perekonomian dan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.
Keterkaitan itu dapat dilihat melalui backward linkage dan forward linkage. Backward linkage menggambarkan hubungan sektor perumahan dengan sektor hulu yang memasok kebutuhan pembangunan, seperti industri bahan bangunan, manufaktur, serta berbagai penyedia input lainnya. Ketika kegiatan perumahan meningkat, permintaan dari sektor-sektor tersebut ikut terdorong. Sementara itu, forward linkage menunjukkan hubungan sektor perumahan dengan sektor hilir yang memanfaatkan hasil pembangunan, termasuk jasa terkait hunian, perdagangan, dan layanan pendukung. Melalui keterkaitan hulu dan hilir tersebut, kebijakan KLM diharapkan dapat mengoptimalkan peran instrumen makroprudensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.
