Jakarta, Indonesia, 7 Oktober 2026 — Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar sistem rekrutmen prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi hanya menitikberatkan pada kemampuan fisik. Dalam arahan tersebut, kecerdasan atau kemampuan intelektual juga perlu menjadi perhatian dalam menilai calon personel. Penekanan ini menempatkan kualitas berpikir dan kapasitas intelektual sebagai bagian penting dalam proses memilih calon tentara serta polisi.
Informasi itu disampaikan Menteri Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman setelah menghadiri taklimat Presiden Prabowo bersama sekitar 800 perwira tinggi TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dudung menjelaskan bahwa Presiden memberikan perhatian terhadap cara sistem rekrutmen membentuk sumber daya manusia di lingkungan pertahanan dan keamanan. Menurut arahan tersebut, proses seleksi perlu mempertimbangkan kemampuan yang lebih luas, bukan semata-mata melihat kondisi fisik peserta.
Salah satu penekanan yang disampaikan ialah calon tentara dan polisi tetap dapat mengikuti rekrutmen meskipun memakai kacamata. Penggunaan kacamata tidak disebut sebagai penghalang selama calon tersebut memiliki kemampuan intelektual yang baik. Pernyataan ini disampaikan untuk menggambarkan pentingnya keseimbangan kemampuan fisik dan kecerdasan dalam melihat potensi peserta seleksi. Dengan demikian, penilaian terhadap calon personel diarahkan agar turut memperhatikan kapasitas mereka dalam memahami persoalan dan menjalankan tugas secara profesional.
Arahan Presiden tersebut menegaskan bahwa kualitas personel TNI dan Polri tidak hanya diukur dari aspek jasmani. Kecerdasan menjadi unsur yang dipandang penting karena prajurit dan anggota kepolisian menghadapi tugas yang membutuhkan penalaran, ketepatan mengambil keputusan, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanat negara. Dudung menyampaikan penekanan itu dalam konteks taklimat bersama para perwira tinggi, tanpa merinci aturan teknis, persyaratan baru, atau bentuk perubahan kebijakan dalam pelaksanaan rekrutmen. Inti arahan Prabowo adalah mendorong proses seleksi yang turut mengutamakan kecerdasan dan profesionalisme calon personel.
Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kualitas sumber daya manusia TNI dan Polri berkaitan dengan perubahan tantangan pertahanan dan keamanan yang semakin kompleks. Prajurit dan anggota kepolisian dituntut memiliki kecerdasan, kemampuan beradaptasi, serta sikap profesional agar dapat menjalankan tugas sesuai perkembangan lingkungan strategis. Kualitas personel tidak hanya diukur dari kesiapan fisik, tetapi juga dari penguasaan pengetahuan, ketepatan mengambil keputusan, dan kemampuan menggunakan teknologi dalam pelaksanaan tugas.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman menyebut tantangan masa depan akan semakin berat karena munculnya perang hibrida serta perang yang menggunakan drone dan teknologi sejenis. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perubahan cara berperang menjadi salah satu perhatian dalam arahan Presiden. Perang hibrida dan penggunaan drone menuntut kesiapan personel yang dibangun melalui pemahaman, kecakapan teknis, serta kemampuan bekerja secara terukur. Karena itu, proses seleksi perlu memberi ruang lebih besar bagi kecerdasan dan kapasitas calon prajurit maupun anggota kepolisian.
Konsentrasi Presiden pada peningkatan profesionalisme prajurit diarahkan melalui pendidikan dan latihan yang berkelanjutan. Dudung menekankan bahwa peningkatan pendidikan dan latihan menjadi perhatian utama untuk menyiapkan personel menghadapi situasi global yang terus berkembang. Pendidikan berfungsi memperkuat landasan pengetahuan, sedangkan latihan membentuk kesiapan dalam menjalankan tugas secara disiplin dan profesional. Penguatan kedua aspek tersebut diharapkan membuat TNI dan Polri memiliki sumber daya manusia yang mampu merespons perubahan berdasarkan kemampuan yang relevan, tanpa mengabaikan ketentuan dan tanggung jawab institusional. Arahan itu juga menunjukkan bahwa pembenahan kualitas personel perlu dilakukan sejak tahap seleksi dan dilanjutkan selama masa pengabdian.
Selain membahas arah perubahan dalam proses seleksi TNI dan Polri, pertemuan tersebut juga memuat penyampaian apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada kedua institusi. Melalui penjelasan Dudung, Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI dan Polri terhadap berbagai program pemerintah. Apresiasi itu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai rekrutmen dan peningkatan profesionalisme tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas institusi dalam mendukung agenda pemerintahan.
Dudung menjelaskan bahwa dukungan TNI dan Polri turut diarahkan pada program ketahanan pangan. Program tersebut menjadi salah satu bidang yang disebut dalam pertemuan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemampuan nasional. Dalam konteks itu, kontribusi kedua institusi dipandang melalui dukungan terhadap pelaksanaan program, sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari penjelasan mengenai alasan Prabowo memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada jajaran TNI serta Polri.
Selain ketahanan pangan, Prabowo juga mengapresiasi dukungan terhadap program ketahanan energi. Dudung menyampaikan bahwa kedua agenda tersebut termasuk program pemerintah yang memperoleh dukungan dari TNI dan Polri. Di luar dukungan terhadap program, kedua institusi juga disebut memiliki peran dalam menjaga situasi keamanan nasional. Stabilitas keamanan menjadi konteks penting bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan kepentingan strategis negara.
Dengan demikian, apresiasi Prabowo kepada TNI dan Polri disampaikan dalam kaitan dengan dukungan terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, serta pemeliharaan keamanan nasional. Penjelasan Dudung mengenai hal itu melengkapi pembahasan tentang seleksi yang mengutamakan kecerdasan dan profesionalisme. Hubungan kerja pemerintah dan kedua institusi menjadi latar yang memperlihatkan pentingnya kapasitas personel, sikap profesional, dan pelaksanaan tugas yang mendukung program pemerintah tanpa mengabaikan tanggung jawab utama masing-masing.
Taklimat yang digelar di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 7 Oktober 2026 diikuti 800 perwira tinggi TNI dan Polri dari seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi forum penting bagi pimpinan kedua institusi untuk menerima arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sekaligus memahami perkembangan strategis yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Prabowo menyampaikan bahwa kegiatan itu diselenggarakan menjelang dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya. Melalui pertemuan tersebut, Presiden ingin memberikan gambaran mengenai keadaan yang sedang dihadapi bangsa dan negara, termasuk berbagai perkembangan Indonesia. Arahan itu diharapkan dapat menjadi landasan bagi TNI dan Polri dalam menjalankan tugas secara terukur, profesional, serta sesuai dengan kepentingan nasional.
Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan. Agus menilai taklimat tersebut merupakan momentum untuk menyamakan visi, memperkuat soliditas, dan meningkatkan sinergi TNI. Menurut dia, arahan Presiden akan menjadi pedoman dalam menentukan langkah, kebijakan, serta kesiapan menghadapi beragam ancaman, termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida yang terus berkembang.
Sementara itu, Suyudi menegaskan bahwa Polri siap mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai tugas serta kewenangannya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi kepolisian, khususnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kesamaan pemahaman TNI dan Polri dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan responsif terhadap tantangan nasional.
