JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Komisi II DPR tengah membahas sejumlah opsi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu. Salah satu gagasan yang muncul ialah penambahan sekitar 11 kursi DPR untuk memperkuat keterwakilan wilayah. Usulan ini menjadi bagian dari pembahasan awal mengenai desain kelembagaan dan sistem perwakilan yang akan diatur dalam rancangan aturan tersebut.
Wacana penambahan kursi tersebut berasal dari Badan Keahlian DPR. Lembaga itu menyampaikan sejumlah kajian dan alternatif sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi II dalam merumuskan materi RUU Pemilu. Dengan demikian, angka sekitar 11 kursi belum dapat dipandang sebagai jumlah yang telah disepakati, melainkan sebagai salah satu opsi yang sedang dikaji berdasarkan kebutuhan representasi dan perkembangan jumlah penduduk di berbagai daerah.
Pembahasan ini masih berada pada tahap penyusunan rancangan undang-undang. Setiap usulan masih mungkin mengalami perubahan setelah melalui pembahasan internal, kajian akademik, serta komunikasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Proses tersebut diperlukan agar perubahan komposisi kursi tidak hanya mempertimbangkan aspek politik, tetapi juga prinsip kesetaraan suara, proporsionalitas, dan pemerataan keterwakilan.
Komisi II perlu menilai secara cermat dampak penambahan kursi terhadap jumlah keseluruhan anggota DPR, pembagian daerah pemilihan, serta beban penyelenggaraan pemilu. Kajian juga dapat mencakup penyesuaian alokasi kursi antarwilayah agar representasi masyarakat tetap sejalan dengan ketentuan konstitusi dan kebutuhan demokrasi nasional.
Karena itu, informasi mengenai tambahan 11 kursi sebaiknya dipahami sebagai wacana terbatas dalam proses legislasi, bukan keputusan final. Kepastian mengenai jumlah kursi, wilayah yang terdampak, dan mekanisme penerapannya baru akan terlihat setelah seluruh tahapan pembahasan RUU Pemilu selesai dan rancangan tersebut memperoleh persetujuan sesuai prosedur pembentukan undang-undang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai pembagian kursi di parlemen tidak dapat hanya didasarkan pada jumlah penduduk. Pendekatan tersebut memang terlihat sederhana karena menghubungkan jumlah warga dengan jumlah wakil yang tersedia. Namun, dalam konteks Indonesia, prinsip itu perlu dipertimbangkan bersama faktor lain agar sistem perwakilan mampu mencerminkan kondisi nasional secara utuh. Keterwakilan tidak semata-mata berkaitan dengan banyaknya orang, tetapi juga dengan keberadaan wilayah yang memiliki kebutuhan, tantangan, dan karakter berbeda.
Perbedaan geografis menjadi salah satu pertimbangan penting. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan kondisi transportasi yang tidak seragam. Sebagian daerah memiliki akses antarpulau yang terbatas, medan yang sulit, serta biaya pelayanan publik dan pembangunan yang lebih tinggi. Situasi tersebut membuat persoalan masyarakat di suatu wilayah tidak selalu dapat disamakan dengan persoalan di wilayah lain. Karena itu, alokasi kursi perlu memberi ruang yang memadai bagi daerah untuk menyuarakan kepentingannya secara langsung dalam proses legislasi.
Ketimpangan kepadatan penduduk Jawa dan luar Jawa juga berpengaruh terhadap perdebatan ini. Pulau Jawa memiliki konsentrasi penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan banyak wilayah lain. Apabila pembagian kursi sepenuhnya mengikuti jumlah penduduk, alokasi perwakilan berisiko semakin terkonsentrasi di Jawa. Daerah-daerah di luar Jawa dapat memperoleh porsi kursi yang lebih kecil, meskipun memiliki wilayah luas, keragaman sosial, serta persoalan pembangunan yang memerlukan perhatian politik tersendiri.
Dalam situasi tersebut, prinsip one man, one vote tidak bisa diterapkan secara sederhana untuk menentukan pembagian kursi lintas provinsi. Kesetaraan suara tetap penting, tetapi penerapannya harus diselaraskan dengan prinsip keterwakilan wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Parlemen perlu memastikan bahwa setiap bagian Indonesia memiliki saluran politik yang cukup untuk menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, ukuran keterwakilan mencakup jumlah orang sekaligus keberadaan wilayah, sehingga desain pembagian kursi dapat menjaga keseimbangan keadilan demografis dan keutuhan teritorial.
