JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menargetkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai diberlakukan pada semester II 2027. Target tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam menyiapkan penerapan pungutan terhadap produk minuman yang mengandung pemanis, baik gula maupun bahan pemanis lainnya. Namun, kebijakan itu belum berlaku saat ini karena pemerintah masih menyusun berbagai aturan pelaksanaan yang diperlukan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, menyampaikan target waktu tersebut dalam pemaparannya. Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan cukai MBDK direncanakan berlangsung pada paruh kedua 2027. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah masih berada dalam tahap persiapan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha belum dapat menganggap ketentuan cukai tersebut sebagai aturan yang telah diterapkan.
Persiapan pelaksanaan mencakup penyusunan ketentuan yang akan menjadi dasar penerapan di lapangan. Pemerintah masih perlu merumuskan sejumlah aspek teknis, termasuk mekanisme pemungutan, cakupan produk, serta ketentuan bagi produsen dan pelaku usaha. Proses tersebut dilakukan agar kebijakan dapat diterapkan secara jelas dan memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terdampak. Karena itu, target semester II 2027 masih merupakan rencana waktu pemberlakuan, bukan penanda bahwa seluruh aturan teknis telah selesai. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada penyelesaian regulasi dan kesiapan administratif sebelum cukai minuman berpemanis dalam kemasan benar-benar mulai diberlakukan.
Dasar anggaran untuk rencana pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) telah tercantum dalam Undang-Undang APBN 2027. Pencantuman tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah menjadi bagian dari arah penerimaan negara yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Dengan demikian, rencana pemberlakuan cukai MBDK bukan sekadar gagasan kebijakan, melainkan telah memiliki landasan dalam APBN 2027.
Dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan penerimaan negara dari cukai MBDK sebesar Rp1,7 triliun. Angka tersebut merupakan target yang telah disebutkan secara resmi dalam APBN 2027. Target penerimaan itu menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan aturan pelaksanaan yang diperlukan sebelum kebijakan dapat diberlakukan. Pemerintah menargetkan cukai tersebut mulai berlaku pada semester II 2027.
Menurut Djaka, pencantuman target Rp1,7 triliun dalam APBN 2027 menjadi bagian penting dalam proses persiapan kebijakan. Target itu memberikan gambaran mengenai penerimaan yang diharapkan dari penerapan cukai MBDK sekaligus memperjelas kebutuhan untuk menyusun ketentuan pelaksanaannya. Karena target tersebut sudah tercantum dalam undang-undang APBN, pemerintah perlu memastikan kesiapan aturan yang mengatur pelaksanaan pengenaan cukai tersebut.
Dengan adanya dasar dalam Undang-Undang APBN 2027, pemerintah memiliki acuan anggaran untuk melanjutkan penyusunan regulasi terkait cukai MBDK. Nilai Rp1,7 triliun tetap menjadi angka rujukan dalam kebijakan tersebut. Pemerintah kini menyiapkan aturan pelaksanaan agar target yang telah ditetapkan dalam APBN dapat menjadi dasar pemberlakuan cukai mulai semester II 2027.
Besaran tarif cukai minuman berpemanis yang ditargetkan berlaku pada semester II 2027 belum ditetapkan. Pemerintah masih membahas sejumlah unsur teknis yang diperlukan sebelum angka resmi dapat diumumkan. Pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan penerimaan negara, tetapi juga dengan rancangan kebijakan, mekanisme pemungutan, serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan konsumen. Karena itu, informasi mengenai tarif belum dapat disampaikan sebagai angka yang final atau mengikat.
Proses pembahasan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Selain menentukan besaran pungutan, pemerintah juga masih merumuskan batas kandungan gula yang akan menjadi dasar pengenaan cukai. Ambang tersebut penting untuk menentukan jenis produk yang termasuk dalam objek cukai serta memastikan penerapan kebijakan memiliki kriteria yang jelas. Sampai tahap pembahasan selesai, belum ada angka tarif maupun batas kandungan gula yang dapat dijadikan acuan oleh industri, distributor, atau masyarakat.
Dengan demikian, rencana penerapan kebijakan tersebut belum dapat diterjemahkan menjadi kewajiban pembayaran berdasarkan tarif tertentu. Pemerintah masih perlu menyelaraskan aspek kesehatan, fiskal, administrasi, dan kesiapan industri sebelum menetapkan ketentuan secara resmi. Setiap angka yang beredar pada tahap ini perlu dipahami sebagai bahan pembahasan, bukan keputusan final. Djaka menyampaikan bahwa target penerimaan yang ditetapkan tetap sebesar Rp1,7 triliun. Nilai tersebut merupakan target penerimaan pemerintah dan tidak dapat diartikan sebagai besaran tarif cukai ataupun batas kandungan gula. Kedua unsur teknis itu masih berada dalam proses pembahasan bersama kementerian terkait. Keputusan final mengenai tarif dan ambang kandungan gula akan disampaikan setelah seluruh tahapan perumusan kebijakan selesai.
Rencana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) bukan merupakan kebijakan yang baru dibahas. Pemerintah telah membicarakan rencana tersebut sejak 2020 sebagai bagian dari agenda kebijakan penerimaan negara. Sejak awal, pembahasan cukai MBDK diarahkan pada minuman yang mengandung pemanis dan dikemas untuk dipasarkan kepada konsumen. Namun, pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan waktu yang sebelumnya pernah direncanakan.
Dalam perkembangan terbaru, pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati agar kebijakan cukai MBDK dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menargetkan penerapan cukai minuman berpemanis pada semester II 2027. Dengan demikian, kebijakan ini kembali masuk dalam agenda resmi penerimaan negara setelah beberapa kali mengalami penundaan.
Penerapan cukai MBDK sempat ditargetkan pada periode sebelumnya, tetapi belum terlaksana. Penundaan terjadi, lain, pada 2025 dan 2026. Pada kedua periode tersebut, pemerintah masih mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat sebelum menetapkan waktu penerapan kebijakan. Pertimbangan itu membuat rencana yang telah dibahas sejak beberapa tahun lalu kembali bergeser hingga target terbaru ditetapkan untuk semester II 2027.
Selain jadwal penerapan, terdapat perbedaan target penerimaan yang terbaru dan angka yang pernah disampaikan sebelumnya. Pemerintah kini menargetkan penerimaan sebesar Rp1,7 triliun dari cukai MBDK dalam APBN 2027. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan target Rp7,6 triliun yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Perbedaan angka itu menunjukkan bahwa target penerimaan dalam rencana terbaru tidak sama dengan proyeksi yang pernah diumumkan pada tahap pembahasan sebelumnya.
