Jakarta | Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menilai dampak media sosial terhadap anak. Dengan cara ini, layanan digital tidak dipandang memiliki tingkat risiko yang sama. Penilaian mempertimbangkan potensi bahaya yang dapat muncul ketika anak mengakses suatu platform, sehingga kebijakan perlindungan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan.
Dalam kategori berisiko tinggi, Meutya menyebut YouTube serta layanan dari grup Meta, termasuk Instagram dan Threads. Penyebutan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana platform digital seharusnya melindungi pengguna berusia anak. Pemerintah menilai bahwa tingkat risiko yang melekat pada layanan tertentu perlu menjadi dasar dalam menentukan apakah anak-anak dapat menggunakannya, bukan sekadar mengandalkan imbauan umum kepada keluarga atau pengguna.
Konsekuensi yang disampaikan Meutya untuk platform yang masuk kategori berisiko tinggi adalah bahwa layanan tersebut dinilai tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Pernyataan ini menegaskan bahwa pengelompokan risiko bukan hanya proses pemetaan, melainkan juga berkaitan dengan batas penggunaan. Dalam kerangka itu, platform yang dinilai memiliki risiko tinggi perlu diperlakukan berbeda dari layanan dengan tingkat risiko yang lebih rendah, terutama terkait akses anak.
Meutya menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi yang diselenggarakan Kosgoro di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Forum itu menjadi ruang untuk membicarakan upaya menekan risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Penjelasan mengenai pendekatan berbasis risiko memberi gambaran tentang arah penilaian pemerintah terhadap media sosial dan tanggung jawab platform dalam membatasi paparan yang dinilai tidak sesuai bagi anak.
Dengan memasukkan YouTube, Instagram, dan Threads ke kategori berisiko tinggi, pemerintah menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak dalam penggunaan media sosial. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan dapat membedakan layanan berdasarkan risiko, sekaligus menetapkan konsekuensi yang jelas bagi akses anak. Rincian penerapan aturan dan mekanisme pengawasannya merupakan bagian penting dari pembahasan lanjutan, agar penilaian risiko dapat diterapkan secara konsisten dan dipahami oleh platform, orang tua, serta masyarakat.
Penetapan suatu platform ke dalam kategori risiko tertentu tidak harus dipahami sebagai status yang berlaku selamanya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa tingkat risiko sebuah layanan dapat berubah seiring perubahan yang dilakukan oleh penyedia platform. Dengan demikian, klasifikasi tersebut bukan label permanen yang menutup kemungkinan penilaian ulang. Platform yang mengambil langkah untuk mengurangi risiko bagi anak dapat memiliki peluang untuk dinilai kembali dan diturunkan tingkat risikonya. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya menetapkan batas, tetapi juga membuka ruang bagi penyedia layanan untuk memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian.
Kesempatan untuk mengubah status itu memberi pesan bahwa tanggung jawab perlindungan anak berada pula pada pihak yang mengelola layanan digital. Kategori risiko dimaksudkan sebagai cara untuk mengenali tingkat paparan yang mungkin dihadapi anak, bukan sekadar sebagai keputusan administratif yang tidak dapat ditinjau. Meutya menyampaikan bahwa perubahan pada platform dapat menjadi dasar bagi perubahan tingkat kategorinya. Karena itu, penyedia layanan memiliki insentif untuk mempertimbangkan bagaimana layanan mereka dapat dibuat lebih aman bagi pengguna anak. Tidak ada rincian teknis atau daftar indikator tertentu yang perlu diasumsikan dari pernyataan tersebut; pokok pesannya adalah bahwa upaya mengurangi risiko dapat berpengaruh pada penilaian.
Arah yang diharapkan pemerintah juga tidak terbatas pada menunda anak agar tidak memasuki layanan yang dinilai berisiko tinggi. Tujuannya adalah mendorong platform mengurangi risiko, sehingga anak dapat memperoleh ruang digital yang lebih aman dan penyedia layanan tetap berpeluang menjangkau pangsa pasar anak di Indonesia. Dengan kata lain, perlindungan dan akses tidak harus diperlakukan sebagai dua kepentingan yang selalu bertentangan. Jika penyedia platform bersedia melakukan perubahan yang relevan untuk menekan risiko, mereka dapat memperkuat kepercayaan sekaligus membuka kemungkinan penilaian kategori yang lebih rendah. Pendekatan ini menempatkan perbaikan layanan sebagai bagian penting dari upaya menjaga anak, sembari memungkinkan pertumbuhan layanan digital yang memperhatikan kebutuhan keluarga dan pengguna muda.
