Kabupaten Tabanan | Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada warga Bali atas terjadinya antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir. Permintaan maaf tersebut ditujukan terutama kepada masyarakat yang harus menghadapi antrean saat hendak mendapatkan BBM di SPBU wilayah Bali.
Pernyataan itu disampaikan Simon seusai mengikuti rapat bersama Gubernur Bali di Denpasar pada Selasa. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan perhatian Pertamina terhadap kondisi yang dialami warga di sejumlah SPBU. Permohonan maaf menjadi bagian dari respons perusahaan atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat selama antrean berlangsung.
Antrean BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Karena itu, Pertamina menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada masyarakat Bali yang terdampak. Penyampaian tersebut menegaskan bahwa warga yang datang ke SPBU dan harus menunggu dalam antrean menjadi pihak yang secara khusus diperhatikan dalam pernyataan perusahaan.
Rapat bersama Gubernur Bali di Denpasar pada Selasa menjadi momentum bagi Pertamina untuk menyampaikan sikapnya terkait situasi di lapangan. Simon mewakili perusahaan dalam menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Pernyataan itu mencakup warga yang mengalami antrean di SPBU wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir, tanpa memperluas keterangan pada wilayah lain di luar Bali.
Dengan demikian, inti pernyataan Pertamina pada kesempatan tersebut adalah pengakuan atas adanya antrean BBM di sejumlah SPBU Bali dan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak. Keterangan Simon disampaikan setelah rapat dengan Gubernur Bali di Denpasar, sekaligus menempatkan pengalaman warga yang harus mengantre sebagai perhatian utama perusahaan dalam merespons peristiwa tersebut.
Pertamina menjelaskan bahwa gangguan pasokan BBM di Bali bermula dari kendala teknis pada salah satu kapal pengangkut yang menjalani proses bongkar muat logistik bahan bakar. Gangguan tersebut terjadi pada bagian jangkar kapal sehingga kapal tidak dapat segera menjalankan tahapan sandar dan pembongkaran sesuai jadwal. Semula, proses bongkar muat direncanakan berlangsung pada pukul 06.30 WITA, Senin, 12 Oktober. Namun, penanganan masalah teknis menyebabkan jadwal itu tertunda hingga sekitar pukul 22.00 WITA. Perubahan waktu tersebut berdampak pada rangkaian distribusi berikutnya karena pasokan dari terminal harus menunggu kapal menyelesaikan proses bongkar muat.
Selain kendala operasional di kapal, Simon menyebut peningkatan konsumsi BBM bersubsidi di Bali sebagai faktor lain yang memengaruhi ketersediaan pada tingkat penyaluran. Perbedaan harga yang cukup jauh di pasaran mendorong sebagian masyarakat memilih bahan bakar bersubsidi, termasuk Pertalite. Kenaikan porsi penggunaan tersebut membuat kebutuhan di sejumlah wilayah meningkat dan turut memberikan tekanan terhadap stok yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Ketika konsumsi tumbuh lebih cepat daripada pola distribusi yang telah direncanakan, antrean dapat muncul, terutama apabila pada saat yang sama terjadi keterlambatan pasokan dari jalur laut.
Meski demikian, Pertamina menegaskan bahwa kenaikan konsumsi BBM bersubsidi bukan satu-satunya penyebab gangguan yang dirasakan masyarakat. Faktor tersebut disebut sebagai bagian dari kondisi yang saling memengaruhi, sementara keterlambatan akibat masalah teknis kapal juga berperan dalam mengubah jadwal pasokan. Pertamina tidak menjadikan kendala teknis maupun peningkatan konsumsi sebagai pembenaran atas kelangkaan dan antrean yang terjadi. Perusahaan tetap berkewajiban memastikan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta melakukan langkah percepatan setelah hambatan operasional dapat ditangani. Klarifikasi ini menunjukkan bahwa evaluasi distribusi perlu mempertimbangkan kesiapan armada, ketepatan jadwal bongkar muat, dan perkembangan konsumsi di lapangan secara bersamaan.
