JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo, mengungkapkan Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1998-2024 sepakat untuk secara bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif, dengan kekuatan jaringan, pengalaman dan pengaruh yang masih dimiliki agar masyarakat tenang dan mendukung pemerintah dalam mengatasi efek domino ekonomi (inflationary shock) akibat situasi global saat ini. Selain masalah ketahanan fiskal, industri dalam negeri yang terus tergerus akibat derasnya barang-barang impor, salah satunya adalah mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang selalu menjadi isu sensitif dan kerap ditunggangi pihak-pihak tertentu.
Karena setiap kenaikan harga BBM akan langsung terasa pada kehidupan sehari-hari masyarakat, dari ongkos transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM juga berpotensi memperbesar tekanan terhadap laju inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Maret 2026 sebesar 3,48%. Pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa setiap penyesuaian harga BBM hampir selalu diikuti lonjakan inflasi jangka pendek. Pada 2022 misalnya, inflasi sempat menyentuh di atas 5 persen setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, sebelum akhirnya perlahan terkendali.
“Kenaikan BBM selalu memiliki efek berantai yang cepat dan luas. Begitu harga energi naik, biaya logistik meningkat, harga barang ikut naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat menurun. Ini yang harus diantisipasi secara serius oleh kita semua,” ujar Bamsoet saat Halabihalal Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, di Parle Senayan Jakarta, Kamis malam (23/4/26).
Hadir antara lain Oesman Sapta Odang, E.E. Mangindaan, Fadel Muhammad, Setya Novanto, Marzuki Alie, Mahyudin, Agus Hermanto, Azis Syamsuddin, Rahmat Gobel, Sjarifuddin Hasan, Melani Leimena Suharli, Priyo Budi Santoso, Amir Uskara, Dimyati Natakusumah dan Fahri Hamzah.
Wakil Ketua Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, persoalan utama yang sering muncul bukan semata pada kebijakan, melainkan pada tata kelola kebijakan itu sendiri serta kurangnya komunikasi publik menjadi faktor yang memperbesar resistensi masyarakat.
Sejumlah tokoh juga memberikan pandangan, masukan dan penguatan terhadap pentingnya tata kelola kebijakan yang lebih responsif. Marzuki Alie menekankan perlunya perbaikan gaya komunikasi pemerintah yang lebih tenang, jelas, dan mudah dipahami publik. Ia menilai, cara penyampaian kebijakan sangat menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara adil di seluruh wilayah Indonesia.
Rahmat Gobel dan Agus Hermanto menambahkan, pemerintah perlu melindungi industri dalam negeri dengan pembatasan barang-barang impor agar tidak gulung tikar.
Sementara itu, Amir Uskara menilai pola komunikasi di jajaran kabinet perlu diperbaiki secara menyeluruh, terutama dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang cepat. “Kondisi fiskal kita saat ini memang berat. Karena itu komunikasi pemerintah harus solid agar kebijakan bisa dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Amir Uskara.
Dari perspektif politik, Priyo Budi Santoso mengingatkan potensi gesekan sosial yang bisa muncul jika aspirasi publik tidak tersalurkan dengan baik. Ia menilai situasi global yang tidak menentu memperbesar tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.
“Parlemen harus menjadi penyuara rakyat, termasuk kelompok kritis dan moderat. Potensi gesekan sosial harus diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak pada stabilitas nasional,” kata Priyo Budi Santoso.
Selain itu, Azis Syamsuddin menyoroti pentingnya penguatan fungsi checks and balances dalam sistem demokrasi. Menurutnya, lemahnya fungsi tersebut dapat memicu berbagai gesekan, termasuk dalam relasi antar lembaga negara.
“Fungsi check and balance harus berjalan optimal agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan mendapat legitimasi publik,” ujar Azis Syamsuddin.
Oesman Sapta Odang menilai kondisi nasional saat ini memerlukan ruang dialog yang terbuka agar kritik yang berkembang dapat tersampaikan kepada pemerintah secara utuh. “Negara kita sedang menghadapi banyak tantangan. Kritik harus sampai kepada pemerintah agar bisa menjadi bahan perbaikan,” kata Oesman Sapta Odang.
Di sisi lain, Fahri Hamzah menilai kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini memiliki peluang besar untuk menjawab tantangan global, selama didukung oleh tim yang kuat dan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan, termasuk dinamika media sosial.
“Presiden memiliki keunikan dan kekuatan tersendiri, tetapi harus didukung oleh tim terbaik dalam menjalankan pemerintahan. Kita juga menghadapi tantangan baru dari algoritma media sosial yang bisa membentuk persepsi publik secara masif. Karena itu, regulasi satu data dan penguatan informasi yang akurat menjadi sangat penting,” ujar Fahri Hamzah.
Menutup diskusi, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dan terus melakukan perbaikan kebijakan di berbagai sektor, termasuk dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial.
“Pemerintah sangat terbuka. Justru berbagai masukan seperti ini penting agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan yang ada,” kata Djamari Chaniago.
Menko Polkam menambahkan, pemerintah terus melakukan pembenahan pada berbagai program strategis seperti penguatan ekonomi desa, bantuan sosial, hingga program ketahanan pangan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri di lapangan untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Transfer ke daerah juga menjadi perhatian agar benar-benar berdampak pada masyarakat. Kami juga terus memperbaiki komunikasi dengan legislatif sebagai bagian dari penguatan fungsi checks and balances,” pungkas Djamari Chaniago. (*)
