Jakarta | Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah masih menyelesaikan rencana pembagian ponsel pintar atau telepon genggam kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat Hashim memaparkan materi dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober. Ia belum menjelaskan secara rinci jadwal pelaksanaan, jumlah perangkat yang akan disediakan, maupun kelompok penerima yang menjadi sasaran utama program tersebut.
Rencana pembagian perangkat ini dikaitkan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas inklusi keuangan. Kepemilikan telepon pintar diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses layanan digital, termasuk informasi, komunikasi, serta berbagai fasilitas keuangan yang semakin banyak tersedia melalui aplikasi. Dengan akses tersebut, penerima bantuan sosial berpotensi memperoleh sarana yang lebih mudah untuk menerima informasi mengenai hak, jadwal, dan mekanisme penyaluran bantuan.
Pemerintah juga menghubungkan rencana tersebut dengan upaya mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial. Pemanfaatan perangkat digital dapat mendukung penyaluran yang lebih terarah melalui rekening atau layanan keuangan digital, sekaligus memperkuat pencatatan penerima. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan kesiapan infrastruktur, pendataan yang akurat, perlindungan data pribadi, serta pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Hashim menegaskan bahwa gagasan itu masih berada dalam tahap penyelesaian, sehingga rincian kebijakan dan bentuk implementasinya masih menunggu pembahasan lebih lanjut dari pemerintah.
Menurut keterangan Hashim, program tersebut dirancang dengan mekanisme yang menggabungkan pemberian telepon genggam dan pembukaan rekening digital bagi setiap warga negara. Ponsel yang diterima tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengakses rekening penerima bantuan. Dengan demikian, identitas penerima, informasi kepesertaan, serta riwayat penyaluran dapat dihubungkan melalui perangkat yang digunakan sehari-hari. Rencana ini menempatkan ponsel sebagai bagian penting dari infrastruktur pelayanan sosial, bukan sekadar barang yang dibagikan kepada masyarakat.
Rekening digital yang terintegrasi dengan ponsel itu diproyeksikan untuk mengubah pola penyaluran bantuan sosial. Jika sebelumnya sebagian bantuan disalurkan dalam bentuk tunai atau melalui perantara, skema baru tersebut diarahkan agar dana dapat masuk langsung ke rekening penerima. Setiap penerima diharapkan memiliki akses terhadap informasi mengenai jumlah bantuan, waktu pencairan, dan transaksi yang dilakukan. Mekanisme digital juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada proses manual, sekaligus menyediakan catatan penyaluran yang lebih mudah ditelusuri oleh pihak terkait.
Bagi masyarakat penerima bansos, keterhubungan ponsel dan rekening diharapkan membuat akses terhadap bantuan menjadi lebih sederhana. Penerima tidak perlu selalu mendatangi lokasi tertentu atau mengandalkan pihak lain untuk memperoleh informasi dan mencairkan dana, sepanjang infrastruktur serta dukungan layanan tersedia. Penyaluran langsung juga berpotensi mempercepat penerimaan bantuan dan mengurangi risiko keterlambatan atau pemotongan dalam perjalanan distribusi. Namun, pelaksanaan program tetap memerlukan pendataan yang akurat, perlindungan data pribadi, jaringan komunikasi yang memadai, serta pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan keuangan digital.
Integrasi ponsel gratis dengan rekening digital dirancang untuk mendukung tujuan administratif dalam penyaluran bantuan sosial. Menurut penjelasan Hashim, perangkat dan rekening tersebut akan menjadi bagian dari sistem yang menghubungkan penerima bansos dengan proses distribusi dana. Dengan adanya sarana digital, informasi mengenai penerima dan penyaluran bantuan dapat dikelola dalam satu mekanisme yang lebih teratur.
Dalam rancangan tersebut, rekening digital berfungsi sebagai jalur penerimaan dana bantuan secara langsung. Kementerian Keuangan diharapkan dapat menyalurkan dana kepada penerima berdasarkan data dan rekening yang telah terhubung. Ponsel gratis menjadi sarana pendukung agar penerima memiliki akses terhadap informasi serta layanan yang berkaitan dengan rekening digitalnya.
