JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 26 September 2026, Dalam konteks hukum dan perundang-undangan, perhatian terhadap isu 'illicit enrichment' menjadi semakin signifikan, terutama ketika membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset. Trubus Rahardiansah, seorang pengamat yang memiliki banyak pengalaman dalam bidang ini, mengingatkan bahwa ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan sebelum memasukkan konsep 'illicit enrichment' ke dalam RUU tersebut.
Pertama-tama, pengertian 'illicit enrichment' itu sendiri perlu diteliti secara mendalam. Istilah ini merujuk pada peningkatan substansial dalam kekayaan seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan sumber yang sah. Hal ini seringkali terkait dengan tindakan korupsi, penggelapan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam menerapkan ketentuan hukum ini, penting untuk memiliki definisi yang jelas agar tidak terjadi interpretasi yang beragam yang bisa menyebabkan ketidakadilan hukum.
Kedua, dalam memperdebatkan isu ini, diperlukan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Legislator, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat sipil harus dilibatkan dalam diskusi. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya diskusi tetapi juga akan membantu dalam pengembangan solusi yang lebih efektif dan inclusif. Hasil dari berbagai perspektif ini dapat memberikan kejelasan lebih tentang bagaimana 'illicit enrichment' bisa diatur dalam hukum.
Selain itu, Rahardiansah juga mengingatkan akan perlunya kajian dan studi yang lebih mendalam terhadap dampak sosial ekonomi dari penerapan hukum ini. Terdapat risiko bahwa jika tidak dikelola dengan baik, ketentuan tentang 'illicit enrichment' dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dari pihak berwenang untuk menindak individu atau kelompok tertentu tanpa bukti yang kuat. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam proses legislasi ini menjadi sangat krusial.
Dalam diskursus perkembangan hukum perpajakan dan penegakan hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mendasar mekanisme perampasan aset yang ada dengan proposal penciptaan tindak pidana baru, seperti yang tercantum dalam kontekstualisasi 'illicit enrichment'. Penelitian ini menyoroti bahwa pemahaman tentang perampasan aset tidak dapat terlepas dari kerangka hukum yang ada, yang melibatkan proses hukum yang sudah mapan.
Perampasan aset berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, merupakan proses yang dilakukan melalui mekanisme peradilan, di mana aset-aset tersebut diambil dengan alasan adanya keterlibatan dalam tindak pidana. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak semata-mata berlandaskan pada temuan pengakuan pribadi tentang kekayaan yang diperoleh tanpa dasar yang sah, melainkan melalui pembuktian yang ketat di pengadilan. Dalam konteks ini, inserttor hukum perlu dipahami dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan pengakuan terhadap hak dasar individu.
Sebaliknya, jika 'illicit enrichment' dijadikan sebagai tindak pidana baru, hendaknya diingat bahwa penegakannya tidak dapat dilakukan tanpa bukti yang jelas dan mekanisme yang melibatkan jaminan hukum yang sesuai. Ini menuntut eksplorasi menyeluruh tentang norma-norma dan praktik-praktik hukum yang ada, agar tidak terjadi penyelewengan dan pelanggaran hak-hak individu. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan 'illicit enrichment' dalam konteks yang tepat dalam RUU perampasan aset, menjaga kesesuaian dengan hukum yang lebih luas dan tidak mengesampingkan proses hukum yang sudah diakui.
Oleh karena itu, kajian tentang 'illicit enrichment' ini mesti ditujukan untuk menghindari ambiguitas yang dapat muncul jika tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan terpercaya. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan akan tercipta kerangka hukum yang koheren bagi perampasan aset di masa mendatang, membawa pengertian yang lebih terstruktur dan jelas untuk semua pihak terkait.
Pembedaan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan norma dalam RUU Perampasan Aset. Hukum pidana materiil mencakup substansi dari tindakan kriminal itu sendiri, sementara hukum pidana formil berfokus pada prosedur dan aturan yang harus diikuti untuk menindaklanjuti tindakan kriminal tersebut. Ketidakselarasan kedua jenis hukum ini dapat mengarah pada kesulitan dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks "illicit enrichment" atau pengayaan yang tidak sah.
Dengan mengatur "illicit enrichment" dalam RUU Perampasan Aset, legislator harus memahami bahwa adanya perbedaan yang jelas di hukum pidana materiil dan formil dapat mengakibatkan penanganan yang tidak efisien terhadap kasus-kasus terkait kejahatan ini. Misalnya, jika norma yang diatur dalam RUU tidaknya kuantitatif atau kualitatif, hal ini dapat membuat sulitnya membuktikan unsur-unsur kejahatan yang terdapat dalam kasus yang melibatkan pengayaan tidak sah. Ketidakjelasan dalam definisi hukum dapat menciptakan celah yang dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.
Lebih jauh lagi, kesalahan dalam penempatan hukum ini juga akan berimplikasi pada bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung kasus di pengadilan. Jika hukum pidana materiil tidak dapat diterapkan secara efektif dalam konteks "illicit enrichment," maka upaya penegakan hukum di masa depan mungkin akan terhambat. Pengadilan mungkin mengalami kesulitan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kasus ini, dan hal ini dapat menyebabkan keraguan terhadap legitimasi hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi para pembuat kebijakan untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap semua aspek yang terkait dengan penerapan norma hukum dalam RUU. Integrasi yang baik hukum pidana materiil dan formil akan sangat menentukan efektivitas dari RUU Perampasan Aset dalam penanganan kejahatan yang berkaitan dengan pengayaan yang tidak sah.
Dalam konteks penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan perampasan aset, prinsip-prinsip keadilan tidak boleh diabaikan. Salah satu argumen utama Trubus adalah pentingnya menjaga prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah dan hak milik individu. Praduga tak bersalah adalah hak fundamental yang menjamin bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Ini merupakan landasan dari sistem peradilan yang adil, dan harus dipertahankan meskipun ada dorongan untuk menindak pelaku kejahatan yang berupaya memperkaya diri dengan cara ilegal.
Hak milik juga merupakan aspek kritis dalam perdebatan tentang penegakan hukum. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki aset yang sah dan terdapat jaminan hukum untuk melindungi hak kepemilikannya. Ketika mengejar kekayaan hasil kejahatan, penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum terhadap individu tidak melanggar hak-hak ini. Pengecualian terhadap hak milik dapat menciptakan preseden yang berbahaya, yang dapat disalahgunakan dan berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia.
Perlindungan hukum ini bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan. Jika prinsip-prinsip keadilan dilanggar, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat tergerus. Masyarakat perlu melihat bahwa tindakan hukum yang diambil adalah adil dan tidak memberlakukan hukuman tanpa proses yang benar. Oleh karena itu, penegakan hukum harus selalu mempertimbangkan dan menghormati prinsip-prinsip keadilan ini, meskipun tujuan utamanya adalah untuk menanggulangi kejahatan dan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.
