Kabupaten Manggarai | Bupati Manggarai Herybertus Nabit mengakui pemerintah daerah masih kewalahan menangani kondisi psikososial warga yang mengungsi setelah gempa pada pertengahan Agustus 2026. Keterbatasan sumber daya membuat pendampingan bagi warga yang mengalami trauma belum dapat dilakukan secara memadai, meskipun kebutuhan pemulihan terus dirasakan di lokasi pengungsian.
Nabit menyampaikan hal tersebut saat ditemui di posko tanggap darurat Kabupaten Manggarai di Ruteng, Minggu malam, 18 Oktober 2026. Ia mengatakan, “Pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani trauma.” Pernyataan itu menggambarkan bahwa dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan mental para penyintas.
Warga yang harus meninggalkan rumah akibat gempa dapat menghadapi rasa takut, kecemasan, kesedihan, serta ketidakpastian mengenai kondisi keluarga dan masa depan mereka. Respons setiap orang berbeda, sehingga pendampingan perlu dilakukan dengan pendekatan yang peka terhadap pengalaman masing-masing. Anak-anak, lansia, dan warga dengan kondisi rentan mungkin memerlukan perhatian khusus, tanpa mengabaikan kebutuhan pengungsi lainnya.
Namun, penanganan psikososial memerlukan tenaga terlatih, waktu, dan koordinasi berkelanjutan. Ketika kapasitas pemerintah kabupaten terbatas, petugas di posko juga harus membagi perhatian untuk memastikan layanan darurat lain tetap berjalan. Situasi tersebut berisiko membuat dukungan emosional tidak menjangkau seluruh warga yang membutuhkan atau hanya diberikan secara terbatas.
Pengakuan pemerintah daerah mengenai keterbatasan ini menjadi penanda penting bahwa pemulihan pengungsi membutuhkan dukungan lebih luas. Pendampingan trauma tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh bantuan logistik, sebab kebutuhan psikologis turut memengaruhi kemampuan warga menjalani masa pengungsian dan memulai kembali kehidupan setelah bencana.
Untuk mengatasi keterbatasan dalam pemulihan psikologis warga terdampak gempa, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengajak berbagai pihak ikut memberikan dukungan. Upaya ini diperlukan agar kebutuhan pendampingan tidak hanya bergantung pada sumber daya pemerintah daerah, tetapi dapat ditangani secara lebih luas dan berkelanjutan. Dampak gempa terhadap kondisi emosional warga dapat berbeda-beda, sehingga penanganan perlu memperhatikan kebutuhan masing-masing kelompok.
Herybertus menyampaikan bahwa sejumlah perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah terlibat dalam penanganan psikososial. Keterlibatan tersebut menjadi bentuk dukungan penting dalam membantu warga menghadapi tekanan setelah bencana. Perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dapat berkontribusi melalui tenaga pendamping, kegiatan pemulihan, maupun dukungan lain sesuai kapasitas dan kebutuhan di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga penting agar bantuan tersalurkan secara tepat dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Meski demikian, cakupan pendampingan yang berlangsung sejauh ini masih terbatas. Kegiatan yang telah dilakukan lebih berfokus pada anak-anak sekolah, yang menjadi salah satu kelompok dengan kebutuhan khusus setelah mengalami situasi bencana. Dukungan bagi anak dapat membantu mereka mengekspresikan perasaan, kembali menjalani rutinitas, serta merasa lebih aman dalam lingkungan belajar. Namun, fokus tersebut belum berarti bahwa seluruh kebutuhan psikologis warga telah tertangani.
Kelompok warga lainnya juga dapat mengalami kecemasan, kehilangan rasa aman, atau kesulitan menyesuaikan diri setelah gempa. Karena itu, pemerintah berharap lebih banyak pihak dapat terlibat untuk memperluas jangkauan layanan psikososial. Pendampingan perlu mempertimbangkan kebutuhan orang dewasa, keluarga, dan kelompok rentan lainnya, tanpa mengabaikan dukungan bagi anak. Dengan kerja sama lintas lembaga, pemetaan kebutuhan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
Penguatan kolaborasi menjadi langkah penting agar pemulihan tidak berhenti pada bantuan awal. Dukungan dari perguruan tinggi, LSM, dan unsur masyarakat diharapkan membantu menjangkau warga yang belum memperoleh pendampingan. Pemerintah daerah tetap memerlukan koordinasi bersama para mitra untuk memastikan kegiatan sesuai dengan kondisi warga terdampak serta berlangsung secara terarah.
