Kabupaten Kepulauan Tanimbar | SKK Migas meningkatkan pengawasan terhadap Inpex Masela Ltd, operator Blok Masela, untuk memastikan masyarakat lokal terlibat aktif dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan operasional berlangsung lancar. Pengawasan tersebut menempatkan hubungan dengan warga sebagai bagian penting dari tata kelola proyek, bukan sekadar urusan pendukung. Keterlibatan yang bermakna diperlukan agar informasi mengenai rencana dan aktivitas proyek dapat dipahami masyarakat, sementara masukan serta persoalan yang muncul di tingkat lokal dapat dikenali lebih awal. Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas, M. Indarto Wibowo, menyampaikan keterangan tersebut saat diterima di Ambon, Maluku, pada Rabu (21/10). Tidak disebutkan tahun dalam keterangan itu.
Perhatian SKK Migas terhadap aspek sosial tercermin dalam peta risiko keamanan dan hasil social risk assessment proyek Lapangan Gas Abadi. Kedua pemetaan itu menunjukkan bahwa pengelolaan risiko tidak cukup hanya berfokus pada kemungkinan ancaman fisik terhadap aset, pekerja, atau kegiatan konstruksi. Dinamika sosial dan adat di sekitar wilayah proyek juga perlu dicermati, termasuk cara masyarakat memaknai kehadiran proyek serta hubungan berbagai kelompok dan pemangku kepentingan setempat. Dengan memahami konteks tersebut, operator dapat mengantisipasi isu yang berpotensi berkembang menjadi gangguan terhadap kelancaran kegiatan.
Ekspektasi ekonomi warga dan legitimasi lokal turut menjadi perhatian utama. Harapan terhadap kesempatan kerja, manfaat ekonomi, dan dampak pembangunan dapat berbeda antarwarga, sehingga perlu dikelola melalui komunikasi yang jelas dan konsisten. Sementara itu, legitimasi lokal berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap proses dan keputusan yang menyangkut proyek. Karena itu, pengawasan mencakup upaya memastikan keterlibatan warga berlangsung secara terbuka dan sesuai konteks sosial-adat setempat. Pendekatan ini membantu operator memahami kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat sebelum mengambil langkah yang berdampak pada lingkungan sosial proyek. Bagi SKK Migas, perhatian pada faktor-faktor tersebut mendukung pengelolaan keamanan yang lebih menyeluruh sekaligus menjaga agar pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat berjalan tertib, dengan masyarakat lokal diposisikan sebagai pihak yang perlu didengar dan dilibatkan secara aktif.
Di sekitar pengembangan Blok Masela, perhatian sosial-adat mencakup sejumlah risiko yang perlu dikenali dan dikelola sejak awal, bukan dianggap sebagai insiden yang telah terjadi. Sengketa wilayah ulayat dapat muncul apabila batas, hak, atau tata cara pemanfaatan ruang dipahami secara berbeda oleh para pihak. Pada saat yang sama, perubahan aktivitas dan arus informasi berpotensi memengaruhi hubungan antarkelompok sehingga menimbulkan fragmentasi sosial. Besarnya harapan terhadap peluang kerja, usaha, dan manfaat ekonomi proyek juga perlu direspons secara cermat agar tidak berkembang menjadi kekecewaan ketika realisasi manfaat tidak sesuai bayangan warga.
Dalam mengawasi kegiatan di wilayah proyek, SKK Migas menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal sejak tahap awal operasional. Tokoh adat perlu mendapat ruang untuk menyampaikan pandangan mengenai nilai, hak, dan tata kelola setempat. Nelayan juga perlu dilibatkan karena kegiatan proyek dapat berkaitan dengan ruang pesisir dan aktivitas melaut. Pemerintah desa berperan membantu menyampaikan informasi, memahami kebutuhan warga, serta menghubungkan masyarakat dengan pelaksana kegiatan. Pelibatan tersebut perlu berlangsung secara bermakna dan berkesinambungan, bukan sekadar memenuhi prosedur konsultasi.
Pengelolaan ekspektasi warga pesisir menjadi bagian penting dari upaya menjaga hubungan yang terbuka. Informasi mengenai tahapan proyek, jenis peluang yang tersedia, persyaratan rekrutmen, dan batas manfaat yang dapat dijanjikan perlu disampaikan secara realistis, konsisten, dan mudah dipahami. Penjelasan yang transparan membantu warga membedakan rencana dari hasil yang sudah pasti, sekaligus mengurangi ruang bagi kabar yang keliru. Forum dialog berkala dapat menjadi tempat untuk membahas perkembangan, mendengar masukan, dan menjelaskan keputusan. Selain itu, kanal pengaduan perlu mudah diakses, memiliki alur penanganan yang jelas, serta menyediakan tindak lanjut yang dapat dipantau. Dengan pencatatan dan pertanggungjawaban yang terbuka, kekhawatiran warga dapat ditangani sebelum membesar, sementara perbedaan pandangan mengenai adat, kegiatan pesisir, dan manfaat ekonomi dapat dibicarakan secara tertib bersama pihak terkait.
