Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut pembangunan jalan layang non-tol (JLNT) Pluit di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, memiliki nilai proyek hingga sekitar Rp600 miliar. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterangan itu disampaikan saat Pramono meninjau JLNT Pluit pada Jumat, 20 November 2026. Proyek jalan layang tersebut dibangun oleh pihak pengembang, sehingga pembiayaannya tidak dibebankan pada anggaran pemerintah daerah.
Pernyataan mengenai nilai dan sumber pendanaan ini memberikan gambaran awal tentang skala pembangunan JLNT Pluit serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dengan nilai yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, proyek tersebut tergolong pekerjaan infrastruktur besar di wilayah Jakarta Utara. Namun, angka sekitar Rp600 miliar yang disampaikan gubernur merupakan perkiraan nilai proyek; rincian lebih lanjut mengenai komponen biaya, tahapan penggunaan dana, maupun bentuk kontribusi pengembang belum dijelaskan dalam keterangan tersebut. Karena itu, nilai tersebut perlu dipahami sesuai informasi yang telah disampaikan, tanpa mengasumsikan rincian teknis pembiayaan yang belum tersedia.
Pelibatan pengembang menjadi aspek penting dalam proyek ini karena pembangunan tidak memakai APBD. Dalam pelaksanaan infrastruktur yang didanai pihak nonpemerintah, koordinasi pemerintah dan pengembang tetap dibutuhkan, lain terkait kesesuaian rencana, standar teknis, serta pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan kawasan. Peninjauan Pramono menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perkembangan proyek, meskipun keterangan pada kesempatan tersebut terutama menyoroti besaran nilai dan sumber pendanaannya. Informasi mengenai jadwal penyelesaian, tahapan penilaian, serta langkah lanjutan proyek dapat menjadi bagian penting yang perlu dipantau publik. Bagi warga dan pengguna jalan di Penjaringan, keterbukaan informasi mengenai progres akan membantu memahami dampak pekerjaan terhadap mobilitas setempat. Untuk saat ini, pokok yang telah dikonfirmasi adalah estimasi nilai hingga sekitar Rp600 miliar, tidak adanya penggunaan dana APBD, dan pelaksanaan pembangunan oleh pihak pengembang.
Pembangunan proyek JLNT Pluit dimulai pada 2015. Namun, pekerjaan yang telah berjalan itu kemudian tidak dapat dilanjutkan setelah terjadi perubahan kebijakan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perubahan tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan proyek karena pelaksanaan pembangunan tidak bergerak sebagaimana direncanakan. Kronologi ini menunjukkan adanya jarak panjang dimulainya pekerjaan dan upaya untuk kembali mendorong proyek ke tahap lanjutan. Dalam penjelasan yang disampaikan Pramono, proyek tersebut nyaris tidak mengalami kemajuan selama hampir 10 tahun lebih. Dengan demikian, periode sejak proyek dimulai hingga kini menjadi perhatian dalam menilai mengapa pekerjaan tertahan begitu lama.
Pramono menilai kondisi tersebut tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pihak pengembang. Menurutnya, sebagian besar kendala yang menghambat kelanjutan pembangunan justru berasal dari pemerintah daerah. Pernyataan ini memberi konteks terhadap terhentinya pekerjaan setelah perubahan kebijakan, sekaligus menempatkan peran pemerintah daerah sebagai bagian penting dari persoalan yang perlu ditelaah. Penilaian itu tidak berarti bahwa seluruh tanggung jawab berada pada satu pihak, tetapi menegaskan bahwa hambatan proyek tidak sepenuhnya muncul dari sisi pengembang. Karena itu, kronologi proyek mencakup bukan hanya awal pembangunan pada 2015, melainkan juga masa panjang ketika kemajuan nyaris tidak terlihat dan kendala pemerintahan daerah menjadi sorotan.
Rentang waktu tersebut menggambarkan bahwa proyek mengalami stagnasi bertahun-tahun setelah perubahan kebijakan membuat pekerjaan tidak dapat diteruskan. Pramono menggunakan gambaran hampir 10 tahun lebih untuk menekankan minimnya perkembangan yang terjadi. Ia juga menyampaikan penilaian bahwa sebagian besar hambatan berasal dari pemerintah daerah, bukan sepenuhnya dari pengembang. Keterangan ini menjadi dasar untuk memahami mengapa proyek yang sudah dimulai belum menunjukkan kemajuan berarti dalam waktu lama. Fokus pada kronologi dan pembagian sumber kendala penting agar pembahasan tidak menambahkan dugaan mengenai kebijakan tertentu atau penyebab lain yang tidak disebutkan. Dengan demikian, informasi yang tersedia menempatkan perubahan kebijakan dan peran pemerintah daerah sebagai unsur utama dalam uraian terhentinya pembangunan JLNT Pluit.
