Jakarta | Hasan Nasbi menyatakan pemerintah terbuka menerima kritik, masukan, keluhan, dan evaluasi masyarakat terkait dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai penasihat khusus presiden bidang komunikasi, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak baper ketika menghadapi kritik. Menurut Hasan, masukan dari publik merupakan bagian penting dalam melihat pelaksanaan kebijakan sekaligus memahami hal-hal yang masih menjadi perhatian masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran, Capaian, Refleksi dan Evaluasi” di kawasan Jakarta Selatan, Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam forum itu, Hasan menggambarkan kritik sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan pemerintahan. Beragam pandangan, termasuk keluhan dan penilaian yang tajam, dapat menjadi bahan untuk menilai bagaimana kebijakan dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat. Sikap terbuka, menurut pernyataannya, tidak berarti pemerintah mengabaikan suara publik. Sebaliknya, kritik dan evaluasi perlu didengar sebagai masukan, terutama ketika masyarakat menyampaikan pengalaman atau persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program pemerintah.
Hasan juga menegaskan bahwa kritik tidak seharusnya dipandang sebagai serangan pribadi. Penekanan bahwa pemerintah “tidak baper” menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dapat ditanggapi tanpa reaksi emosional. Sikap tersebut menjadi penting dalam ruang publik, tempat keputusan pemerintah dapat dibahas dan diuji melalui berbagai perspektif. Dengan membuka diri terhadap masukan, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih luas mengenai tanggapan masyarakat terhadap arah kepemimpinan dan kebijakan yang diterapkan selama dua tahun terakhir.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks refleksi atas periode pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menjadi pokok pembahasan diskusi. Agenda tersebut mencakup capaian, refleksi, serta evaluasi, sehingga penerimaan terhadap kritik menjadi bagian dari percakapan mengenai kinerja pemerintah. Hasan tidak hanya menyampaikan kesediaan pemerintah mendengar, tetapi juga menekankan bahwa kritik dan evaluasi publik dapat hadir berdampingan dengan keteguhan dalam menjalankan kebijakan. Dengan demikian, keterbukaan terhadap suara masyarakat menjadi sikap yang dibawa pemerintah dalam menanggapi penilaian atas kepemimpinan Presiden Prabowo.Menurut Hasan Nasbi, berbagai masukan dan kritik dari masyarakat tidak diabaikan oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa para pejabat memperhatikan suara yang disampaikan publik sebagai bagian dari perhatian terhadap kebijakan dan pelaksanaannya. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi masyarakat dan pemerintah tetap penting. Setiap masukan dipandang sebagai sesuatu yang layak didengar dan ditelaah, bukan sekadar disampaikan lalu dilupakan. Dengan demikian, keterbukaan terhadap kritik tercermin dalam kesediaan pejabat untuk menerima ragam tanggapan publik. Bagi Hasan, mengakui adanya perhatian itu berarti memberi ruang pada kenyataan bahwa kebijakan dapat menjadi bahan pembahasan dan penilaian masyarakat.
Hasan juga menyampaikan bahwa pemerintah berterima kasih atas beragam bentuk masukan yang diterima. Bentuk-bentuk tersebut mencakup dokumen, evaluasi, dan keluhan. Sikap berterima kasih ini menegaskan bahwa pemerintah menghargai upaya masyarakat dalam menyampaikan pandangan, penilaian, maupun persoalan yang mereka rasakan. Masukan tidak harus hadir dalam satu bentuk saja agar diperhatikan; dokumen, evaluasi, dan keluhan sama-sama termasuk hal yang diterima pemerintah. Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya menjaga ruang komunikasi yang terbuka. Ketika masyarakat menyampaikan tanggapan, pejabat memiliki bahan untuk mengetahui pandangan publik. Karena itu, penghargaan terhadap masukan menjadi bagian dari hubungan pemerintah dan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa berbagai tanggapan tersebut dipandang bernilai.
Penegasan Hasan mengenai perhatian pejabat dan rasa terima kasih pemerintah dapat dibaca sebagai pengakuan atas peran masukan masyarakat dalam pembahasan kebijakan. Kritik dan tanggapan publik menjadi hal yang didengar, sementara dokumen, evaluasi, serta keluhan diterima sebagai bentuk penyampaian masukan. Sikap terbuka itu tidak berarti setiap kebijakan berubah mengikuti setiap tanggapan, melainkan menunjukkan bahwa suara masyarakat tetap diperhatikan. Dengan menyatakan bahwa pemerintah berterima kasih, Hasan menekankan penghargaan terhadap partisipasi publik tanpa mengabaikan perlunya pejabat mencermati masukan yang masuk. Pesan utamanya ialah bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan menghargai beragam masukan masyarakat, sementara para pejabat memberi perhatian pada tanggapan tersebut.