Meutya mendorong setiap platform digital untuk menilai secara mandiri tingkat risiko yang dapat muncul dari layanan yang mereka sediakan, terutama bagi anak-anak. Penilaian tersebut diharapkan menjadi dasar bagi platform untuk menyatakan kelompok usia pengguna yang sesuai. Dengan begitu, pengguna dan orang tua dapat memperoleh gambaran lebih jelas sebelum anak mengakses suatu layanan, sementara penyedia platform turut bertanggung jawab mengenali karakter layanan mereka sendiri.
Gagasan itu menggunakan analogi penggolongan usia dalam perfilman. Sebuah film umumnya diberi klasifikasi yang membantu penonton mengetahui apakah isinya sesuai untuk anak, remaja, atau orang dewasa. Pendekatan serupa dapat diterapkan pada layanan digital: platform menyampaikan batas atau sasaran usia berdasarkan penilaian terhadap tingkat risikonya. Meutya mencontohkan kategori layanan yang pantas untuk pengguna berusia 17 tahun ke atas atau orang dewasa, serta layanan yang pantas bagi anak-anak. Klasifikasi tersebut bukan sekadar label, melainkan informasi yang dapat membantu keluarga membuat keputusan lebih terarah.
Penentuan kategori perlu bertumpu pada pemahaman yang memadai mengenai risiko media sosial bagi anak. Karena itu, indikator untuk menilai tingkat risiko tersebut dibahas bersama sejumlah pihak. Pembahasan bersama ini menjadi bagian penting dalam merumuskan pendekatan yang dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh platform. Belum ada rincian indikator maupun identitas pihak yang terlibat dalam informasi yang disampaikan, sehingga keduanya tidak dapat diasumsikan. Fokus usulan yang dikemukakan adalah mendorong penilaian mandiri oleh platform dan penyampaian kategori usia yang sesuai.
Jika diterapkan secara jelas, penggolongan usia dapat memperkuat transparansi tentang siapa yang menjadi sasaran sebuah layanan dan kelompok pengguna mana yang mungkin memerlukan perlindungan lebih besar. Orang tua dapat memanfaatkan informasi itu sebagai salah satu pertimbangan dalam mendampingi anak, bukan sebagai satu-satunya ukuran keamanan. Di sisi lain, platform perlu menyampaikan hasil penilaiannya dengan cara yang mudah ditemukan dan dimengerti. Dengan demikian, klasifikasi usia berpotensi menjadi langkah awal untuk mengenali perbedaan tingkat risiko antarlayanan dan mendukung upaya perlindungan anak di ruang digital.
Dorongan agar platform digital melakukan penilaian mandiri, mengatur layanan, dan memverifikasi usia pengguna ditempatkan Meutya dalam kerangka peraturan pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut bukan sekadar pilihan teknis bagi penyedia layanan, melainkan bagian dari upaya menerapkan ketentuan yang ditujukan untuk melindungi anak saat menggunakan internet. Pemerintah meminta perusahaan menilai layanan dan risiko yang mungkin dihadapi pengguna anak, lalu menyesuaikan pengaturan berdasarkan karakteristik layanan masing-masing. Penilaian ini menjadi dasar untuk melihat apakah perlindungan yang tersedia sudah memadai dan apakah akses perlu dibatasi menurut kelompok usia.
Meutya juga menyoroti bahwa sejumlah hal mendasar belum dilakukan secara memadai, termasuk pencantuman batas usia pada layanan. Informasi tersebut penting agar anak, orang tua, dan pihak lain dapat mengetahui sejak awal kelompok pengguna yang dituju. Namun, menurut penjelasan yang disampaikan, platform selama ini merasa layanannya cukup aman untuk digunakan oleh mereka yang berusia 13 tahun ke atas. Perbedaan penilaian platform dan kebutuhan perlindungan anak itu menunjukkan pentingnya evaluasi yang lebih terstruktur. Pemerintah mendorong penyedia layanan untuk tidak hanya mengandalkan anggapan umum mengenai keamanan, tetapi mempertimbangkan risiko dan kebutuhan pengguna anak secara lebih cermat.
Dalam kerangka peraturan pemerintah tersebut pengaturan layanan dan verifikasi usia berkaitan.
Baca juga: Tekan Risiko Obesitas, Layanan Kesehatan Digital Dorong Perubahan Pola Hidup Masyarakat | Kerangka Kerja Scale: Langkah Baru Telkom dalam Transformasi Digital | MDI Ventures Tingkatkan Investasi Keamanan Siber untuk Ekosistem Digital Indonesia
