JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 20 September 2026, Pada bulan September 1989, tindakan yang mencengangkan dilakukan oleh Mar'ie Muhammad, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Tindakan tersebut melibatkan pengukuran langsung rumah pribadi Presiden Soeharto yang terletak di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Kunjungan ini tidak hanya sekedar prosedural, melainkan merupakan langkah berani dalam memastikan kepatuhan pajak dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu yang berada di posisi tertinggi dalam pemerintahan.
Pengukuran yang dilakukan oleh tim pajak ini menandai sebuah momen penting dalam sejarah perpajakan Indonesia. Dengan membawa peralatan pengukur yang canggih, mereka berupaya mendapatkan data akurat mengenai luas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Presiden. Pendekatan ini juga mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip keadilan dan transparansi di dalam sistem perpajakan yang ada pada masa itu, terutama bagi para pejabat tinggi negara.
Langkah Mar'ie Muhammad ini menjadi simbol bahwa tidak ada pengecualian dalam kewajiban membayar pajak, bahkan untuk Presiden sekalipun. Hal ini menjadi contoh nyata bahwa semua warga negara, terlepas dari status sosial dan kekuasaan, harus taat pada peraturan perpajakan. Selain itu, tindakan ini juga berfungsi untuk mengembangkan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan, yang sering kali dianggap tidak tegas dalam menangani kasus-kasus di kalangan elit.
Dengan cara ini, pengukuran tanah dan bangunan di kediaman Presiden mengungkapkan upaya tersebut sebagai dorongan bagi sistem perpajakan yang lebih baik. Ketepatan informasi mengenai asset yang dimiliki merupakan hal krusial untuk penentuan pajak yang adil dan sesuai. Kesempatan ini memberi sinyal kepada masyarakat, bahwa pengukuran pajak tidak hanya berlaku bagi warga biasa, tetapi juga anggota pemerintah yang memegang kekuasaan.
Kedatangan tim Direktorat Jenderal Pajak ke rumah Presiden Soeharto menandai sebuah momen bersejarah dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Dalam situasi yang jarang terjadi, Presiden Soeharto memberikan sambutan yang sangat positif terhadap initiative tim pajak ini. Meskipun sebelumnya tidak ada petugas pajak yang berani mendatangi kediaman presiden dengan tujuan melakukan pengukuran, Presiden Soeharto menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif.
Selama proses tersebut, Presiden Soeharto mengizinkan pengukuran berlangsung di rumahnya, menunjukkan sikap transparansi yang langka di kalangan pejabat tinggi negara pada masa itu. Langkah berani ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga menciptakan contoh yang diharapkan bisa diikuti oleh para pemimpin lainnya dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas terhadap pajak. Tindakan ini dianggap sebagai langkah yang mencerminkan komitmen Presiden untuk mendukung kebijakan perpajakan yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih kuat.
Respons positif ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Dengan adanya pengukuran ini, diharapkan akan timbul pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan dan tata cara yang harus diikuti oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan melihat bahwa bahkan presiden dapat diawasi oleh otoritas pajak, yang memberikan sinyal kuat tentang pentingnya kepatuhan pajak untuk semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali.
Dalam konteks ini, reaksi positif dari Presiden Soeharto bukan hanya sekedar persetujuan administratif, tetapi juga cerminan dari kebutuhan untuk membangun sinergi pemerintah dan masyarakat dalam hal perpajakan. Melalui sikap proaktif presiden, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan melalui pajak yang efektif dan efisien.
Pengukuran rumah presiden merupakan langkah berani yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka peningkatan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam konteks ini, pengukuran yang akurat akan memberikan data yang diperlukan untuk menetapkan pajak dengan lebih tepat, sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya. Hal ini sangat penting mengingat sektor properti di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, terutama sejak akhir tahun 1980-an.
Dengan mengumpulkan data yang relevan, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pajak yang sebelumnya mungkin tidak terdeteksi atau terabaikan. Pengukuran yang dilakukan tidak hanya akan mencakup rumah presiden tetapi juga properti lainnya, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada basis pajak yang lebih luas. Ini sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara, di mana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Sasad dan tujuan dari pengukuran ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aset yang ada, termasuk properti milik pemerintah, terdaftar dengan benar dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan nilai properti yang tepat, pajak yang dipungut bisa menjadi lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, pengukuran ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam upaya menegakkan keadilan fiskal di masyarakat.
Lebih dari itu, langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi pajak, dengan tujuan untuk membangun sistem yang lebih efisien dan responsive terhadap perkembangan ekonomi. Pengukuran ini adalah salah satu langkah penting yang menunjukkan niat baik pemerintah untuk memperbaiki administrasi perpajakan dan mendorong kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak mereka. Secara keseluruhan, tujuan dari pengukuran ini sangat mulia, yakni menciptakan sistem pajak yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Inisiatif yang dilakukan oleh Mar'ie selaku Dirjen Pajak dalam mendatangi rumah Presiden memberikan dampak yang luar biasa terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Periode tahun 1988 hingga 1992 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak non-migas, yang tercatat mencapai Rp 19 triliun. Hal ini jauh melampaui target yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah, yang hanya sebesar Rp 9 triliun. Keberhasilan ini menjadi indikator yang jelas akan efektivitas langkah berani yang diambil untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak di kalangan masyarakat.
Langkah ini tidak hanya berhasil meningkatkan angka penerimaan, tetapi juga berfungsi sebagai katalis untuk perubahan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif. Dengan mendatangi rumah Presiden, Mar'ie tidak hanya menunjukkan komitmen, tetapi juga menciptakan dialog yang konstruktif pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Pendekatan yang lebih manusiawi dan terbuka ini menjadi contoh bagi kebijakan publik lainnya dalam menerapkan reformasi yang bersifat proaktif.
Dari segi efek jangka panjang, kebijakan yang diusung pada masa itu turut membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kepatuhan pajak. Masyarakat mulai melihat pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negeri dan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Selain itu, penerimaan pajak yang meningkat memberikan ruang bagi negara untuk melakukan investasi pada berbagai sektor yang krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Secara keseluruhan, upaya Mar'ie dalam melakukan pendekatan langsung kepada Presiden menggambarkan bahwa inovasi dan keberanian dalam kebijakan pajak dapat memberikan hasil yang positif. Dengan pencapaian ini, tidak hanya target penerimaan pajak yang terpenuhi, tetapi juga membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini pun menjadi pelajaran berharga untuk kebijakan pajak di masa yang akan datang.
