Jakarta | Memasuki Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi sorotan melalui laporan evaluasi kinerja selama dua tahun masa pemerintahan. Laporan tersebut disusun oleh Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS) untuk memotret persepsi publik dan penilaian ahli terhadap pelaksanaan pemerintahan. Hasilnya menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar penilaian masyarakat umum dan kalangan ahli.
Berdasarkan riset itu, kinerja kabinet memperoleh nilai rata-rata 4,7 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum. Sementara itu, para ahli memberikan skor yang lebih rendah, yakni 2,9 dari 10. Perbedaan tersebut menjadi salah satu temuan utama karena menunjukkan bahwa pengalaman atau persepsi publik terhadap kerja pemerintah tidak sepenuhnya sejalan dengan evaluasi berbasis keahlian dan pengamatan kebijakan. Nilai yang rendah juga mencerminkan adanya persoalan dalam pencapaian target serta penerjemahan agenda pemerintah ke dalam hasil yang dirasakan.
Evaluasi mencakup sejumlah aspek penting, lain pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan nasional, dan komunikasi publik. Keempat bidang itu digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintahan menjalankan agenda yang telah disampaikan kepada masyarakat, mengelola institusi negara, mengambil keputusan, serta menjelaskan kebijakan secara terbuka dan mudah dipahami. Temuan riset tersebut disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam pemaparan yang berlangsung secara daring pada Minggu, 11 Oktober 2026. Penyampaian laporan ini menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut mengenai faktor yang memengaruhi rendahnya skor, termasuk tekanan terhadap publik, kualitas kebijakan, dan efektivitas komunikasi pemerintah selama dua tahun pertama.
Riset yang dilakukan CELIOS bersama Kabinet Bayangan menunjukkan adanya penilaian yang rendah terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penilaian tersebut disusun secara terpisah untuk memberikan gambaran mengenai persepsi dua kelompok responden, yakni para ahli dan masyarakat umum. Hasilnya memperlihatkan kesenjangan pandangan berbasis keahlian dan pengalaman publik sehari-hari, meskipun keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam menilai kinerja pemerintahan.
Untuk Presiden Prabowo Subianto, kelompok ahli memberikan skor rata-rata 2,8 dari 10. Nilai ini menunjukkan bahwa para ahli menilai pelaksanaan agenda, kebijakan, serta kepemimpinan presiden masih jauh dari harapan. Sementara itu, masyarakat umum memberikan nilai 4,6 dari 10. Angka tersebut memang lebih tinggi daripada penilaian kelompok ahli, tetapi tetap berada di bawah angka lima. Perbedaan skor ini dapat mencerminkan perbedaan sudut pandang, tingkat akses terhadap informasi kebijakan, serta pengalaman langsung masyarakat dalam merasakan dampak keputusan pemerintah.
Penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menunjukkan pola serupa. Para ahli memberinya skor 2,2 dari 10, sedangkan masyarakat umum memberikan nilai 4,9 dari 10. Dengan demikian, kedua kelompok responden masih menempatkan kinerja wakil presiden di bawah angka lima. Jika dibandingkan, skor Gibran dari kelompok ahli bahkan lebih rendah daripada skor presiden, sementara penilaian masyarakat umum terhadap wakil presiden sedikit lebih tinggi. Temuan CELIOS dan Kabinet Bayangan ini menegaskan bahwa rendahnya evaluasi tidak hanya diarahkan kepada satu figur. Baik presiden maupun wakil presiden menghadapi pekerjaan besar untuk memperbaiki capaian kebijakan, memperkuat komunikasi publik, dan membangun kepercayaan masyarakat. Perbedaan nilai antarkelompok juga penting dibaca secara proporsional, karena skor tersebut merupakan hasil persepsi responden dalam riset, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan.
Temuan survei mengenai kondisi psikologis masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan menunjukkan adanya tekanan yang dirasakan publik dalam menanggapi kebijakan dan perilaku presiden. Sebanyak 75 persen masyarakat menyatakan merasa stres terhadap kebijakan pemerintah. Angka ini menggambarkan persepsi responden masyarakat umum, bukan penilaian kelompok ahli.