Hashim menjelaskan bahwa pendekatan ini ditujukan untuk memudahkan Kementerian Keuangan dalam mendistribusikan dana bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima. Proses tersebut tetap ditempatkan dalam konteks administrasi penyaluran bansos, dengan rekening digital sebagai media pencatatan dan penerimaan dana. Pemerintah berharap hubungan data penerima, rekening, dan penyaluran dapat dikelola secara lebih terkoordinasi.
Pemerintah juga menargetkan agar sistem tersebut mendukung transparansi penyaluran bansos di seluruh Indonesia. Melalui penggunaan rekening digital, aliran dana bantuan diharapkan dapat tercatat dalam mekanisme yang lebih jelas sehingga proses distribusinya lebih mudah dipantau secara administratif. Harapan lain yang disampaikan adalah meningkatnya efisiensi dalam penyaluran, terutama karena dana dapat dikirimkan langsung kepada penerima melalui rekening yang telah disiapkan.
Tujuan integrasi ini bukan sekadar menyediakan perangkat komunikasi, melainkan membangun sarana yang mendukung proses administrasi bantuan. Ponsel dan rekening digital direncanakan untuk membantu penerima terhubung dengan sistem penyaluran, sementara Kementerian Keuangan memperoleh jalur distribusi dana yang lebih langsung. Pemerintah berharap penerapan pendekatan tersebut dapat memperkuat transparansi dan efisiensi penyaluran bansos secara nasional.
Program rekening digital bagi penerima bantuan sosial dilatarbelakangi oleh masih besarnya jumlah masyarakat yang belum terhubung dengan layanan perbankan. Sebagian warga belum memiliki rekening bank, baik karena keterbatasan akses, jarak ke kantor cabang, biaya administrasi, maupun kurangnya pemahaman mengenai layanan keuangan. Kondisi tersebut membuat penyaluran bantuan dan berbagai layanan pemerintah belum sepenuhnya berlangsung secara efisien, transparan, dan mudah dipantau.
Hashim menyebut sekitar 30% penduduk Indonesia masih berada di luar sektor perbankan. Angka tersebut merujuk pada gambaran yang disampaikan Bank Dunia mengenai masyarakat yang belum mempunyai rekening atau belum menggunakan layanan keuangan formal. Menurut Hashim, pemerintah juga sependapat dengan gambaran tersebut. Karena itu, perluasan akses rekening dinilai penting agar kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau dapat menerima manfaat ekonomi secara lebih langsung.
Untuk menjangkau kelompok tersebut, pemerintah menugaskan dua bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, untuk membuka rekening secara massal. Pelaksanaan ini diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan sekaligus menyediakan sarana penyaluran bantuan sosial yang lebih teratur. Rekening yang dibuka juga dapat digunakan masyarakat untuk menyimpan dana, menerima pembayaran, serta mengakses layanan perbankan lain sesuai ketentuan.
Selain menyasar penerima bantuan sosial, pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank gratis bagi masyarakat yang baru berusia 17 tahun. Setiap rekening dalam program tersebut akan disertai saldo awal sebesar Rp50 ribu. Kebijakan ini diharapkan memperkenalkan layanan keuangan formal sejak usia muda, membangun kebiasaan menabung, dan memperluas kepemilikan rekening di kalangan generasi baru. Dengan demikian, akses perbankan tidak hanya diperluas untuk keluarga penerima bantuan, tetapi juga bagi warga yang mulai memasuki usia dewasa.
Baca juga: Inisiatif Energi dan Digital: IEE Series Energy Week 2026 di Jakarta | Pemberian Saldo Awal Rekening Masyarakat Sebesar Rp50 Ribu | Pembukaan Rekening untuk 200 Juta Warga: Kejelasan Anggaran Masih Ditunggu
