Jakarta Pusat, 20 Mei 2026 — Suasana di depan kantor TVRI, Jakarta Pusat, mendadak dipenuhi lautan massa berpakaian atribut organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat pada Rabu siang, 20 Mei 2026. Sejak menjelang tengah hari, iring-iringan peserta aksi mulai berdatangan sambil membawa spanduk, poster, hingga pengeras suara yang terus menggaungkan tuntutan soal ekonomi kerakyatan dan penindakan mafia tanah.
Aksi yang berlangsung mulai pukul 11.35 WIB hingga sekitar 12.50 WIB itu digelar oleh Gerakan Mahasiswa Merah Putih bersama sejumlah organisasi mahasiswa, kelompok tani, serikat buruh, hingga komunitas pedagang pasar. Massa datang dari berbagai titik di Jakarta dengan membawa satu isu utama, yakni dukungan terhadap penguatan ekonomi nasional berbasis amanat Pasal 33 UUD 1945.
Di bawah terik cuaca siang ibu kota, para peserta aksi tampak berjejer memadati area depan gedung TVRI. Beberapa di antaranya membawa bendera organisasi, sementara sebagian lain membentangkan poster berisi kritik terhadap praktik monopoli ekonomi dan dominasi kelompok oligarki.
Tulisan bernada keras terlihat jelas di sejumlah spanduk yang dibawa massa. Salah satu yang paling mencolok bertuliskan “Bumi, Air dan Kekayaan Alam untuk Rakyat, Bukan Oligarki”. Ada pula seruan “Bangun Persatuan Nasional, Tegakkan Pasal 33 UUD 1945” yang terus diangkat peserta aksi sepanjang demonstrasi berlangsung.
Aksi tersebut dipimpin oleh sejumlah tokoh organisasi, di antaranya Aiman dari Tani Merdeka Indonesia, Bintang Wahyu Saputra selaku Ketua PB SEMMI, serta Zulkarnaini dari APPSI. Berdasarkan estimasi di lapangan, jumlah massa yang hadir mencapai sekitar 700 orang.
Selain mahasiswa, aksi itu juga melibatkan gabungan elemen lain seperti LMND, KNARA, GMNI, BEM Pesantren, SRMI, KMHDI, KPBI, GSBI, ASPEK, SEPETA, SPEED, hingga Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).
Dari atas mobil komando, orasi demi orasi terus disampaikan secara bergantian. Massa beberapa kali meneriakkan tuntutan agar pemerintah serius menindak mafia tanah yang dianggap selama ini merugikan petani dan masyarakat kecil.
Dalam salah satu orasinya, massa menilai persoalan penguasaan lahan oleh kelompok tertentu telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Mereka menyebut negara harus hadir membela hak petani dan menghentikan praktik-praktik yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Kami datang membawa amanat rakyat. Pasal 33 UUD 1945 harus benar-benar dijalankan demi kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” seru salah satu orator yang langsung disambut teriakan dukungan dari peserta aksi.
Tak hanya isu pertanahan, demonstrasi tersebut juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Massa menilai Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk berdiri sebagai negara produsen dan tidak terus menjadi pasar bagi produk asing.
Dalam tuntutannya, peserta aksi mendorong pemerintah memperkuat sektor pertanian, industri nasional, perikanan, koperasi, UMKM, hingga pesantren sebagai basis ekonomi rakyat. Mereka juga meminta negara lebih serius melindungi pedagang pasar tradisional dan pelaku usaha kecil.
Beberapa peserta aksi bahkan membawa poster bertuliskan penolakan terhadap kartel pangan, mafia impor, serta praktik ekonomi yang dinilai menyulitkan masyarakat kecil. Mereka menegaskan pembangunan nasional harus berjalan adil dan berpihak kepada rakyat.
Di tengah aksi, sejumlah perwakilan organisasi turut membacakan pernyataan sikap secara terbuka. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dianggap sejalan dengan semangat konstitusi.
Dalam pernyataan tersebut, PB SEMMI menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Mereka menilai pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
PB SEMMI juga menyoroti pentingnya penguatan produksi dalam negeri. Menurut mereka, ketergantungan terhadap impor hanya akan memperlemah ketahanan nasional serta mempersempit ruang tumbuh petani, nelayan, UMKM, dan industri lokal.
Selain itu, organisasi tersebut turut mendorong keberlanjutan program swasembada pangan, hilirisasi industri nasional, hingga penguatan sektor energi dan mineral agar hasil kekayaan alam Indonesia tidak hanya dinikmati pihak tertentu.
Mereka menilai penguatan peran negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Negara disebut tidak boleh kalah oleh dominasi pasar maupun kelompok yang menguasai sumber daya rakyat.
Sementara itu, Tani Merdeka Indonesia bersama APPSI juga menyampaikan sikap serupa. Kedua organisasi itu mendukung pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang dinilai memberi ruang lebih besar kepada petani, nelayan, pedagang pasar, dan pelaku usaha kecil.
Menurut mereka, sistem ekonomi nasional tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau pemilik modal tertentu. Pemerintah diminta memastikan masyarakat kecil memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Dalam pernyataan bersama itu, Tani Merdeka Indonesia dan APPSI juga mendukung langkah pemerintah melawan praktik monopoli, permainan harga, hingga kartel yang dinilai merugikan petani dan pedagang pasar.
Mereka turut meminta penguatan koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat. Menurut mereka, koperasi dapat menjadi alat untuk memperluas akses modal, distribusi usaha, hingga memperkuat pasar bagi masyarakat kecil di daerah.
Sepanjang aksi berlangsung, aparat keamanan tampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas maupun potensi kericuhan. Meski massa sempat memenuhi sebagian badan jalan, situasi secara umum tetap terkendali.
Petugas juga terlihat melakukan pengaturan arus kendaraan di sekitar kawasan TVRI agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Tidak terlihat adanya bentrokan ataupun tindakan anarkis selama demonstrasi berlangsung.
Menjelang pukul 12.50 WIB, massa mulai membubarkan diri secara bertahap setelah seluruh agenda orasi dan pembacaan pernyataan sikap selesai dilaksanakan. Peserta aksi meninggalkan lokasi dengan tertib sambil tetap membawa atribut organisasi masing-masing.
Aksi unjuk rasa itu menjadi salah satu rangkaian demonstrasi yang menyoroti isu ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan, hingga penegakan hukum terhadap mafia tanah dan praktik monopoli ekonomi. Massa menegaskan mereka akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat kecil dan sesuai amanat konstitusi.