Selain itu, 67 persen masyarakat mengaku merasa stres terhadap perilaku Prabowo Subianto. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan perilaku presiden menjadi dua hal yang dinilai berkaitan dengan pengalaman psikologis responden. Namun, data survei ini tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab stres, tingkat keparahan yang dirasakan, atau dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Penilaian yang berbeda terlihat pada kelompok ahli. Dari 129 responden ahli yang terlibat, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan presiden tidak memadai. Penilaian ini merupakan pandangan kelompok ahli terhadap kapasitas kepemimpinan, sehingga perlu dibedakan dari jawaban masyarakat umum mengenai stres terhadap kebijakan maupun perilaku presiden.
Kelompok ahli juga menunjukkan kekhawatiran yang kuat terhadap arah kebijakan kepemimpinan Prabowo. Sebanyak 92 persen responden ahli menyatakan mengkhawatirkan arah tersebut. Angka ini merepresentasikan tingkat kekhawatiran di responden ahli, bukan persentase masyarakat secara keseluruhan dan bukan pula ukuran langsung atas kondisi psikologis publik.
Dengan demikian, survei memuat dua lapisan temuan. Pada masyarakat umum, perhatian utama tercermin melalui persentase responden yang melaporkan stres terhadap kebijakan pemerintah dan perilaku presiden. Pada kelompok ahli, sorotan berfokus pada kecukupan kapasitas kepemimpinan serta kekhawatiran mengenai arah kebijakan. Perbedaan kelompok responden dan aspek yang diukur penting diperhatikan agar angka-angka tersebut tidak disamakan atau ditafsirkan melampaui hasil survei.
Kondisi ekonomi menjadi salah satu isu kebijakan yang paling banyak mendapat sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 53 persen responden menilai keadaan ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian tersebut menunjukkan adanya persepsi publik bahwa perbaikan ekonomi belum dirasakan secara merata. Meskipun sejumlah indikator makroekonomi dapat memperlihatkan stabilitas, pengalaman masyarakat sehari-hari tetap dipengaruhi oleh harga kebutuhan pokok, daya beli, kesempatan kerja, serta pendapatan rumah tangga.
Temuan itu juga memperlihatkan adanya jarak kebijakan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Ketika tekanan biaya hidup meningkat atau penghasilan tidak berkembang sebanding dengan kebutuhan, persepsi terhadap kinerja pemerintah cenderung ikut menurun. Karena itu, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari pertumbuhan atau kestabilan angka agregat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar dan memperluas manfaat pembangunan.
Isu kedua berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 96 persen responden menyebut upaya penanganan karhutla tidak efektif. Angka ini menjadi sorotan utama karena mengindikasikan tingkat ketidakpuasan yang sangat tinggi terhadap pencegahan, respons darurat, penegakan hukum, maupun pemulihan wilayah terdampak. Penilaian tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, pengawasan terhadap kawasan rawan, serta keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat.
Survei ini melibatkan 129 responden ahli dari beragam latar belakang, wilayah domisili, dan pengalaman profesional. Selain itu, terdapat 1.142 responden masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi. Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat menggunakan non-probability sampling melalui Meta Ads, sedangkan responden ahli dijangkau dengan metode snowball sampling. Perbedaan karakteristik responden dan metode pengambilan sampel perlu diperhatikan ketika membaca serta menafsirkan temuan penelitian.
Baca juga: Potensi Kebijakan Car Free Day Dua Kali Sepekan untuk Mengurangi Polusi Udara | Dugaan Penyimpangan CSR Rp50 Juta Dilaporkan, Dispopar Kota Probolinggo Disorot soal Dugaan Pengondisian dengan Aliansi LSM | Profil Lengkap Ahmad Ali, Politikus yang Disorot setelah Penyitaan KPK
