Jakarta | Pemerintah berencana membagikan telepon seluler gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Kebijakan ini diarahkan untuk menghubungkan penerima bantuan dengan sistem layanan digital, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung secara lebih langsung dan terintegrasi.
Informasi tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, dalam Prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 12 Oktober 2026. Penyampaian rencana itu menempatkan perangkat seluler sebagai salah satu sarana pendukung dalam pengembangan sistem bantuan sosial berbasis digital.
Melalui skema yang direncanakan, telepon seluler tersebut nantinya akan terhubung dengan rekening digital milik penerima. Keterhubungan ini diharapkan memungkinkan bantuan sosial disalurkan secara langsung melalui kanal perbankan digital, bukan lagi terutama menggunakan mekanisme pemberian uang tunai. Dengan demikian, penerima dapat mengakses bantuan melalui sistem yang terhubung dengan identitas dan rekening digitalnya.
Rencana tersebut juga menunjukkan adanya dorongan untuk memperluas pemanfaatan layanan perbankan dalam penyaluran program pemerintah. Perangkat komunikasi tidak hanya dipandang sebagai alat untuk menerima informasi, tetapi juga sebagai penghubung masyarakat, rekening digital, dan mekanisme distribusi bantuan sosial.
Digitalisasi ini menjadi bagian dari perubahan cara penyaluran bantuan agar prosesnya dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Pemerintah menyiapkan gagasan tersebut dengan mengaitkan akses perangkat seluler dan rekening digital, sehingga bantuan dapat disampaikan melalui jalur yang terhubung secara langsung kepada penerima. Pernyataan dalam forum tersebut menjadi dasar informasi mengenai rencana penyediaan telepon seluler gratis untuk mendukung penyaluran bansos berbasis digital.
Rencana pemberian ponsel gratis ditempatkan sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Perangkat tersebut dipandang dapat mendukung proses digitalisasi berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Namun, pemanfaatannya tetap memerlukan fondasi administratif dan finansial yang memadai. Salah satu fondasi tersebut adalah kepemilikan rekening bank oleh masyarakat yang menjadi sasaran layanan.
Dalam keterangan yang disampaikan Hashim, pemerintah memutuskan untuk menggratiskan biaya pembukaan rekening bank bagi warga yang belum dapat mengakses layanan perbankan. Sebelumnya, biaya pembukaan rekening disebut dapat mencapai Rp50.000. Penghapusan biaya ini dimaksudkan untuk mengurangi hambatan awal yang mungkin membuat sebagian masyarakat menunda atau tidak mampu membuka rekening. Dengan demikian, faktor biaya tidak lagi menjadi kendala utama bagi warga yang ingin masuk ke dalam sistem perbankan formal.
Kebijakan tersebut mengarah pada harapan agar setiap warga negara Indonesia nantinya memiliki rekening bank tanpa perlu membayar biaya pembukaan. Rekening itu dapat menjadi sarana untuk menerima berbagai transaksi secara lebih teratur, termasuk bantuan pemerintah, apabila persyaratan dan mekanisme penyalurannya telah ditetapkan. Kepemilikan rekening juga dapat membantu masyarakat mengakses layanan keuangan lain yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari.
Pembebasan biaya pembukaan rekening berhubungan erat dengan kebutuhan membangun infrastruktur dasar bagi penyaluran bansos secara digital. Sistem digital membutuhkan identitas penerima yang jelas, rekening yang dapat digunakan, serta akses terhadap perangkat dan jaringan. Dalam kerangka ini, ponsel gratis dan rekening tanpa biaya pembukaan merupakan dua unsur yang saling mendukung, meskipun pelaksanaannya tetap membutuhkan kesiapan data, edukasi masyarakat, perlindungan konsumen, dan pengawasan. Kebijakan tersebut merupakan rencana dan arah program, sehingga tidak dapat diartikan bahwa seluruh warga saat ini sudah menerima rekening bank atau ponsel gratis.
Pemerintah merencanakan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Selama ini, bantuan tersebut disebut diberikan dalam bentuk uang tunai. Dalam skema yang direncanakan, dana bantuan tidak lagi diserahkan secara langsung sebagai uang tunai, melainkan disalurkan ke rekening penerima. Perubahan ini menempatkan rekening sebagai sarana utama untuk menerima bantuan dari pemerintah.
Akses terhadap rekening penerima akan dilakukan melalui telepon seluler yang diberikan kepada masyarakat. Telepon seluler tersebut akan terhubung dengan rekening digital masing-masing penerima, sehingga masyarakat dapat menggunakan perangkat itu untuk mengakses rekening yang menampung dana bantuan. Rencana ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi bansos sekaligus perluasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan melalui rekening digital.
Hashim menjelaskan inti rencana tersebut dengan menyampaikan bahwa setiap warga akan memperoleh ponsel yang tersambung ke rekening digital. Dengan keterhubungan itu, seluruh dana bantuan sosial akan masuk langsung ke rekening penerima. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ponsel dan rekening digital menjadi bagian penting dari mekanisme bantuan yang direncanakan. Dana tetap ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi penerimaannya diarahkan melalui rekening masing-masing, bukan dalam bentuk penyerahan uang tunai secara langsung.
Perluasan akses perbankan dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial memiliki tujuan yang tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat menerima bantuan melalui rekening dan melakukan transaksi dalam sistem keuangan formal. Perpindahan tersebut dapat membuat aktivitas ekonomi lebih mudah tercatat, sekaligus membangun basis data yang lebih baik mengenai pergerakan dana, penerima manfaat, dan kegiatan usaha di berbagai daerah. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mendukung perluasan basis penerimaan negara, meskipun hasil akhirnya tetap bergantung pada pelaksanaan, kepatuhan, serta perkembangan aktivitas ekonomi.
Dalam konteks itu, pemerintah disebut telah menugaskan Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia untuk menyediakan rekening bagi sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening. Penyediaan rekening tersebut diarahkan untuk membuka pintu layanan keuangan bagi kelompok yang selama ini belum terhubung dengan perbankan, termasuk penerima bansos dan masyarakat berpenghasilan rendah. Rekening dapat menjadi sarana penyaluran bantuan yang lebih terukur, sekaligus memungkinkan masyarakat mengakses pembayaran, tabungan, dan layanan keuangan digital secara bertahap.
Hashim memandang langkah tersebut berpotensi membantu pemerintah menjangkau kegiatan ekonomi yang belum tercatat dalam sistem formal, atau yang kerap disebut sebagai grey economy. Ketika transaksi dan kepemilikan rekening semakin terdokumentasi, sebagian aktivitas yang sebelumnya berlangsung di luar jangkauan lembaga resmi dapat terlihat dalam data ekonomi. Informasi itu dapat membantu pemerintah memahami kapasitas ekonomi masyarakat dan menyusun kebijakan yang lebih tepat. Pada saat yang sama, pemerintah berharap kemampuan menghimpun penerimaan dari kegiatan ekonomi yang selama ini belum terjangkau secara optimal ikut meningkat. Namun, harapan tersebut tidak berarti penerimaan negara pasti bertambah, karena perluasan pencatatan harus disertai perlindungan data, literasi keuangan, akses internet, serta kebijakan perpajakan yang proporsional.
Baca juga: Optimisme Sektor Perbankan di Tengah Ketidakpastian Global
