Demo di Trunojoyo, Gerakan 08 PP Desak Dirut PLN Mundur Usai Pemadaman Massal di Sumatera

JAKARTA — Deretan kendaraan yang melintas di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa siang (9/6/2026), sempat melambat ketika puluhan orang membawa spanduk dan pengeras suara berkumpul di depan Kantor Pusat PT PLN (Persero). Mereka datang bukan untuk memperingati sebuah perayaan, melainkan menyampaikan protes atas peristiwa pemadaman listrik massal yang beberapa waktu terakhir melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

Aksi yang digelar oleh kelompok Gerakan 08 PP itu berlangsung sekitar satu jam lebih. Meski jumlah peserta tidak terlalu besar, suara tuntutan yang mereka gaungkan terdengar cukup lantang dari depan gerbang kantor perusahaan listrik negara tersebut.

Pantauan di lokasi menunjukkan massa mulai berdatangan menjelang pukul 14.00 WIB. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi kritik terhadap PLN serta tuntutan agar perusahaan pelat merah itu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab terjadinya blackout yang berdampak luas terhadap masyarakat Sumatera.

Salah satu spanduk yang dibentangkan bertuliskan tuntutan agar PLN bertanggung jawab atas insiden pemadaman massal yang menyebabkan berbagai aktivitas masyarakat terganggu. Selain itu, terdapat pula seruan yang meminta penghentian pemadaman berulang dan mendesak adanya pertanggungjawaban dari jajaran pimpinan perusahaan.

Di tengah terik matahari Jakarta yang cukup menyengat, para peserta aksi bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti dampak luas yang ditimbulkan akibat terhentinya pasokan listrik dalam skala besar.

Menurut mereka, persoalan blackout tidak bisa dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Pemadaman yang terjadi dalam waktu cukup lama disebut telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari sektor perdagangan, pendidikan, pelayanan publik hingga kegiatan ekonomi sehari-hari.

Dalam orasinya, massa menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab utama terjadinya gangguan sistem kelistrikan tersebut. Mereka meminta PLN membuka seluruh fakta kepada publik secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan dari masyarakat.

“Jutaan warga terdampak. Mereka berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” seru salah satu orator di hadapan peserta aksi.

Tuntutan tersebut menjadi salah satu poin utama yang terus diulang sepanjang jalannya demonstrasi. Massa meminta perusahaan menjelaskan secara rinci apakah pemadaman disebabkan oleh faktor teknis, lemahnya sistem pengamanan jaringan, atau adanya unsur kelalaian dalam pengelolaan sistem kelistrikan.

Tidak hanya itu, kelompok demonstran juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur kelistrikan di Sumatera. Mereka menilai insiden blackout dalam skala besar menunjukkan masih adanya kerentanan dalam sistem yang harus segera dibenahi.

Bagi para peserta aksi, peristiwa tersebut menjadi alarm serius bahwa penguatan sistem distribusi dan transmisi listrik tidak bisa lagi ditunda. Mereka berpendapat bahwa masyarakat membutuhkan jaminan pelayanan listrik yang lebih stabil dan dapat diandalkan.

Suasana aksi sempat memanas ketika beberapa peserta meneriakkan tuntutan agar Direktur Utama PLN bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam sejumlah poster yang dibawa massa, muncul desakan agar pimpinan tertinggi perusahaan mengambil langkah konkret menyikapi insiden pemadaman yang terjadi.

Meski demikian, seluruh kegiatan berlangsung dalam koridor penyampaian pendapat di muka umum tanpa adanya tindakan yang mengarah pada kericuhan.

Di sela-sela orasi, massa juga menyoroti kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat padamnya listrik. Mereka menyebut para pedagang kecil, pelaku usaha, hingga sektor industri menjadi pihak yang merasakan dampak langsung dari terhentinya pasokan energi listrik.

Beberapa peserta aksi menilai gangguan tersebut tidak hanya menyebabkan aktivitas usaha berhenti sementara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit.

Atas dasar itu, mereka mendesak adanya mekanisme kompensasi yang jelas bagi masyarakat terdampak. Menurut mereka, bentuk pertanggungjawaban tidak cukup hanya berupa permintaan maaf, melainkan juga langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan.

