Kota Peruri | Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tidak dialihkan pembayarannya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penghasilan ASN tetap dibayarkan menggunakan mekanisme yang selama ini berlaku.
Penegasan tersebut menjawab perhatian publik terkait usulan yang mengaitkan koperasi desa dan kelurahan dengan pembayaran gaji aparatur negara. Sampai saat ini, usulan mengenai peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut masih dibahas. Karena itu, pembahasan yang berlangsung tidak dapat diartikan sebagai keputusan untuk mengubah jalur pembayaran gaji.
Dengan demikian, pegawai negeri maupun ASN tidak perlu menyimpulkan bahwa skema penggajian mereka telah berganti. Pemerintah menyatakan pembayaran tetap berjalan melalui mekanisme yang sudah diterapkan, tanpa pengalihan ke koperasi desa atau kelurahan. Pernyataan para menteri itu juga menegaskan bahwa belum ada perubahan dalam tata cara pembayaran gaji berdasarkan informasi yang disampaikan.
Penting untuk membedakan usulan yang sedang dibicarakan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pembahasan mengenai kemungkinan keterlibatan koperasi tidak serta-merta mengubah pelaksanaan pembayaran gaji ASN. Selama belum ada keputusan resmi yang menyatakan sebaliknya, mekanisme yang berjalan tetap menjadi acuan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari wacana yang masih dibahas, tetapi belum menggantikan sistem pembayaran gaji aparatur. Penjelasan dari Menteri Keuangan dan Menteri PANRB memastikan bahwa isu tersebut tidak berarti gaji ASN akan disalurkan melalui koperasi. Untuk saat ini, pemerintah menegaskan keberlanjutan mekanisme pembayaran yang sudah berlaku, sementara pembahasan usulan tetap berlangsung tanpa dinyatakan sebagai perubahan skema.
Rini menyatakan belum ada rencana untuk mengalihkan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dari skema yang selama ini berlaku. Keterangan itu disampaikan saat ditemui di Taman Kota Peruri, Jakarta, Rabu (21/10/2026), menanggapi usulan agar pembayaran gaji dikaitkan dengan koperasi desa (Kopdes). Ia menegaskan bahwa pembicaraan mengenai usulan tersebut masih berlangsung dan belum menjadi keputusan mengenai mekanisme penggajian ASN.
Menurut Rini, hal yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan layanan penggajian dapat digunakan dengan nyaman, transparan, dan mudah oleh para ASN. Proses pembayaran semestinya memungkinkan pegawai menerima haknya secara praktis, tanpa menambah kesulitan atau ketidakjelasan dalam mengakses gaji. Kemudahan penerimaan hak tersebut penting bagi ASN di berbagai wilayah, termasuk mereka yang membutuhkan layanan yang sederhana dan dapat diandalkan. Karena itu, setiap gagasan tentang perubahan mekanisme perlu ditelaah dengan cermat, terutama terkait manfaat dan kemudahan bagi penerima gaji.
Rini juga menyampaikan bahwa ia masih perlu mencari informasi lebih lanjut dari Menteri Keuangan mengenai mekanisme yang diusulkan. Penjelasan tersebut diperlukan agar pembahasan memiliki dasar yang cukup sebelum pemerintah mempertimbangkan langkah apa pun. Dengan demikian, pernyataannya tidak dapat diartikan sebagai persetujuan terhadap rencana penyaluran gaji melalui koperasi. Sampai ada keterangan dan keputusan resmi, pembayaran gaji ASN tetap mengikuti skema yang berlaku. Usulan Kopdes masih berada dalam tahap pembahasan, sementara perhatian utama yang disampaikan Rini adalah pelayanan yang jelas dan mudah dijangkau oleh ASN. Ia menekankan bahwa hak pegawai harus dapat diterima dengan lancar, dan mekanisme apa pun perlu mendukung tujuan tersebut, bukan menimbulkan hambatan baru dalam proses pembayaran.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) saat ini tetap dilakukan melalui mekanisme yang telah berjalan. Ia menjawab pertanyaan mengenai wacana penyaluran gaji ASN melalui koperasi desa (Kopdes) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Menurut Suahasil, pemerintah masih mentransfer gaji secara langsung ke rekening masing-masing abdi negara.