Hasan Nasbi membedakan sikap terbuka terhadap masukan dari keputusan untuk tetap konsisten menjalankan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurutnya, pemerintah perlu bersedia mendengar kritik serta mempertimbangkan pandangan masyarakat. Keterbukaan tersebut merupakan bagian penting dari proses pemerintahan, tetapi tidak berarti setiap keberatan harus langsung membuat arah kebijakan berubah.
Dalam pandangan Hasan, setelah suatu program dirancang dan diputuskan, pelaksanaannya memerlukan keteguhan. Pemerintah tidak seharusnya mudah berputar balik hanya karena menghadapi kritik atau tekanan sesaat. Konsistensi dibutuhkan agar pekerjaan dapat berjalan, tahapan yang telah disusun bisa diteruskan, dan tujuan program tidak kehilangan arah sebelum hasilnya terlihat. Perubahan yang terlalu sering juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.
Keteguhan itu, bagaimanapun, bukan berarti menutup telinga terhadap kritik. Hasan tidak menyamakan sikap konsisten dengan penolakan untuk mengevaluasi kebijakan. Masukan tetap dapat didengar, ditelaah, dan digunakan untuk memperbaiki cara pelaksanaan. Perbedaan terletak pada respons pemerintah: kritik menjadi bahan pertimbangan, bukan alasan otomatis untuk membatalkan keputusan atau mengganti arah. Dengan begitu, ruang dialog tetap tersedia sementara program kerja dapat dijalankan secara terencana.
Gagasan tersebut menekankan perlunya keseimbangan responsivitas dan kesinambungan. Pemerintah dapat menerima pandangan yang berbeda tanpa kehilangan komitmen terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan. Jika evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian, perubahan dapat dipertimbangkan berdasarkan alasan dan penilaian yang jelas, bukan sekadar reaksi spontan. Namun, selama arah kebijakan masih menjadi pilihan yang dipertahankan, pelaksanaannya perlu dilakukan dengan konsisten.
Dengan membedakan keterbukaan dari sikap mudah berubah, Hasan menggambarkan bahwa menerima kritik dan menjaga keteguhan dapat berjalan berdampingan. Pemerintah tetap perlu memberi ruang bagi masukan, sekaligus memastikan keputusan tidak terus bergeser sehingga pelaksanaan program menjadi terputus-putus. Sikap ini menempatkan kritik sebagai bagian dari proses, sementara konsistensi menjadi penopang agar kebijakan dapat dijalankan dan dinilai secara lebih utuh.
Hasan Nasbi menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah terhadap kritik perlu berjalan seiring dengan kesediaan untuk memperbaiki pelaksanaan program. Kritik dapat menjadi masukan penting, tetapi tindak lanjut atas kesalahan maupun kekeliruan tidak semestinya ditunda. Apabila dalam pelaksanaan suatu program ditemukan hal yang tidak tepat, pemerintah perlu segera menanganinya sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku. Ketegasan ini menunjukkan bahwa pengakuan atas kekeliruan harus diikuti langkah perbaikan, bukan sekadar menjadi pernyataan. Dengan demikian, evaluasi dapat membantu memastikan tujuan program tetap menjadi perhatian, sementara hambatan dalam pelaksanaannya memperoleh respons yang semestinya.
Penekanan pada tindak lanjut juga menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam kerja pemerintahan. Kesalahan dapat muncul dalam proses pelaksanaan, dan hal tersebut perlu diperiksa secara cermat agar perbaikannya sesuai dengan persoalan yang ditemukan. Sikap terbuka terhadap kritik tidak berarti setiap kebijakan harus berubah karena tekanan sesaat. Namun, keteguhan dalam menjalankan kebijakan juga tidak seharusnya menghalangi koreksi apabila pelaksanaan terbukti keliru. Menurut penegasan Hasan, keduanya dapat berjalan bersama: pemerintah tetap berpegang pada arah kebijakan, sekaligus mengambil langkah ketika terdapat kekurangan yang perlu dibenahi. Prinsip tersebut menjaga agar kritik, evaluasi, dan tanggung jawab terhubung dalam proses pemerintahan.
Hasan turut menyampaikan bahwa praktik koruptif, apabila ditemukan, perlu ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini menempatkan dugaan penyimpangan sebagai hal yang harus disikapi melalui aturan, tanpa mengabaikan pentingnya pemeriksaan dan tindak lanjut yang semestinya. Penanganan berdasarkan ketentuan memberikan dasar yang jelas bagi pemerintah untuk merespons temuan, sekaligus menegaskan bahwa penyalahgunaan tidak dapat dipandang sebagai bagian wajar dari pelaksanaan program.
Baca juga: Reaksi Pemerintah Kota Cimahi Terhadap Penjualan Rumah Massal Warga | Prabowo Menyentil Pakar yang Sering Kritik Pemerintah | Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh di Jakarta: Apa yang Perlu Diketahui?