Pertamina menindaklanjuti kondisi antrean BBM di Bali bersama Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Provinsi Bali. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan pasokan bergerak lebih cepat dari titik penerimaan hingga sampai ke masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah meningkatkan pasokan dengan memanfaatkan armada kapal yang tersedia. Pertamina juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyandaran kapal tanker untuk memantau proses kedatangan, pembongkaran, dan kesiapan penyaluran BBM. Pemantauan di lapangan diperlukan agar hambatan operasional dapat segera diketahui dan ditangani melalui koordinasi antarpihak.
Selain memperkuat pasokan melalui jalur laut, Pertamina mempercepat pengiriman BBM dari seluruh depo pengisian menuju jaringan SPBU. Percepatan ini ditujukan untuk menjaga kelancaran distribusi di berbagai wilayah Bali, terutama pada lokasi yang mengalami peningkatan antrean. Pengaturan pengiriman dilakukan dengan mengoptimalkan armada dan jalur distribusi yang tersedia, sehingga BBM dapat lebih cepat diterima oleh SPBU. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya terpadu untuk memperpendek waktu tunggu masyarakat dan menjaga pelayanan tetap berjalan selama proses penanganan berlangsung.
Untuk mengurai antrean, sejumlah SPBU strategis diubah menjadi lokasi pelayanan penuh selama 24 jam. Penerapan layanan ini telah dilakukan di wilayah Denpasar dan Badung, yang menjadi bagian penting dalam jaringan pelayanan BBM di Bali. Kabupaten Tabanan dan Gianyar dijadwalkan menyusul dalam satu hingga dua hari berikutnya. Pengoperasian sepanjang hari memberi ruang bagi penyaluran yang lebih fleksibel sekaligus membantu membagi arus pelanggan pada waktu yang berbeda. Rangkaian tindakan tersebut diarahkan untuk mempercepat distribusi, menjaga kesinambungan pelayanan, dan mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM. Pertamina bersama Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Provinsi Bali terus memantau pelaksanaannya agar penanganan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan.
Sebagai bagian dari langkah mempercepat normalisasi layanan, seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali diinstruksikan memasang pengumuman yang memuat informasi mengenai ketersediaan stok dan status operasional. Pengumuman tersebut perlu ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat oleh konsumen, sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi pasokan sebelum atau ketika hendak melakukan pengisian BBM.
Keterbukaan informasi ini diharapkan membantu warga Bali memantau perkembangan distribusi secara langsung dan mengatur waktu pengisian dengan lebih tenang. Informasi yang diperbarui secara berkala juga dapat mengurangi ketidakpastian di lapangan serta mencegah masyarakat mendatangi SPBU secara bersamaan tanpa mengetahui kondisi stok. Meski demikian, langkah tersebut merupakan bagian dari penanganan dan upaya perbaikan layanan, bukan penanda bahwa seluruh kendala pasokan telah sepenuhnya berakhir.
Peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, jelas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Danantara juga menyampaikan pesan kepada seluruh badan usaha milik negara (BUMN) agar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Arahan itu menjadi pengingat bahwa keandalan operasional perlu berjalan beriringan dengan komunikasi yang terbuka dan sikap responsif terhadap keluhan warga.
Simon menegaskan bahwa Pertamina akan terus meningkatkan pelayanan, memperkuat koordinasi distribusi, serta mengevaluasi berbagai langkah yang diperlukan untuk mendukung pemulihan layanan di Bali. Pertamina menyampaikan terima kasih atas dukungan, kesabaran, dan kerja sama masyarakat selama proses penanganan berlangsung. Informasi dari SPBU dan kanal resmi perusahaan diharapkan tetap menjadi rujukan utama bagi warga dalam mengikuti perkembangan ketersediaan BBM.
Baca juga: Strategi Pertamina Atasi Antrean BBM di Makassar | Kecelakaan Minibus di Depok: Penyebab dan Penanganan | Kejadian Massal Diare di SMAN 1 Lasem: Menu yang Diduga Menjadi Penyebab
