Jakarta | Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap kepemimpinan baru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga tersebut perlu memastikan setiap tahapan penanggulangan, mulai dari kesiapsiagaan dan mitigasi hingga respons darurat serta pemulihan, berjalan secara terkoordinasi. Harapan itu mencakup kemampuan BNPB untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, menguatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang konsisten dinilai penting karena risiko bencana dapat muncul di banyak wilayah dengan karakter dan kebutuhan penanganan yang berbeda.
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10) sore. Ia menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Pergantian pimpinan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi perubahan pada tingkat jabatan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat kinerja kelembagaan. Hetifah mendorong agar kepemimpinan baru mampu menjaga kesinambungan program yang berjalan sekaligus meninjau langkah-langkah yang masih perlu diperbaiki. Dengan arah kerja yang jelas, koordinasi yang kuat, dan pelaksanaan yang terukur, BNPB diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia.
Momentum tersebut juga berlangsung ketika kepercayaan publik terhadap BNPB perlu dipulihkan setelah muncul kasus dugaan korupsi di lingkungan lembaga itu. Karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari upaya membangun kembali keyakinan masyarakat. Kepercayaan publik berpengaruh terhadap dukungan dan kerja sama warga dalam menghadapi bencana, termasuk kepatuhan terhadap arahan keselamatan serta kelancaran penyaluran bantuan. Harapan Hetifah terhadap kepemimpinan Kristomei mencakup pengelolaan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mengurangi perhatian pada kebutuhan korban dan kesiapan daerah. Dengan demikian, pergantian dari Suharyanto kepada Kristomei dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki efektivitas respons sekaligus menunjukkan komitmen BNPB terhadap pelayanan publik yang profesional.
Hetifah meminta kepemimpinan baru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, ia menilai persoalan ini perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas penanganan bencana, bukan sekadar ditangani ketika api sudah membesar dan dampaknya semakin luas.
Perhatian tersebut, menurut Hetifah, perlu diwujudkan melalui koordinasi yang lebih kuat BNPB, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Lembaga di tingkat pusat perlu berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah setempat untuk memahami kondisi lapangan, termasuk titik rawan, kemampuan personel, ketersediaan sarana, serta hambatan yang dihadapi dalam operasi pemadaman. Dengan demikian, langkah penanganan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata, bukan hanya perkiraan dari jauh.
Ia juga meminta agar BNPB mendengarkan masukan dari pemerintah daerah dan BPBD, yang mengetahui karakter wilayah serta dinamika karhutla secara langsung. Dukungan pusat diharapkan tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi hadir dalam bentuk bantuan konkret: tambahan personel, peralatan pemadaman, anggaran yang memadai, dan dukungan teknis. Bantuan itu dapat mencakup penguatan pemantauan, penilaian risiko, serta upaya penanganan yang sesuai dengan kondisi medan dan sumber daya lokal.
Sokongan semacam itu dinilai penting agar daerah mampu mempertahankan respons yang efektif ketika kebakaran meluas atau berlangsung dalam waktu lama. Karhutla yang tidak segera dikendalikan dapat memperbesar ancaman terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan menambah beban pemerintah daerah. Karena itu, kesiapan sumber daya serta pembagian peran yang jelas pusat dan daerah menjadi bagian penting dari upaya penanggulangan. Harapan Hetifah, kepemimpinan baru BNPB dapat memastikan daerah tidak bekerja sendiri, melainkan memperoleh dukungan yang cepat, terarah, dan berkelanjutan selama menghadapi karhutla di Kalimantan.
Selain meminta percepatan respons darurat, Hetifah menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat berhenti setelah keadaan mendesak teratasi. BNPB bersama pemerintah daerah perlu memberi perhatian yang kuat pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Upaya tersebut penting agar karhutla tidak terus berulang dan masyarakat tidak berulang kali menghadapi keadaan darurat serta kabut asap. Kepemimpinan baru BNPB, menurut dorongan yang disampaikan Hetifah, diharapkan mampu memastikan aspek-aspek itu menjadi bagian penting dari penanganan karhutla di Kalimantan, bukan sekadar pelengkap ketika api telah muncul.
Penguatan pencegahan dan mitigasi perlu berjalan seiring dengan kesiapsiagaan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bergerak saat kebakaran terjadi, tetapi juga memberi perhatian pada upaya untuk mengurangi kemungkinan kejadian berulang dan mempersiapkan respons yang diperlukan. BNPB dan pemerintah daerah sama-sama memiliki peran dalam memastikan perhatian terhadap karhutla berlangsung secara berkelanjutan. Pesan ini menempatkan penanganan sebagai tanggung jawab yang mencakup fase sebelum, saat, dan setelah keadaan darurat, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk merespons kejadian yang sedang berlangsung. Perhatian yang konsisten juga diperlukan agar persoalan karhutla tidak diperlakukan sebagai masalah sesaat.
Perlindungan warga yang terdampak kabut asap juga menjadi perhatian. Hetifah meminta agar kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya, diperhatikan dalam penanganan karhutla. Kelompok-kelompok tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan ketika pemerintah merespons dampak kabut asap. Dengan mengaitkan kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat, BNPB serta pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga pada warga yang terdampak. Perhatian terhadap kelompok rentan ini melengkapi dorongan untuk memperkuat pencegahan dan mitigasi, sehingga kebijakan penanganan karhutla mencakup upaya mengurangi pengulangan sekaligus kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi kabut asap.
Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama setelah pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut. Pengawasan diperlukan agar kebijakan dan operasi penanggulangan bencana berjalan sesuai kebutuhan, sekaligus memastikan sumber daya publik dikelola secara terbuka. Dalam situasi darurat, kecepatan tetap penting, tetapi tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjaga tata kelola yang baik. Karena itu, DPR akan mencermati proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta hasil kerja BNPB dalam mendukung penanganan bencana di berbagai daerah.
Salah satu perhatian utama adalah transparansi pengadaan barang dan jasa, termasuk kejelasan proses, kesesuaian kebutuhan, dan manfaat barang maupun layanan yang dibeli. Komisi VIII juga akan mengawasi akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, mulai dari penyaluran hingga pelaporan pemanfaatannya. Selain pemeriksaan administrasi, evaluasi perlu melihat apakah dukungan tersebut benar-benar memperkuat kesiapan menghadapi bencana dan menjangkau pihak yang membutuhkan. Kesiapan BNPB mencakup kemampuan merespons ancaman, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta ketersediaan sumber daya untuk bertindak cepat ketika keadaan darurat terjadi. Pengawasan juga perlu menilai efektivitas bantuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat terdampak, termasuk ketepatan waktu, sasaran penerima, dan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan.
Hetifah menekankan bahwa dukungan anggaran kebencanaan harus memadai untuk menghadapi risiko yang beragam, tetapi besaran anggaran saja tidak cukup. Setiap alokasi perlu diarahkan pada prioritas yang jelas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pelaporan serta evaluasi yang terbuka. DPR akan meminta penjelasan mengenai kendala pelaksanaan program dan tindak lanjut atas temuan pengawasan, sehingga pembenahan dapat dilakukan secara konsisten. Dalam rapat kerja terdekat, Hetifah menyatakan DPR akan meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BNPB sekaligus rencana pembenahan terukur dari pimpinan baru. Rencana tersebut diharapkan memuat langkah, sasaran, dan ukuran kemajuan yang dapat dipantau, agar penguatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana memberi manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat yang terdampak.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Kepemimpinan Baru PB ESI: Visi Mendorong Prestasi Esports Indonesia
