JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026, Industri penerbangan nasional masih menghadapi tekanan biaya operasional yang cukup besar. Salah satu faktor utama adalah tingginya harga avtur, yang secara langsung meningkatkan biaya setiap penerbangan. Pada saat yang sama, jumlah penumpang domestik belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi. Kondisi tersebut membuat maskapai harus menjaga keseimbangan kesinambungan usaha, keterjangkauan tarif, dan kualitas layanan kepada pengguna jasa.
Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Denon Prawiraatmadja, menilai maskapai perlu menjalankan berbagai langkah efisiensi untuk merespons tekanan tersebut. Namun, efisiensi tidak boleh dilakukan dengan mengurangi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya, pengendalian biaya harus diarahkan pada komponen yang dapat diringankan melalui kebijakan pemerintah, termasuk beban pengadaan suku cadang pesawat.
INACA mendorong agar impor sparepart atau suku cadang pesawat dibebaskan dari pajak bea masuk. Komponen itu digunakan secara langsung dalam operasional penerbangan, baik untuk pemeliharaan rutin maupun untuk memastikan pesawat tetap laik terbang. Karena itu, pengenaan bea masuk dinilai menambah beban maskapai, terutama ketika biaya avtur dan kebutuhan perawatan pesawat sama-sama mengalami tekanan.
Dalam lokakarya Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) pada Jumat, 2 Oktober 2026, Denon menyampaikan bahwa INACA telah membahas usulan tersebut dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembahasan itu juga dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 mengenai pembebasan pajak untuk suku cadang yang masuk. INACA berharap penerapan kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian serta mengurangi biaya impor komponen yang dibutuhkan maskapai.
Keringanan bea impor diharapkan membantu maskapai mengalokasikan anggaran secara lebih efisien tanpa mengorbankan perawatan pesawat. Dengan biaya pengadaan yang lebih rendah, perusahaan penerbangan memiliki ruang untuk mempertahankan standar keselamatan, memperkuat keandalan armada, dan mendukung pemulihan konektivitas udara domestik.
Permintaan pembebasan bea masuk untuk suku cadang pesawat belum sepenuhnya dapat diterapkan. Meskipun kebutuhan tersebut telah disampaikan oleh pelaku industri penerbangan, pelaksanaannya masih memerlukan tindak lanjut pada tingkat teknis. Kebijakan yang telah menjadi perhatian pemerintah perlu diterjemahkan ke dalam ketentuan operasional agar dapat digunakan secara konsisten oleh maskapai dan otoritas terkait.
Aturan teknis yang dibutuhkan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Regulasi ini akan menjadi dasar bagi penerapan pembebasan atau pengenaan tarif bea masuk nol persen terhadap suku cadang tertentu. Tanpa PMK, kebijakan tersebut belum memiliki landasan pelaksanaan yang cukup rinci, termasuk mengenai jenis komponen yang dapat memperoleh fasilitas, persyaratan administrasi, serta mekanisme pengajuan dan pengawasannya.
Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) masih mengawal proses tersebut hingga tahap pelaksana. Pengawalan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi yang menjalankan kebijakan di lapangan. Keterlibatan Bea Cukai penting agar ketentuan yang nantinya diterbitkan dapat dipahami secara seragam dan diterapkan tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses impor suku cadang.
Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja berharap penerapan tarif nol persen dapat memberikan dampak nyata terhadap struktur biaya maskapai. Keringanan tersebut berpotensi mengurangi beban pengadaan komponen, terutama ketika biaya perawatan dan pemeliharaan pesawat terus menjadi salah satu tekanan utama dalam operasional penerbangan. Dengan biaya suku cadang yang lebih rendah, maskapai diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menjaga efisiensi dan kesinambungan layanan.
Namun, realisasi manfaat itu tetap bergantung pada terbitnya PMK dan kesiapan mekanisme pelaksanaannya. INACA akan terus memantau perkembangan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Bea Cukai, tanpa menetapkan kepastian mengenai waktu penerbitan aturan tersebut. Bagi industri, kejelasan regulasi menjadi langkah penting agar usulan keringanan bea masuk dapat benar-benar diterapkan secara efektif.