Aria menjelaskan bahwa jumlah kursi di lembaga perwakilan tidak ditentukan semata-mata berdasarkan penambahan administratif atau pertimbangan politik sesaat. Setiap jumlah kursi memiliki rumus keterwakilan tersendiri yang memperhitungkan kondisi penduduk, karakter wilayah, serta kebutuhan untuk memastikan suara masyarakat dapat tersalurkan secara proporsional. Karena itu, pembahasan mengenai perubahan komposisi kursi perlu ditempatkan dalam kerangka perhitungan yang terukur, bukan sekadar pembagian angka antarwilayah.
Dalam pembahasan tersebut, muncul kemungkinan penambahan 11 kursi dari jumlah yang tersedia saat ini. Aria menyampaikan kemungkinan itu sebagai bagian dari simulasi, sehingga angka tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan atau jumlah final. Usulan penambahan berkaitan dengan upaya memperkuat representasi daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan sebaran penduduk berbeda dari wilayah daratan. Dengan tambahan tersebut, keterwakilan daerah diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi masyarakat yang berada di wilayah terpencil, terpisah oleh laut, atau memiliki akses politik yang tidak seragam.
Menurut Aria, penambahan kursi dapat dinilai masuk akal apabila tujuan utamanya adalah memperkuat keterwakilan wilayah dan kemudian dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Penghitungan itu tidak dilakukan tanpa dasar, melainkan menggunakan simulasi serta rumus keterwakilan yang juga dikenal dalam praktik sejumlah negara. Perbandingan tersebut menjadi bahan untuk menilai bagaimana prinsip representasi dapat diterapkan sesuai karakter Indonesia, termasuk kemajemukan wilayah dan kondisi kepulauan. Pembahasan ini juga tidak berkaitan dengan gagasan pembentukan daerah pemilihan nasional. Fokusnya tetap pada penyempurnaan formula pembagian kursi agar setiap daerah memperoleh ruang keterwakilan yang lebih memadai melalui mekanisme yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aria menjelaskan bahwa PDIP belum mengambil keputusan final mengenai wacana penerapan daerah pemilihan (dapil) nasional. Gagasan tersebut masih dikaji dari berbagai sisi, terutama dampaknya terhadap kualitas demokrasi, hubungan wakil dan konstituen, serta kemampuan sistem pemilu dalam menghadirkan representasi yang seimbang. Karena itu, pembahasan tidak semata-mata diarahkan pada perubahan teknis pembagian dapil, melainkan juga pada tujuan utama pemilu, yaitu memastikan suara masyarakat tersalurkan melalui lembaga perwakilan.
Menurut penjelasan tersebut, pertanyaan penting yang perlu dijawab ialah apakah dapil nasional mampu mencerminkan keterwakilan rakyat dan wilayah secara lebih baik dibandingkan sistem yang berlaku. Sistem dengan cakupan wilayah yang sangat luas berpotensi memberikan pilihan politik yang lebih beragam, tetapi juga dapat memperlemah kedekatan anggota DPR dan masyarakat di daerah. Sebaliknya, pembagian berdasarkan wilayah tertentu dapat menjaga hubungan langsung dengan konstituen, meskipun masih menghadapi persoalan ketimpangan jumlah pemilih, luas wilayah, dan akses terhadap proses politik.
Asas representatif menjadi salah satu prinsip yang dipertimbangkan PDIP, baik ketika membahas sistem dapil maupun ketika menentukan jumlah kursi DPR. Keterwakilan tidak hanya diukur dari banyaknya penduduk yang berada dalam suatu daerah, tetapi juga dari kemampuan setiap wilayah memperoleh saluran politik yang memadai. Pertimbangan tersebut diperlukan agar keputusan mengenai desain pemilu tidak menghasilkan perwakilan yang secara statistik tampak seimbang, tetapi kurang mampu menyerap persoalan masyarakat di berbagai kawasan.
Perbedaan alokasi kursi antardaerah, dalam pandangan ini, merupakan keputusan politik yang ditujukan untuk memperkuat keterwakilan sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, penentuan jumlah kursi tidak cukup hanya mengandalkan data jumlah penduduk. Faktor geografis, karakter kepulauan, kesenjangan pembangunan, serta kebutuhan menjaga keterhubungan nasional juga perlu diperhitungkan secara cermat dalam setiap keputusan.