Pengamanan maritim di sekitar Blok Masela berkaitan langsung dengan ruang hidup nelayan pesisir. Laut bukan hanya jalur bagi kapal dan kegiatan proyek, tetapi juga sumber penghidupan, tempat bekerja, serta bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat. Karena itu, pengaturan aktivitas operasional perlu mempertimbangkan lokasi dan waktu kegiatan, jalur pelayaran nelayan, serta akses mereka ke wilayah tangkap. Koordinasi yang baik membantu mencegah gangguan terhadap mata pencaharian warga sekaligus mendukung pelaksanaan proyek secara tertib dan aman.
SKK Migas mendorong komunikasi yang terintegrasi di seluruh pihak, termasuk perusahaan, aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat pesisir. Informasi mengenai rencana kegiatan, potensi risiko, perubahan aktivitas laut, serta saluran pengaduan perlu disampaikan secara jelas dan tepat waktu. Pengamanan tidak semata-mata berarti menjaga area operasi secara fisik. Upaya tersebut juga mencakup membangun kepercayaan publik melalui keterlibatan warga dalam komunikasi, transparansi langkah yang diambil, dan penghormatan terhadap tata nilai adat. Dengan pendekatan ini, kekhawatiran masyarakat dapat dikenali lebih dini dan ditangani melalui dialog, bukan berkembang menjadi kesalahpahaman.
Dalam model pengamanan terpadu, setiap pihak memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. SKK Migas menjalankan fungsi tata kelola dan pengawasan, termasuk memastikan koordinasi serta penerapan ketentuan berjalan sesuai kerangka yang berlaku. Inpex bertugas memetakan risiko operasional yang berkaitan dengan kegiatan proyek dan menyiapkan langkah mitigasi yang relevan. Penyelarasan rencana dan respons kemudian dilakukan bersama pemangku kepentingan daerah, TNI AL, Polri, serta masyarakat pesisir. Keterlibatan para pihak memungkinkan pertukaran informasi mengenai kondisi lapangan, kebutuhan keamanan, dan aktivitas nelayan. Pembagian peran yang terang membantu menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat penanganan persoalan, dan memastikan keputusan mempertimbangkan keselamatan sekaligus kepentingan warga. Melalui komunikasi rutin dan mekanisme koordinasi yang terbuka, pengamanan laut dapat mendukung kegiatan Blok Masela tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk bekerja dan menjalankan kehidupan pesisirnya.
Blok Masela terletak di Laut Arafura, lepas pantai Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Pusat pengembangannya adalah Lapangan Gas Abadi, yang dirancang menjadi sumber produksi gas dan kondensat dalam skala besar. Letak proyek di kawasan kepulauan menjadikan pembangunan fasilitas serta dukungan logistik sebagai bagian penting dari pengembangan. Skala kegiatan ini juga membuat proyek berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi di wilayah sekitar, khususnya ketika pekerjaan konstruksi dan pembangunan fasilitas pendukung mulai berlangsung.
Operator proyek adalah Inpex Masela Ltd, yang bekerja bersama para mitra, yakni PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas Masela Sdn Bhd. Perkiraan investasi untuk pengembangan Blok Masela mencapai 20,9 miliar dolar AS. Rancangan kapasitas produksinya mencakup 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 juta kaki kubik gas per hari, serta 35.000 barel kondensat per hari. Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian fasilitas yang harus disiapkan untuk mendukung produksi.
Produksi komersial ditargetkan mulai pada 2029. Untuk mencapai target itu, tahapan pengembangan perlu berjalan dengan dukungan berbagai pekerjaan, termasuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang. Aktivitas konstruksi dapat membuka peluang bagi perekonomian Maluku melalui kebutuhan barang dan jasa serta keterlibatan tenaga kerja. Namun, terbukanya peluang tidak serta-merta menjamin warga setempat memperoleh manfaat secara langsung. Kesiapan tenaga kerja dan kemampuan memenuhi kebutuhan industri menjadi faktor penting agar masyarakat lokal dapat mengambil bagian.
Kebutuhan tenaga kerja diperkirakan muncul pada masa konstruksi maupun dalam pembangunan fasilitas pendukung.
Baca juga: Transformasi Energi Indonesia: Potensi Migas Nonkonvensional dan Peran Pertamina | Fenomena LGBT di Kabupaten Bogor Jadi Sorotan Publik, Warga Minta Peran Aktif Pemerintah dan Tokoh Agama JanganTutup Mata | Pengumuman Pemenang Lelang Blok Migas untuk Tahun 2026