Kehilangan tempat bergantung secara ekonomi setelah gempa dapat memperberat tekanan psikologis warga dewasa. Ketika rumah rusak dan sumber penghasilan terganggu, mereka bukan hanya menghadapi kebutuhan tempat tinggal sementara, tetapi juga ketidakpastian tentang cara memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Beban ini dapat muncul bersamaan dengan rasa kehilangan, kecemasan, serta perubahan besar dalam rutinitas. Karena itu, pemulihan pascabencana perlu memperhatikan keadaan batin orang dewasa, termasuk mereka yang selama ini menjadi penopang ekonomi rumah tangga. Bantuan materi penting, namun dukungan psikologis dan akses terhadap informasi yang jelas juga dibutuhkan agar warga tidak merasa menghadapi situasi sendirian. Pendampingan yang peka dapat membantu mereka menyampaikan kekhawatiran dan mengenali langkah pemulihan yang memungkinkan sesuai kondisi masing-masing keluarga.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada warga lanjut usia. Kesempatan mereka untuk kembali bekerja atau membangun penghidupan seperti sebelum gempa bisa lebih terbatas, terutama jika kondisi kesehatan, usia, atau kehilangan aset menghambat aktivitas. Ketika sumber nafkah keluarga lenyap, lansia yang sebelumnya mengandalkan pekerjaan atau dukungan dari lingkungan sekitar dapat merasa semakin rentan. Pemulihan ekonomi yang berlangsung bertahap berpotensi memperpanjang ketidakpastian, sementara kebutuhan dasar dan perawatan tetap harus dipenuhi. Situasi tersebut dapat memengaruhi rasa aman, kemandirian, dan harapan mereka terhadap masa depan. Oleh sebab itu, kebutuhan lansia sebaiknya dinilai secara individual, bukan hanya disamakan dengan kebutuhan kelompok dewasa lain. Dukungan sosial yang konsisten, komunikasi yang mudah dipahami, serta akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan penghidupan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan mereka.
Herybertus menyampaikan kekhawatiran bahwa ketidakpastian mengenai masa depan dapat membuat sebagian lansia merasa putus asa. Ia menyoroti risiko munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup, bukan menyatakan bahwa kasus bunuh diri telah terjadi. Kekhawatiran ini menunjukkan pentingnya mengenali tanda-tanda tekanan psikologis dan menyediakan ruang aman bagi warga untuk berbicara tanpa dihakimi. Menurut pandangannya, kelompok lanjut usia memerlukan penanganan khusus oleh tenaga profesional, dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi dan pengalaman masing-masing orang. Pendampingan profesional dapat membantu menilai kebutuhan, memberikan dukungan yang sesuai, dan menghubungkan lansia dengan layanan lanjutan bila diperlukan. Keluarga, tetangga, serta petugas di lapangan juga dapat berperan dengan menjaga komunikasi dan mendorong pencarian bantuan. Dengan perhatian yang tepat, pemulihan pascagempa dapat mencakup bukan hanya perbaikan penghidupan, tetapi juga perlindungan kesehatan mental warga dewasa dan lansia.
Lebih dari dua bulan setelah gempa yang terjadi pada pertengahan Agustus 2026, dampak bencana masih terasa dalam kehidupan warga Kabupaten Manggarai. Data Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan, 1.301 warga masih bertahan di 17 posko pengungsian. Angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian warga belum dapat kembali menjalani kehidupan di rumah secara normal, sementara kebutuhan dasar dan dukungan selama masa pemulihan tetap harus diperhatikan.
Selain warga yang tinggal di posko, sebanyak 7.091 warga memilih mengungsi secara mandiri. Mereka mendirikan tenda di dekat rumah masing-masing, lain agar tetap berada di sekitar lingkungan tempat tinggal dan dapat memantau kondisi rumah. Situasi pengungsian yang tersebar seperti ini menuntut pendataan dan perhatian yang berkelanjutan, sehingga bantuan dapat menjangkau warga baik di posko maupun di tenda mandiri.
Pemerintah daerah juga mencatat bahwa 1.054 jiwa dari jumlah warga terdampak yang didata termasuk kelompok rentan. Kelompok ini perlu memperoleh perhatian khusus dalam upaya pemulihan, mengingat kebutuhan dan pengalaman setiap orang dapat berbeda. Kondisi berkepanjangan di pengungsian dapat menambah tekanan bagi warga, sehingga penanganan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada kebutuhan fisik. Pendampingan psikososial menjadi bagian penting untuk membantu warga menghadapi kecemasan, kehilangan, dan perubahan rutinitas setelah gempa.
Herybertus berharap pemerintah perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dapat berkolaborasi memberikan pendampingan psikososial.
Baca juga: Dukungan Terhadap Penanganan Impor Ilegal dan Dampaknya bagi Industri Lokal | Dukungan Moral untuk Penegakan Hukum oleh Nusron Wahid | Dukungan PLN untuk Kendaraan Listrik di Surabaya
