Jakarta | PSSI mulai menyiapkan langkah yang lebih tegas untuk menekan kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola. Salah satu opsi yang sedang didorong ialah pengurangan poin dalam kompetisi bagi klub yang dinilai tidak mampu mengendalikan perilaku pendukungnya. Rencana tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pertandingan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai tanggung jawab aparat atau panitia pelaksana, tetapi juga menjadi kewajiban klub sebagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan suporter.
Kebijakan pengurangan poin diharapkan dapat mendorong klub memperkuat pembinaan, komunikasi, serta pengawasan terhadap kelompok pendukung. Dengan adanya konsekuensi yang berdampak langsung pada posisi klub di kompetisi, setiap tim diharapkan lebih serius mencegah tindakan kekerasan, kerusuhan, maupun pelanggaran lain yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa klub perlu ikut bertanggung jawab atas keamanan serta tindakan suporternya, terutama ketika terjadi pelanggaran yang berulang.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa opsi pengurangan poin akan didorong sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan disiplin. Namun, ia menegaskan bahwa penerapan tindakan tersebut tidak dilakukan secara serta-merta. PSSI terlebih dahulu akan memberikan kesempatan kepada klub untuk memperbaiki pengelolaan suporter dan membangun kesepakatan mengenai tanggung jawab bersama. Apabila kesempatan itu tidak dimanfaatkan atau pelanggaran tetap terjadi, sanksi yang lebih berat dapat diterapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Erick pada Selasa (13/10). Mekanisme penerapan sanksi masih perlu dirumuskan agar memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan dapat diberlakukan secara konsisten. PSSI juga perlu memastikan bahwa penilaian terhadap kegagalan klub mengendalikan pendukung dilakukan berdasarkan fakta serta prosedur yang transparan. Dengan demikian, langkah tegas ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun budaya pertandingan yang lebih aman dan bertanggung jawab.
Pernyataan Erick Thohir mengenai kemungkinan sanksi pengurangan poin bagi klub disampaikan setelah muncul sejumlah insiden kekerasan yang melibatkan oknum suporter. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa persoalan perilaku suporter tidak hanya berkaitan dengan pertandingan di dalam stadion, tetapi juga dapat muncul dalam perjalanan dan ruang publik. Situasi ini kemudian memperkuat dorongan untuk meninjau kembali tanggung jawab klub dalam mengendalikan serta membina suporternya.
Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan adalah penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung di rest area Batang KM 360, Jawa Tengah. Kejadian tersebut disebut sebagai bagian dari insiden yang mendorong perhatian lebih besar terhadap aspek keamanan dalam perjalanan rombongan tim. Penyerangan itu juga memperlihatkan bahwa aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola dapat menghadirkan risiko di luar area pertandingan. Karena itu, klub dinilai perlu memiliki tanggung jawab yang lebih kuat dalam memastikan keteraturan dan keselamatan yang berkaitan dengan kelompok pendukungnya.
Peristiwa lain yang turut disebut adalah penyerangan terhadap suporter Persija Jakarta di Tol Palikanci, Cirebon. Insiden ini menjadi sorotan tersendiri karena kembali memperlihatkan adanya kekerasan yang melibatkan kelompok suporter dalam konteks perjalanan. Dua kejadian tersebut dipandang sebagai latar belakang penting bagi munculnya dorongan untuk memperketat tanggung jawab klub dan suporter. Dalam kerangka itu, pernyataan Erick menegaskan perlunya langkah yang lebih tegas agar klub tidak melepaskan tanggung jawab atas perilaku pendukungnya. Wacana sanksi pengurangan poin kemudian muncul sebagai bentuk tekanan agar klub memperkuat pengawasan, pembinaan, dan upaya pencegahan terhadap tindakan kekerasan yang dapat mencoreng sepak bola nasional.
Erick Thohir menilai sejumlah insiden kekerasan yang terjadi di sekitar pertandingan sepak bola telah melampaui persoalan rivalitas antarsuporter. Menurutnya, persaingan antarpendukung semestinya berlangsung dalam batas kewajaran dan tidak berubah menjadi tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain. Ketika suporter membawa benda tertentu untuk menyerang atau merusak kendaraan, peristiwa tersebut tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai ekspresi fanatisme.
Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyebut adanya dugaan unsur kriminalitas dalam tindakan tersebut. Penilaian itu didasarkan pada penggunaan benda untuk melakukan penyerangan serta kerusakan yang ditimbulkan terhadap kendaraan rombongan tim. Ia menegaskan, tindakan membawa alat yang dapat digunakan untuk memukul menunjukkan adanya persiapan dan niat melakukan kekerasan, bukan sekadar reaksi spontan akibat ketegangan pertandingan.
Dalam rekaman video penyerangan bus rombongan EPA Persib, terlihat sejumlah oknum suporter membawa benda tumpul ketika mendekati dan menyerang kendaraan. Serangan tersebut mengakibatkan bagian kendaraan tim mengalami kerusakan. Rekaman itu memperkuat perhatian terhadap aspek keamanan pertandingan sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap barang-barang yang dibawa penonton ke sekitar stadion maupun jalur kepulangan tim.
Erick menegaskan bahwa persoalan keamanan sepak bola tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak. Penanganannya membutuhkan kesepahaman operator liga dan klub mengenai pembagian tanggung jawab, termasuk kewajiban masing-masing dalam mengantisipasi potensi gangguan yang melibatkan suporter. Keamanan pertandingan bukan hanya urusan penyelenggara pada hari pertandingan, melainkan juga berkaitan dengan kesiapan klub membina, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan kelompok pendukungnya.
Kesepakatan tersebut perlu dituangkan melalui mekanisme pencegahan kekerasan yang jelas dan dapat dijalankan secara konsisten, baik di dalam maupun di luar stadion. Operator liga dan klub perlu menyepakati standar pengamanan, pola koordinasi, penyampaian informasi, serta langkah yang harus diambil ketika muncul indikasi konflik. Dengan pembagian peran yang lebih tegas, setiap pihak dapat mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawabnya, sekaligus menghindari saling lempar tanggung jawab ketika terjadi insiden.
Dalam kerangka itu, rencana sanksi pengurangan poin dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong klub lebih bertanggung jawab terhadap perilaku suporternya. Namun, opsi tersebut tidak berarti sanksinya telah resmi diterapkan. Penerapan kebijakan tetap memerlukan pembahasan mengenai dasar aturan, indikator pelanggaran, proses penilaian, dan mekanisme penetapan sanksi yang berlaku bagi klub. Penegasan mengenai tanggung jawab bersama operator liga dan klub menjadi bagian penting agar upaya pencegahan kekerasan dapat dirancang secara terukur, mencakup situasi di dalam stadion maupun potensi dampaknya di luar stadion.
Baca juga: Keselamatan Suporter di Tengah Rivalitas Sepakbola | PSIM Yogyakarta Siapkan 25 Pemain Hadapi Persebaya di Surabaya | Siapkan Capex Rp400 Miliar Lebih, ACES Targetkan hingga 75 Gerai Baru