Selain persoalan kompensasi, massa turut meminta pemerintah mengambil peran lebih besar dalam mengusut penyebab blackout. Mereka mengusulkan pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan berbagai pihak untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Menurut mereka, hasil investigasi nantinya harus disampaikan secara terbuka kepada publik agar masyarakat mengetahui akar persoalan yang sebenarnya serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya kelalaian.

Di hadapan peserta aksi, sejumlah orator juga menyinggung pentingnya modernisasi sistem kelistrikan nasional. Mereka meminta PLN memperkuat jaringan transmisi, meningkatkan kapasitas sistem cadangan, serta mengembangkan teknologi pemantauan yang mampu mendeteksi gangguan secara lebih cepat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Sebab, blackout dalam skala besar tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga menyangkut stabilitas aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Memasuki pertengahan aksi, massa kemudian bergerak mendekati badan jalan. Sekitar pukul 14.25 WIB, sebagian peserta turun ke ruas Jalan Trunojoyo sambil tetap menyampaikan tuntutan melalui pengeras suara.

Akibatnya, arus lalu lintas di depan kantor pusat PLN sempat mengalami perlambatan. Kendaraan yang melintas hanya dapat menggunakan satu lajur karena sebagian ruas jalan digunakan oleh peserta aksi.

Meski sempat mengganggu kelancaran lalu lintas, situasi masih dapat dikendalikan. Petugas yang berada di lokasi melakukan pengaturan kendaraan sehingga kemacetan tidak meluas ke ruas jalan lainnya.

Tidak terlihat adanya tindakan anarkis maupun upaya pemaksaan untuk masuk ke area kantor. Massa tetap berada di luar pagar dan melanjutkan penyampaian aspirasi secara bergantian.

Selama berlangsungnya aksi, peserta menggunakan satu unit mobil komando yang diparkir di depan lokasi sebagai pusat koordinasi. Dari atas kendaraan tersebut, para orator menyampaikan berbagai tuntutan yang menjadi pokok aksi.

Sementara itu, pihak PLN tidak terlihat mengirimkan perwakilan untuk menemui massa. Hingga kegiatan berakhir, tidak ada agenda audiensi ataupun dialog langsung antara peserta aksi dengan pihak perusahaan.

Ketiadaan perwakilan yang menerima aspirasi massa membuat demonstrasi berlangsung dalam bentuk orasi terbuka hingga akhir kegiatan.

Menjelang pukul 14.46 WIB, koordinator lapangan akhirnya mengumumkan berakhirnya aksi. Setelah menyampaikan pernyataan penutup, para peserta secara bertahap melipat spanduk dan meninggalkan lokasi.

Arus kendaraan yang sempat tersendat kembali normal beberapa menit setelah massa membubarkan diri. Aktivitas di sekitar Kantor Pusat PLN pun kembali berjalan seperti biasa.

Secara keseluruhan, aksi unjuk rasa berlangsung relatif tertib dan kondusif. Tidak terdapat laporan mengenai bentrokan, kerusakan fasilitas umum, maupun gangguan keamanan lainnya selama kegiatan berlangsung.

Meski hanya berlangsung kurang dari dua jam, aksi tersebut menjadi bentuk ekspresi kekecewaan sebagian masyarakat terhadap insiden blackout yang terjadi di Sumatera. Melalui demonstrasi tersebut, massa berharap tuntutan mengenai transparansi, evaluasi sistem, kompensasi bagi masyarakat terdampak, serta penguatan infrastruktur kelistrikan dapat menjadi perhatian serius bagi PLN maupun pemerintah.

Bagi para peserta aksi, persoalan listrik bukan sekadar urusan teknis. Di balik padamnya jaringan listrik, terdapat aktivitas ekonomi yang terhenti, pelayanan publik yang terganggu, dan kehidupan masyarakat yang ikut terdampak. Karena itulah mereka menilai peristiwa blackout harus menjadi pelajaran penting agar sistem kelistrikan nasional semakin kuat, andal, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.