JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan langkah cepat untuk merespons tingginya harga pakan yang semakin membebani peternak ayam, khususnya peternak ayam petelur. Dalam jangka pendek, pemerintah meminta Perum Bulog segera menyalurkan jagung pakan bersubsidi melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah daerah yang membutuhkan.
Jagung tersebut akan dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya produksi dan membantu peternak mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah meningkatnya beban pakan. Pakan merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan ayam, sehingga perubahan harga jagung dapat langsung memengaruhi pendapatan peternak serta harga telur di tingkat konsumen.
Amran mengarahkan Bulog untuk menyiapkan 5.000 ton jagung SPHP bagi peternak di setiap provinsi. Penyaluran harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran agar bantuan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Pemerintah juga mendorong adanya pendataan penerima serta pengawasan distribusi, sehingga jagung bersubsidi benar-benar sampai kepada peternak yang menghadapi tekanan biaya paling besar.
Kebijakan ini menjadi langkah awal setelah sejumlah asosiasi peternak ayam petelur dipanggil untuk menyampaikan keluhan kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Masukan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mencari solusi cepat atas mahalnya pakan. Dengan penyaluran jagung SPHP, pemerintah berupaya memberikan ruang bagi peternak untuk menekan ongkos produksi sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa pelaksanaan distribusi jagung murah dilakukan dengan menggerakkan pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi. Bulog telah mengirim jagung yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Pengiriman dari wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pasokan bagi peternak ayam yang membutuhkan jagung sebagai bahan pakan.
Selain pasokan yang telah dikirim dari sentra produksi, sekitar 15.000 ton jagung sedang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah proses pembongkaran selesai, jagung tersebut direncanakan disalurkan ke berbagai wilayah di Jawa. Alur ini memungkinkan stok yang tiba melalui pelabuhan diteruskan kepada peternak di wilayah tujuan sesuai kebutuhan yang telah dipetakan.
Untuk pelaksanaan penyaluran pada minggu tersebut, setiap provinsi disiapkan pasokan sebanyak 5.000 ton. Pembagian jagung tidak dilakukan secara seragam, melainkan secara proporsional kepada peternak yang membutuhkan. Dengan mekanisme tersebut, distribusi dapat menyesuaikan kebutuhan penerima sekaligus mengarahkan pasokan kepada peternak yang memerlukan dukungan.
Lampung menjadi pengecualian dalam skema pengiriman dari Jawa. Daerah tersebut tidak perlu memperoleh pasokan tambahan dari Jawa karena telah memiliki stok siaga lebih dari 5.000 ton. Ketersediaan stok itu membuat kebutuhan Lampung dapat ditopang dari persediaan yang sudah ada. Secara keseluruhan, Bulog menjalankan distribusi melalui dua jalur, yaitu pengiriman dari sentra produksi dan penyaluran stok yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Perak. Selanjutnya, jagung dibagi secara proporsional berdasarkan kebutuhan peternak di masing-masing wilayah.
Kebijakan subsidi jagung diperlukan karena harga bahan baku pakan masih menjadi salah satu sumber tekanan terbesar bagi peternak ayam. Asosiasi peternak ayam menyampaikan bahwa harga jagung pakan saat ini berada di kisaran Rp8.000-Rp8.400 per kilogram. Tingkat harga tersebut dinilai terlalu tinggi dibandingkan harga wajar yang diharapkan peternak, yakni sekitar Rp6.000 per kilogram. Selisih itu secara langsung meningkatkan biaya produksi, terutama bagi peternak yang memiliki ruang terbatas untuk menyesuaikan harga jual hasil ternaknya.
Dalam kondisi tersebut, jagung SPHP untuk peternak skala mikro yang dijual seharga Rp5.000 per kilogram diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya pakan. Akses terhadap jagung dengan harga lebih rendah dapat memberikan ruang bagi peternak untuk mempertahankan kegiatan produksi, menjaga ketersediaan telur dan daging ayam, serta mengurangi risiko kerugian yang semakin besar. Pelaksanaan program tetap memerlukan penyaluran yang tepat sasaran agar manfaatnya diterima oleh peternak yang paling terdampak.
Tekanan biaya pakan juga berkaitan dengan sorotan terhadap harga telur ayam di tingkat peternak. Asosiasi peternak ayam petelur rakyat menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI pada Rabu, 7 Oktober 2026. Mereka menyatakan bahwa tekanan harga telur telah menyebabkan kerugian sekitar Rp6.000-Rp7.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan biaya pemeliharaan ayam petelur dan penerimaan yang diperoleh dari penjualan telur.
Kerugian tersebut dikaitkan dengan kenaikan sejumlah komponen biaya produksi, terutama pakan, jagung, dan bungkil kedelai. Ketika harga bahan baku meningkat, biaya operasional peternak ikut naik, sementara harga telur di tingkat peternakan belum selalu mampu mengikuti kenaikan tersebut. Karena itu, penyediaan jagung bersubsidi dipandang sebagai salah satu langkah untuk menekan biaya produksi sekaligus memberi perlindungan bagi keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menemui massa aksi yang menyampaikan keluhan mengenai tekanan biaya produksi dan sulitnya memperoleh jagung untuk pakan. Dalam pertemuan tersebut, Titiek menyatakan keprihatinan atas kondisi yang dialami para peternak ayam. Menurutnya, persoalan harga dan ketersediaan bahan pakan perlu segera ditangani karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha, pendapatan peternak, serta stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat.
Titiek menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Direktur Utama Bulog guna mencari solusi atas masalah jagung. Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang memastikan pasokan tersedia secara memadai dengan harga yang lebih terjangkau bagi peternak. Pemerintah juga didorong mengendalikan stok dan harga jagung secara lebih konsisten agar gejolak pasar tidak semakin membebani pelaku usaha perunggasan.
Selain menyoroti kebutuhan pakan, Titiek memberi perhatian pada persoalan penyerapan telur ketika produksi melimpah dan harga di tingkat peternak mengalami penurunan. Ia memandang perlu adanya mekanisme penyerapan yang dapat berjalan pada saat pasokan meningkat, sehingga telur tidak menumpuk dan terjual jauh di bawah biaya produksi. Salah satu gagasan yang disampaikan ialah mengaitkan penyerapan telur dengan berbagai program pemerintah, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan program bantuan sosial.
Melalui keterkaitan tersebut, hasil produksi peternak diharapkan memiliki pasar yang lebih jelas sekaligus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Komisi IV menilai persoalan perunggasan harus ditangani secara menyeluruh, bukan hanya melalui kebijakan sementara. Perhatian perlu mencakup kepastian pasokan dan harga jagung, pengendalian biaya pakan, perlindungan harga telur di tingkat peternak, serta sistem penyerapan hasil produksi yang efektif dan berkelanjutan.