Nilai pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar. Angka tersebut kini menjadi objek penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sebagai bagian dari tahapan lanjutan proyek. Proses ini diperlukan untuk memperoleh dasar perhitungan yang wajar atas nilai pembangunan infrastruktur yang telah dan akan dikerjakan. Dengan penilaian independen, besaran yang digunakan dalam pembahasan kewajiban para pihak dapat merujuk pada evaluasi profesional, bukan semata-mata perkiraan awal. Pemeriksaan tersebut juga membantu menyusun gambaran biaya secara lebih terukur dan mendukung keterbukaan dalam pelaksanaan kesepakatan pemerintah dan pengembang. Nilai sekitar Rp600 miliar masih merupakan perkiraan pembangunan, sementara hasil penilaian KJPP diharapkan menjadi acuan yang lebih jelas bagi proses berikutnya.
Penilaian itu berkaitan dengan penghitungan kontribusi yang menjadi kewajiban pengembang. Dengan mengetahui nilai proyek berdasarkan evaluasi KJPP, para pihak dapat menghitung besaran kontribusi secara transparan dan memiliki landasan yang dapat ditelusuri. Mekanisme ini penting agar perhitungan tidak hanya bertumpu pada estimasi, tetapi mempertimbangkan hasil penilaian atas pekerjaan dan kebutuhan pembangunan. Keterbukaan dalam menentukan angka dapat membantu mengurangi perbedaan pemahaman mengenai tanggung jawab pembiayaan. Proses penilaian juga memberi ruang bagi pihak terkait untuk menggunakan dasar yang konsisten ketika membahas kontribusi pengembang. Rincian akhir kewajiban akan bergantung pada hasil evaluasi serta proses pembahasan yang menyertainya. Karena itu, nilai perkiraan proyek dan angka kontribusi perlu dipahami sebagai hal yang berkaitan, tetapi tidak otomatis sama.
Di sisi pekerjaan konstruksi, pengembang sedang memproses tender untuk memilih kontraktor yang akan meneruskan bagian pekerjaan JLNT Pluit yang belum selesai. Tahapan tender mencakup proses pengadaan kontraktor, sehingga pekerjaan lanjutan dapat ditangani setelah proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan proyek, seiring penilaian biaya dan pembahasan kontribusi pengembang berlangsung. Pemilihan kontraktor menjadi tahap penting untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan tersisa, termasuk memastikan pihak pelaksana ditetapkan melalui proses tender. Informasi mengenai tender menunjukkan bahwa persiapan lanjutan tengah dilakukan, tetapi belum memberikan kepastian mengenai waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Jadwal penyelesaian tidak dapat disimpulkan dari keterangan tersebut. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil penilaian KJPP, proses pemenuhan kewajiban kontribusi, serta tahapan pengadaan kontraktor dan pelaksanaan pekerjaan yang belum rampung.
Setelah pekerjaan fisik rampung, Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit belum serta-merta dapat digunakan masyarakat. Infrastruktur tersebut terlebih dahulu harus melewati tahapan penilaian untuk memastikan seluruh bagian jalan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dari proses sebelum pemerintah mempertimbangkan pembukaan akses bagi kendaraan. Dengan demikian, penyelesaian konstruksi tidak otomatis menandakan bahwa jalan layang siap beroperasi. Kesiapan harus dibuktikan melalui pengujian dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tahapan yang direncanakan mencakup uji laik fungsi serta pemeriksaan integritas struktur. Pemeriksaan akan melibatkan lembaga independen bersertifikat, sehingga penilaian dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan. Uji laik fungsi menilai kelayakan infrastruktur untuk digunakan, sementara pemeriksaan struktur ditujukan untuk memastikan elemen-elemen konstruksi berada dalam kondisi yang memenuhi standar. Hasil dari proses tersebut akan menjadi dasar untuk mengetahui apakah masih diperlukan perbaikan atau penanganan tambahan sebelum JLNT Pluit dapat dipertimbangkan untuk melayani pengguna jalan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa keselamatan merupakan syarat utama sebelum jalan layang dibuka untuk masyarakat.
43 views