Tekanan terhadap industri penerbangan dapat kembali meningkat apabila harga bahan bakar pesawat atau avtur mengalami kenaikan. Situasi geopolitik yang memanas berpotensi mengganggu pasokan energi dan mendorong perubahan harga minyak dunia. Bagi maskapai, kondisi tersebut menjadi tambahan beban setelah sebelumnya harus menghadapi peningkatan biaya operasional, perawatan armada, tenaga kerja, serta kebutuhan suku cadang. Kenaikan harga avtur secara langsung memengaruhi struktur biaya penerbangan karena bahan bakar merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam kegiatan operasional.
Maskapai sebelumnya telah memperoleh skema fuel surcharge atau tuslah sebesar 40 persen sebagai upaya membantu mengimbangi kenaikan biaya bahan bakar. Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga tiket dengan perubahan biaya energi, sekaligus menjaga keberlanjutan layanan penerbangan. Namun, skema itu tidak sepenuhnya menghilangkan risiko apabila harga avtur kembali meningkat secara signifikan. Daya beli penumpang, batas tarif, dan persaingan antarmaskapai tetap menjadi pertimbangan dalam meneruskan tambahan biaya kepada konsumen.
Denon menyampaikan bahwa dampak perang dapat memicu kenaikan biaya kembali, terutama melalui tekanan terhadap harga energi dan rantai pasok global. Karena itu, pelaku usaha perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan biaya secara cermat, termasuk dengan memperkuat efisiensi dan pengelolaan arus kas. Ketidakpastian geopolitik juga membuat perencanaan operasional menjadi lebih menantang, sebab harga bahan bakar dapat berubah dalam waktu relatif singkat.
Di tengah tekanan tersebut, industri menaruh harapan pada periode ramai Natal dan Tahun Baru (Nataru). Peningkatan mobilitas masyarakat selama musim puncak penumpang diharapkan dapat mendongkrak tingkat keterisian pesawat dan pendapatan maskapai. Kinerja yang lebih baik pada periode Nataru berpotensi membantu memperbaiki kondisi bisnis perusahaan yang sedang terbebani oleh kenaikan berbagai komponen biaya. Meski demikian, pemulihan tetap bergantung pada stabilitas harga avtur, kelancaran operasional, dan kemampuan maskapai menjaga layanan tetap kompetitif.
Direktur Safety Pelita Air Eriza Muslim menjelaskan bahwa bahan bakar merupakan komponen dominan dalam biaya operasi maskapai. Menurut keterangannya, porsi bahan bakar mencapai sekitar 60 persen dari keseluruhan biaya operasi. Besarnya proporsi tersebut membuat setiap kenaikan harga fuel segera memberikan tekanan terhadap struktur biaya dan mendorong maskapai mencari berbagai peluang efisiensi. Namun, penghematan tidak boleh ditempuh dengan menurunkan standar keselamatan, mengurangi kualitas perawatan, atau mengabaikan safety culture yang menjadi dasar penyelenggaraan penerbangan.
Efisiensi dapat dilakukan melalui perbaikan prosedur operasional yang tetap memenuhi ketentuan keselamatan. Salah satu langkahnya adalah menerapkan continuous descent operation (CDO) ketika pesawat melakukan pendekatan menuju bandara. Dengan pola penurunan yang lebih berkelanjutan, pesawat dapat mengurangi kebutuhan penggunaan tenaga mesin dan menekan konsumsi bahan bakar dibandingkan pola turun yang dilakukan secara bertahap. Praktik serupa telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Singapura dan Australia, dengan dukungan prosedur serta koordinasi lalu lintas udara yang memadai.
Pengendalian kecepatan secara ketat ketika pesawat memasuki wilayah Jakarta juga dinilai penting. Kecepatan yang dikelola secara tepat membantu menghindari pola penerbangan yang tidak efisien, seperti berputar atau menunggu terlalu lama akibat antrean pendaratan. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan disiplin penerbangan, koordinasi yang konsisten awak pesawat dan pengatur lalu lintas udara, serta pengelolaan ruang udara yang lebih efektif. Revitalisasi peralatan baru AirNav diharapkan dapat membantu mengatasi kepadatan lalu lintas udara, memperlancar pergerakan pesawat, dan mengurangi pemborosan bahan bakar. Seluruh langkah ini harus dijalankan dalam kerangka keselamatan, sehingga efisiensi operasi memperkuat, bukan mengorbankan, budaya keselamatan maskapai.
3,705 views