Keterangan tersebut menegaskan bahwa pembahasan mengenai peran koperasi belum mengubah tata cara pembayaran yang berlaku. Dengan demikian, gaji ASN tetap diterima melalui rekening pribadi, sedangkan usulan agar koperasi terlibat dalam proses penyaluran belum menjadi kebijakan operasional. Skema transfer langsung masih menjadi acuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji kepada pegawai negara.
Penjelasan Suahasil juga selaras dengan penegasan Rini bahwa gagasan terkait Kopdes masih berada dalam pembahasan. Pernyataan itu perlu dibedakan dari keputusan resmi mengenai perubahan mekanisme pembayaran. Selama belum ada kebijakan baru yang ditetapkan, sistem yang berjalan tetap dipakai, dan aparatur negara tidak perlu menganggap wacana tersebut sebagai perubahan yang sudah berlaku.
Dalam konteks ini, pembahasan mengenai koperasi dapat dipahami sebagai usulan yang masih memerlukan kajian dan koordinasi lebih lanjut. Pemerintah perlu memastikan setiap rencana memiliki dasar pelaksanaan yang jelas, termasuk mengenai tata kelola, prosedur administrasi, serta pihak yang bertanggung jawab. Namun, Suahasil tidak menyampaikan bahwa proses transfer gaji akan dialihkan atau dihentikan. Ia justru merujuk pada mekanisme yang selama ini digunakan: pembayaran langsung dari pemerintah ke rekening pegawai.
Bagi ASN, informasi utama dari pernyataan tersebut adalah bahwa pola penerimaan gaji belum berubah. Gaji tetap ditransfer ke rekening masing-masing sesuai mekanisme saat ini, sementara wacana pemanfaatan Kopdes masih dibicarakan. Penegasan dari Suahasil dan Rini memberi batas yang jelas proses pembahasan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga usulan tersebut tidak semestinya ditafsirkan sebagai keputusan yang telah diterapkan.
Usulan agar koperasi ikut menjadi instrumen pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan kembali mengemuka setelah disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Gagasan tersebut menempatkan koperasi sebagai salah satu saluran yang mungkin dipertimbangkan dalam penyaluran pembayaran, bukan sebagai perubahan yang sudah diputuskan pemerintah. Ferry menyebut rencana itu perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait, terutama untuk menilai kemungkinan pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan mekanisme yang berlaku.
Ferry mengatakan pembahasan akan dilakukan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Keduanya sempat berbicara di sela rapat kabinet paripurna pada Rabu (21/10/2026), dan dari percakapan tersebut muncul rencana untuk mengkaji usulan itu lebih lanjut. Rencana pertemuan atau pembahasan tersebut menunjukkan bahwa gagasan masih berada pada tahap penjajakan. Hal itu tidak dapat diperlakukan sebagai tanda bahwa pemerintah telah menyepakati pengalihan pembayaran gaji ASN maupun pensiun kepada koperasi.
Dalam wacana yang disampaikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) bukan satu-satunya instrumen yang disebut. Ferry membuka kemungkinan koperasi secara lebih luas ikut dipertimbangkan, sehingga pembahasan tidak otomatis terbatas pada jaringan Kopdes tersebut. Namun, sejauh ini belum ada rincian mengenai koperasi yang dapat terlibat, kriteria keikutsertaan, cakupan penerima, atau cara pembayaran akan dijalankan. Aspek tata kelola, kesiapan operasional, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi juga belum dijelaskan sebagai rancangan yang telah ditetapkan.
Karena itu, usulan ini masih berupa wacana yang membutuhkan kajian dan pembahasan lintas pihak. Belum ada keterangan bahwa skema pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiunan yang berjalan saat ini akan segera berubah. Pembayaran ASN tetap dilakukan melalui skema yang berlaku sampai ada keputusan resmi mengenai kebijakan baru. Jika pembahasan berlanjut, hasilnya perlu disampaikan secara jelas, termasuk dasar kebijakan dan tahapan penerapannya, agar masyarakat dapat membedakan gagasan awal, opsi yang sedang dikaji, dan keputusan pemerintah yang mengikat.
Baca juga: Memperkuat Pemberdayaan Perempuan Melalui Kolaborasi | Dandim 0906/Kkr Berikan Arahan kepada Prajurit dan PNS melalui Jam Komandan | TNI Raih Empat Rekor MURI Melalui Berbagai Kegiatan Bersama Masyarakat
