Jakarta, 2 Agustus 2026 — Desakan evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengemuka dalam diskusi bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Reshuffle dan Efisiensi Kabinet Gemuk” yang digelar Gerakan Oposisi di Kedai Tempo Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (2/8/2026). Forum yang berlangsung pukul 14.00 hingga 17.45 WIB itu dihadiri sekitar 90 peserta dan menghadirkan sejumlah pengamat hukum, analis politik, serta tokoh nasional.
Presiden Gerakan Oposisi Syukur Mandar dalam forum tersebut menilai arah pemerintahan perlu kembali berorientasi pada tujuan utama bernegara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia menyebut proses demokrasi tidak semata berkaitan dengan biaya politik, tetapi membawa harapan masyarakat yang dititipkan kepada pemimpin terpilih untuk mengambil kebijakan di tingkat pemerintahan.
Syukur juga menyoroti persoalan struktur pemerintahan yang dinilai terlalu besar. Menurutnya, kabinet perlu dirampingkan agar lebih efektif, termasuk mengurangi jumlah posisi menteri maupun wakil menteri. Ia menilai sistem politik yang sehat tetap membutuhkan keberadaan kelompok oposisi sebagai pengawas jalannya pemerintahan, sekaligus mendorong evaluasi terhadap sejumlah proyek pembangunan yang dinilai belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pengamat hukum Dr. Saor Siagian, S.H., M.H., dalam kesempatan yang sama mengkritisi tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon pejabat publik. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi celah munculnya praktik korupsi karena biaya pencalonan tidak sebanding dengan penghasilan resmi yang diterima. Ia juga menilai pemberantasan korupsi masih lemah akibat belum adanya efek jera yang kuat terhadap pelaku kejahatan korupsi.
Analis politik Prof. Dr. TB Massa Djafar menyampaikan bahwa persoalan utama bangsa tidak hanya berada pada sektor ekonomi, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan kepercayaan publik dapat terus menurun apabila pemerintah tidak mampu membuktikan komitmen dalam menangani persoalan korupsi dan memastikan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif hingga tingkat masyarakat.
Sementara itu, analis politik Eduardus Lemanto, Ph.D., serta Direktur LIMA Indonesia Ray Rangkuti menilai persoalan pemerintahan bukan hanya terletak pada jumlah kementerian, melainkan cara pengelolaan kekuasaan. Mereka menyebut pergantian kabinet tidak akan menghasilkan perubahan besar apabila pola komunikasi politik, pengambilan keputusan, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat tidak diperbaiki. Ray juga menyoroti perlunya reformasi institusi hukum, termasuk evaluasi terhadap kepemimpinan Polri.
Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier menilai pemerintah perlu kembali menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan kebijakan ekonomi nasional. Ia menyebut program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat memperoleh dukungan masyarakat apabila benar-benar diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan. Diskusi Gerakan Oposisi ini menjadi salah satu bentuk kritik publik terhadap pemerintahan Prabowo, khususnya terkait efektivitas kabinet, pemberantasan korupsi, dan upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Pewarta: Abdul Latif
